cetak halaman ini

Peraturan Perundang-undangan


Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara

Jenis Peraturan
Peraturan Presiden

Nomor
11

Tanggal Ditetapkan
2008-02-28

Lembar Negara
-

Tambahan Lembar Negara
-

Berita Negara
-

Tanggal Pengajuan Menteri P U
-

Acuan
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 870);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

Abstrak:

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 ayat (4), Pasal 15 ayat (5), dan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara.

- Dasar Hukum Peraturan Presiden ini adalah : Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, UU No. 72 Th. 1957, UU No. 4 Th. 1992, PP No. 40 Th. 1994.

- Dalam Peraturan Presiden ini diatur tentang Tata cara pengadaan, penetapan status, pengalihan status, dan pengalihan hak atas rumah negara. Dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturan mengenai tata cara pengalihan status/hak atas rumah negara. Peraturan Presiden ini mengatur mengenai tata cara pengadaan rumah negara. Mengatur tata cara penetapan status rumah negara. Mengatur tata cara pengalihan status rumah negara. Mengatur tata cara pengalihan hak rumah negara.

CATATAN:

- Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara diatur dengan Peraturan Menteri.

- Permohonan Pengalihan Status Rumah Negara Gol. II menjadi Rumah Negara Gol. III dan permohonan Pengalihan Hak Rumah Negara yang telah diajukan kepada Menteri sebelum ditetapkannya Peraturan Presiden ini, diselesaikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat permohonan tersebut diajukan.

- Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku maka Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1974 tentang Perubahan/Penetapan Status Rumah Negeri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982; dan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, segala peraturan pelaksanaan di bidang rumah Negara yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini.
- Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2008.

Abstrak
-

Tanggal Pengajuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
-

Tanggal Perubahan
-

Tentang Perubahan
-

Nomor Perubahan
-

Tanggal Pencabutan
-

Tentang Pencabutan
-

Nomor Pencabutan
-

Tanggal Mencabut
-

Tentang Mencabut
-

Nomor Mencabut
-

Tanggal Mengubah
-

Tentang Mengubah
-

Nomor Mengubah
-

Pemprakarsa
-

Para Pembahas
-

Persetujuan Konsep Rancangan
-

Ditandatangani Oleh
-

Rak Buku
Lemari-01

Pdf

Propinsi

Kabupaten


Halaman ini telah dikunjungi sebanyak 1944 kali

Prev
Next