cetak halaman ini

Peraturan Perundang-undangan


Pedoman Teknis Pendataan Bangunan Gedung

Jenis Peraturan
Peraturan Menteri

Nomor
17

Tanggal Ditetapkan
2010-12-03

Lembar Negara
-

Tambahan Lembar Negara
-

Berita Negara
702

Tanggal Pengajuan Menteri P U
-

Acuan
1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;

abstrak:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Teknis Pendataan Bangunan Gedung.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : PP No. 36 Th. 2005, PERPRES No. 47 Th. 2009, PERPRES No. 24 Th. 2010, KEPPRES No. 84/P Th. 2009, PERMENPU No. 24/PRT/M/2007, PERMENPU 25/PRT/M/2007, PERMENPU 08/PRT/M/2010.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pedoman Teknis Pendataan Bangunan Gedung. Dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturan pendataan bangunan gedung. Peraturan ini bertujuan untuk mencapai tertib administrative pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung, serta sistem informasi bangunan gedung. Mengatur penyelenggaraan pendataan bangunan gedung. Mengatur persyaratan pendataan bangunan gedung. Mengatur tata cara pelaksanaan yang meliputi organisasi dan tata laksana. Mengatur prosedur pelaksanaan pendataan bangunan gedung.

CATATAN :
- Pelaksanaan pedoman pendataan bangunan gedung di daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah tentang bangunan gedung yang berpedoman pada peraturan ini.
- Dalam hal daerah belum mempunyai peraturan daerah sebagaimana dimaksud, pelaksanaan pengaturan pendataan bangunan gedung berpedoman pada peraturan ini.
- Dalam hal daerah telah mempunyai peraturan daerah sebagaimana dimaksud sebelum peraturan ini diberlakukan, peraturan daerah dimaksud harus menyesuaikan dengan peraturan ini.
- Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendataan bangunan gedung atau sejenisnya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini.
- Pada masa peralihan, pengumpulan data bangunan gedung dilakukan selambat-lambatnya dimulai 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Teknis Pendataan Bangunan Gedung ditetapkan.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 2010.
- Lampiran-lampiran : 30 hlm.

Abstrak
-

Tanggal Pengajuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
2010-12-31

Tanggal Perubahan
-

Tentang Perubahan
-

Nomor Perubahan
-

Tanggal Pencabutan
-

Tentang Pencabutan
-

Nomor Pencabutan
-

Tanggal Mencabut
-

Tentang Mencabut
-

Nomor Mencabut
-

Tanggal Mengubah
-

Tentang Mengubah
-

Nomor Mengubah
-

Pemprakarsa
Ditjen. Cipta Karya

Para Pembahas
-

Persetujuan Konsep Rancangan
-

Ditandatangani Oleh
-

Rak Buku
Lemari-01

Pdf

Propinsi

Kabupaten


Halaman ini telah dikunjungi sebanyak 2975 kali

Prev
Next