cetak halaman ini

Peraturan Perundang-undangan


Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur

Jenis Peraturan
Peraturan Menteri

Nomor
47

Tanggal Ditetapkan
2015-11-03

Lembar Negara
1963

Tambahan Lembar Negara
-

Berita Negara
-

Tanggal Pengajuan Menteri P U
-

Acuan
Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, terjadi perubahan mekanisme pengajuan usulan daerah dalam pengusulan DAK dan pembagian jenis DAK yang terdiri dari DAK Fisik dan Non Fisik, khususnya DAK Fisik yang terdiri dari DAK Reguler, DAK Infrastruktur Publik Daerah dan DAK Afirmasi.
Peraturan Menteri ini terdiri dari 6 Lampiran yaitu:

1. Lampiran I mengenai Petunjuk Pelaksanaan DAK Subbidang Jalan ini merupakan Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur. Undang Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan serta Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

2. Lampiran I mengenai Petunjuk Pelaksanaan DAK Subbidang Infrastruktur Irigasi.

3. Lampiran 3 mengenai PETUNJUK PELAKSANAAN SUBBIDANG AIR MINUM. Kewajiban Pemerintah dalam pemenuhan hak-hak dasar manusia, seperti bidang air minum, mengharuskan Pemerintah untuk memfasilitasi pembangunan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang merupakan masyarakat dengan tingkat pelayanan SPAM rendah. Capaian Akses Air Minum Layak Tahun 2013 adalah Nasional 67,73%, Perkotaan 79,34%, dan Perdesaan 56,17% dan Target Akses Aman Air Minum pada Tahun 2019 adalah 100%.

4. Lampiran 4 mengenai PETUNJUK PELAKSANAAN SUBBIDANG SANITASI. Dalam rangka upaya perwujudan pemenuhan akses sanitasi layak, Pemerintah berupaya memenuhi akses pelayanan sanitasi di Indonesia terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah melalui pembangunan sarana prasarana sanitasi yang berkesinambungan. Berkesinambungan berarti pemerintah berupaya membangun sarana yang dapat memenuhi kebutuhan sebagian besar pengguna termasuk mereka yang berpenghasilan rendah.

5. Lampiran 5 mengenai PETUNJUK PELAKSANAAN SUBBIDANG PERUMAHAN. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

6. Lampiran 6 mengenai ALUR KOORDINASI TIM KOORDINASI PUSAT DAN DAERAH, MEKANISME PELAPORAN DAN FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN SKPD DAK

Mencabut Peraturan Menteri PUPR Nomor Nomor 3/PRT/M/2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur

Abstrak
-

Tanggal Pengajuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
2015-12-29

Tanggal Perubahan
-

Tentang Perubahan
-

Nomor Perubahan
-

Tanggal Pencabutan
-

Tentang Pencabutan
-

Nomor Pencabutan
-

Tanggal Mencabut
2015-11-03

Tentang Mencabut
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur

Nomor Mencabut
Peraturan Menteri PUPR Nomor 3/PRT/M/2015

Tanggal Mengubah
-

Tentang Mengubah
-

Nomor Mengubah
-

Pemprakarsa
-

Para Pembahas
-

Persetujuan Konsep Rancangan
-

Ditandatangani Oleh
-

Rak Buku
Lemari-06

Pdf

Propinsi

Kabupaten


Halaman ini telah dikunjungi sebanyak 217 kali

Prev
Next