cetak halaman ini

Peraturan Perundang-undangan


Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Jenis Peraturan
Undang-Undang

Nomor
30

Tanggal Ditetapkan
1999-08-12

Lembar Negara
-

Tambahan Lembar Negara
-

Berita Negara
-

Tanggal Pengajuan Menteri P U
-

Acuan
1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);

ABSTRAK:

o Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa perdata disamping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, bahwa peraturan perundang-undangan yang kini berlaku untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha dan hukum pada umumnya, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Undang-undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

o Dasar Hukum Undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, UU No. 14 Th. 1970.

o Dalam Undang-undang ini diatur tentang Arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa. Dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturan mengenai penyelesaian sengketa. Undang-undang ini mengatur mengenai alternative penyelesaian sengketa. Mengatur syarat arbitrase, pengangkatan arbiter dan hak ingkar. Mengatur acara yang berlaku dihadapan majelis arbiter. Mengatur pendapat dan putusan arbiter. Mengatur pelaksanaan dan pembatalan putusan arbiter. Mengatur berakhirnya tugas arbiter dan biaya arbitrase.

CATATAN:

- Sengketa yang pada saat Undang-undang ini berlaku sudah diperiksa kepada arbiter atau lembaga arbiter tetapi belum dilakukan pemeriksaan, proses penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Undang-undang ini.
- Sengketa yang pada saat Undang-undang ini mulai berlaku sudah diperiksa tetapi belum diputus, tetap diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama.
- Sengketa yang pada saat Undang-undang ini mulai berlaku sudah diputus dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pelaksanaannya dilakukan berdasarkan undang-undang ini.
- Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglement Acara Perdata (Reglement of de Rechtsvodering, Staatsblad 1847 : 52) dan Pasal 377 Reglement Indonesia Yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941 : 44) dan Pasal 705 Reglement Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927 : 227), dinyatakan tidak berlaku.
- Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 1999.
- Penjelasan : 17 hlm.

Abstrak
-

Tanggal Pengajuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
-

Tanggal Perubahan
-

Tentang Perubahan
-

Nomor Perubahan
-

Tanggal Pencabutan
-

Tentang Pencabutan
-

Nomor Pencabutan
-

Tanggal Mencabut
-

Tentang Mencabut
-

Nomor Mencabut
-

Tanggal Mengubah
-

Tentang Mengubah
-

Nomor Mengubah
-

Pemprakarsa
-

Para Pembahas
-

Persetujuan Konsep Rancangan
-

Ditandatangani Oleh
-

Rak Buku
Lemari-01

Pdf

Propinsi

Kabupaten


Halaman ini telah dikunjungi sebanyak 3785 kali

Prev
Next