| Beranda | Saran | Buku Tamu | Kontak Kami | PU-Net |
pengunjung.jpg
mod_vvisit_counterHari ini214
mod_vvisit_counterKemarin743
mod_vvisit_counterMinggu ini1901
mod_vvisit_counterBulan ini13849
mod_vvisit_counterTotal3382353
Sejak Juli 2006

KEBIJAKAN

Dalam melaksanakan tugas, Biro Hukum menetapkan beberapa kebijakan yang mendukung pencapaian pelaksanaan visi dan misi meliputi :

1.  Kebijakan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Otonomi Daerah dan prinsip-prinsip good 
     governance untuk mewujudkan supremasi hukum dan pengembangan SDM bidang hukum serta
     pencapaian program yang meliputi pengembangan peraturan perundang-undangan legal drafting,
     kepengacaraan, pengawasan hak atas tanah baik secara yuridis maupun administrasi manajemen
     aset, perjanjian kontrak dan sosialisasi perundang-undangan bidang ke-PU-an;
2.  Program utama dengan mewujudkan organisasi yang efisien tatalaksana yang efektif, SDM yang 
     profesional dengan prinsip-prinsip yang good governance dan tersedianya peraturan perundang-
     undangan bidang PU dan dukungan kegiatan yang diperlukan di bidang hukum, tercapainya sengketa
     di tingkat pengadilan negeri;
3.  Perlu ditingkatkan pentingnya family tree peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum
     yang lengkap dan disepakati;
4.  Sangat penting untuk menyediakan jaringan informasi hukum secara lengkap, termasuk kelengkapan
     data, hak keperdataan atas sejumlah aset tidak tetap milik Departemen Pekerjaan Umum yang sangat
     lemah, karena tidak di dukung bukti-bukti kepemilikan baik berupa sertifikat maupun bukti-bukti
     kepemilikan tanah sehingga Departemen PU tidak berada dalam posisi lemah dalam hal timbul
     sengketa.
 
Aplikasi
Right-Icon-Login.jpg