cetak halaman ini

Peraturan Perundang-undangan


Kepolisian

Jenis Peraturan
Undang-Undang

Nomor
2

Tanggal Ditetapkan
2002-01-08

Lembar Negara
-

Tambahan Lembar Negara
-

Berita Negara
-

Tanggal Pengajuan Menteri P U
-

Acuan
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

ABSTRAK:
- Karena UU No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI sudah tidak memadai lagi dan perlu diganti untuk disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan RI, maka perlu dibentuk Undang-Undang tentang Kepolisian Negara RI.

- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 30 UUD 1945; TAP MPR No. VI/MPR/2000; TAP MPR No. VII/MPR2000; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999.

- Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :
Pengertian mengenai Kepolisian, Anggota Kepolisian Negara RI, Pejabat Kepolisian Negara RI, Peraturan Kepolisian, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Keamanan Dalam Negeri, Kepentingan Umum, Penyelidik, Penyelidikan, Penyidik, Penyidik PNS, Penyidik Pembantu, Penyidikan, Kepala Kepolisian Negara RI; Susunan dan Kedudukan Kepolisan Negara RI; Tugas dan Wewenang; Anggota Kepolisian Negara RI; Pembinaan Profesi; Lembaga Kepolisian Nasional; Bantuan, Hubungan, dan Kerja sama; Tindak Pidana yang dilakukan Anggota Kepolisian Negara RI tetap berlaku Peradilan Militer apabila sedang dalam pemeriksaan di Pengadilan Militer, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan Anggota Kepolisian Negara RI yang belum diperiksa di Pengadilan Militer berlaku ketentuan peraturan Peradilan Umum.

CATATAN:
- UU ini mencabut UU No. 28 Tahun 1997
- UU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 8 Januari 2002.

Abstrak
-

Tanggal Pengajuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
-

Tanggal Perubahan
-

Tentang Perubahan
-

Nomor Perubahan
-

Tanggal Pencabutan
-

Tentang Pencabutan
-

Nomor Pencabutan
-

Tanggal Mencabut
-

Tentang Mencabut
-

Nomor Mencabut
-

Tanggal Mengubah
-

Tentang Mengubah
-

Nomor Mengubah
-

Pemprakarsa
-

Para Pembahas
-

Persetujuan Konsep Rancangan
-

Ditandatangani Oleh
-

Rak Buku
Lemari-01

Pdf

Propinsi

Kabupaten


Halaman ini telah dikunjungi sebanyak 1711 kali

Prev
Next