| Beranda | Saran | Buku Tamu | Kontak Kami | PU-Net |
pengunjung.jpg
mod_vvisit_counterHari ini79
mod_vvisit_counterKemarin245
mod_vvisit_counterMinggu ini2607
mod_vvisit_counterBulan ini7665
mod_vvisit_counterTotal280962
Sejak Juli 2006
Halaman Utama Tugas Pokok dan Fungsi

TUGAS

Pasal 85

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan sistem dan tertib peraturan perundang-undangan meliputi koordinasi, penyusunan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum dan bidang terkait, pemberian pertimbangan hukum pengelolaan barang milik negara, pemberian bantuan hukum, pemberian pendapat hukum perjanjian/kontrak, pengelolaan rumah negara, serta penyelenggaraan sistem informasi dan dokumentasi hukum..

FUNGSI

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:
  1. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum dan bidang terkait;
  2. pembinaan konsistensi peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum dengan bidang terkait dan peraturan daerah;
  3. pemrosesan rancangan peraturan perundang-undangan;
  4. pembinaan pelaksanaan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan;
  5. pemberian pertimbangan hukum dalam pengelolaan barang milik negara termasuk pengalihan dan pembebasan hak atas barang milik negara dan/atau kekayaan negara;
  6. koordinasi pemberian bantuan hukum terkait penyelenggaraan infrastruktur dan/atau administrasi pemerintahan di lingkungan Kementerian;
  7. pemberian pendapat hukum perjanjian/kontrak;
  8. pemrosesan penetapan status Rumah Negara Golongan I (satu) dan II (dua) serta usul perubahan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III (tiga) di lingkungan Kementerian
  9. penyelenggaraan sistem informasi dan dokumentasi hukum; dan
  10. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.
 
Aplikasi
Right-Icon-Login.jpg