cetak halaman ini

Peraturan Perundang-undangan


Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Jenis Peraturan
Peraturan Menteri

Nomor
14

Tanggal Ditetapkan
2010-10-25 00:00:00

Lembar Negara
-

Tambahan Lembar Negara
-

Berita Negara
587

Tanggal Pengajuan Menteri P U
-

Acuan
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;

ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal perlu menetapkan Peraturan Menteri.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :
PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PERPRES No. 47 Tahun 2009; PERPRES No. 24 Th. 2010; KEPPRES No. 84/P Tahun 2009; PERMENDAGRI No. 6 Th. 2007; PERMENPU No. 08/PRT/M/2010.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturan standar minimal penataan ruang. Peraturan ini bertujuan untuk mendukung penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan ruang sebagai acuan pemerintahan daerah dalam perencanaan program pencapaian target SPM. Peraturan ini mengatur SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Daerah, Kab/Kota; Wewenang Penetapan; Pengorganisasian; Pelaksanaan; pelaporan; Monitoring dan Evaluasi; Pengembangan Kapasitas; Pembinaan dan Pengawasan serta Pembiayaan.

CATATAN:
- Lampiran-lampiran dalam peraturan ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 534/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penentuan SPM Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- PERMENPU ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Oktober 2010.

Dicabut dengan Peraturan Menteri Pekerjaan UMUM Nomor 01/PRT/M/2014

Abstrak
-

Tanggal Pengajuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
2010-12-02

Tanggal Perubahan
-

Tentang Perubahan
-

Nomor Perubahan
-

Tanggal Pencabutan
2014-02-24

Tentang Pencabutan
-

Nomor Pencabutan
-

Tanggal Mencabut
-

Tentang Mencabut
-

Nomor Mencabut
-

Tanggal Mengubah
-

Tentang Mengubah
-

Nomor Mengubah
-

Pemprakarsa
-

Para Pembahas
-

Persetujuan Konsep Rancangan
-

Ditandatangani Oleh
-

Rak Buku
Lemari-01

Pdf

Propinsi

Kabupaten


Halaman ini telah dikunjungi sebanyak 352 kali

Prev
Next