cetak halaman ini

Peraturan Perundang-undangan


Rumah Negara

Jenis Peraturan
Peraturan Pemerintah

Nomor
40

Tanggal Ditetapkan
1994-12-09

Lembar Negara
-

Tambahan Lembar Negara
-

Berita Negara
-

Tanggal Pengajuan Menteri P U
-

Acuan
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 158);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3318);

6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);

7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

ABSTRAK:

- Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Perumahan dan Permukiman, perlu mengatur rumah yang dikuasai Negara dengan Peraturan Pemerintah.

- Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, UU No. 72 Th. 1957, UU No. 5 Th. 1960, UU No. 8 Th. 1974, UU No. 16 Th. 1985, UU No. 4 Th. 1982, UU No. 24 Th. 1992.

- Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang Rumah Negara. Dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturan mengenai rumah negara. Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pengadaan, penghunian, pengelolaan dan pengalihan status dan hak atas Rumah Negara. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai pengadaan, penghunian, pengelolaan dan pengalihan status dan hak atas Rumah Negara, sanksi administrasi berupa pencabutan Surat Izin Penghunian.

CATATAN:

- Sejak mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, segala peraturan pelaksanaan di bidang Rumah Negara yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini atau belum diganti atau diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- Semua peristilahan rumah negeri atau rumah dinas yang termuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dibaca Rumah Negara.
- Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini maka Burgerlijke Woning Regeling (BWR) Staatsblad 1934 Nomor 147 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1949 Nomor 338 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri, dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 9 Desember 1994.
- Penjelasan : 11 hlm.

Abstrak
-

Tanggal Pengajuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
-

Tanggal Perubahan
20 Juli 2005

Tentang Perubahan
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Rumah Negara

Nomor Perubahan
31

Tanggal Pencabutan
-

Tentang Pencabutan
-

Nomor Pencabutan
-

Tanggal Mencabut
-

Tentang Mencabut
-

Nomor Mencabut
-

Tanggal Mengubah
-

Tentang Mengubah
-

Nomor Mengubah
-

Pemprakarsa
-

Para Pembahas
-

Persetujuan Konsep Rancangan
-

Ditandatangani Oleh
-

Rak Buku
Lemari-01

Pdf

Propinsi

Kabupaten


Halaman ini telah dikunjungi sebanyak 990 kali

Prev
Next