cetak halaman ini

Peraturan Perundang-undangan


Petunjuk Pelaksanaan Tatacara Pemungutan Dan Pelaporan Pajak-Pajak Dalam Pelaksanaan APBN DI Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

Jenis Peraturan
Peraturan Menteri

Nomor
19

Tanggal Ditetapkan
2010-12-28

Lembar Negara
-

Tambahan Lembar Negara
-

Berita Negara
712

Tanggal Pengajuan Menteri P U
-

Acuan
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Peraturan Presiden RepubIik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;
11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum.

ABSTRAK :
- Dalam rangka tertib administrasi serta upaya meningkatkan penerimaan pajak dalam pelaksanaan APBN, perlu disusun buku petunjuk sebagai pedoman pelaksanaannya yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No. 6 Th. 1983, UU No. 7 Th. 1983, UU No. 8 Th. 1983, UU No. 17 Th. 2003, UU No. 1 Th. 2004, UU No. 15 Th. 2004, PERPRES No. 47 Th. 2009, PERPRES No. 24 Th. 2010, PERPRES No. 53 Th. 2010, KEPPRES No. 84/P Th. 2009, PERMENKEU No. 134/PMK.06/2005, PERMENPU No. 08/PRT/M/2010.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Petunjuk pelaksanaan tatacara pemungutan dan pelaporan pajak-pajak dalam pelaksanaan APBN di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturan pelaporan pajak dalam pelaksanaan APBN. Peraturan ini mengatur mengenai jenis-jenis pajak yang dipungut bendahara. Mengatur bendahara sebagai pemungut dan penyetor pajak. Mengatur dasar hukum pemungutan dan penyetoran pajak. Mengatur tatacara pemungutan, penyetoran dan pelaporan. Mengatur tarif pemungutan pajak. Mengatur sanksi-sanksi perpajakan.

CATATAN :
- Petunjuk pelaksanaan tatacara pemungutan dan pelaporan pajak-pajak dalam pelaksanaan APBN secara rinci tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.
- Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2006 tentang Petunjuk pelaksanaan tata cara pemungutan dan pelaporan pajak-pajak dalam pelaksanaan APBN di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum tanggal 28 Maret 2006, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2010.
- Lampiran-lampiran : 83 hlm.

Abstrak
-

Tanggal Pengajuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
2010-12-31

Tanggal Perubahan
-

Tentang Perubahan
-

Nomor Perubahan
-

Tanggal Pencabutan
-

Tentang Pencabutan
-

Nomor Pencabutan
-

Tanggal Mencabut
-

Tentang Mencabut
-

Nomor Mencabut
-

Tanggal Mengubah
-

Tentang Mengubah
-

Nomor Mengubah
-

Pemprakarsa
-

Para Pembahas
-

Persetujuan Konsep Rancangan
-

Ditandatangani Oleh
-

Rak Buku
Lemari-01

Pdf

Propinsi

Kabupaten


Halaman ini telah dikunjungi sebanyak 7032 kali

Prev
Next