cetak halaman ini

Peraturan Perundang-undangan


Keterbukaan Informasi Publik

Jenis Peraturan
Undang-Undang

Nomor
14

Tanggal Ditetapkan
2008-07-30

Lembar Negara
61

Tambahan Lembar Negara
-

Berita Negara
-

Tanggal Pengajuan Menteri P U
-

Acuan
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

ABSTRAK:

- Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang sedangkan hak untuk memperolah informasi merupakan hak asasi manusia dimana keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara disamping juga merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- Dasar Hukum Undang-undang ini adalah : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J UUD 1945.

- Dalam Undang-undang ini diatur tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturan mengenai keterbukaan informasi publik. Undang-undang ini bertujuan menjamin hak warga negara untuk mengetahui, mendorong serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam kebijakan publik serta meningkatkan layanan informasi yang berkualitas. Mengatur hak dan kewajiban pemohon dan pengguna informasi publik serta hak dan kewajiban badan publik. Mengatur informasi yang wajib disediakan dan diumumkan. Mengatur informasi yang dikecualikan. Mengatur mekanisme memperoleh informasi. Mengatur komisi informasi, keberatan dan penyelesaian sengketa melalui komisi informasi, hukum acara komisi. Mengatur gugatan dan ketentuan pidana.

CATATAN:

- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran ganti rugi oleh Badan Publik Negara diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Komisi Informasi Pusat harus sudah dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Undang-undang ini.
- Komisi Informasi Provinsi harus sudah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Undang-undang ini
- Pada saat diberlakukannya Undang-undang ini Badan Publik harus melaksanakan kewajibannya berdasarkan Undang-undang.
- Peraturan Pemerintah sudah harus ditetapkan sejak diberlakukannya Undang-undang ini.
- Pada saat berlakunya Undang-undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan informasi yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.
- Undang-undang ini mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan.
- Penyusunan dan Penetapan Peraturan Pemerintah, petunjuk teknis, sosialisasi, sarana dan prasarana, serta hal-hal lainnya yang terkait dengan persiapan pelaksanaan Undang-undang ini harus rampung paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan.
- Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2008.
- Penjelasan : 19 hlm.

Abstrak
lia

Tanggal Pengajuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
-

Tanggal Perubahan
-

Tentang Perubahan
-

Nomor Perubahan
-

Tanggal Pencabutan
-

Tentang Pencabutan
-

Nomor Pencabutan
-

Tanggal Mencabut
-

Tentang Mencabut
-

Nomor Mencabut
-

Tanggal Mengubah
-

Tentang Mengubah
-

Nomor Mengubah
-

Pemprakarsa
-

Para Pembahas
-

Persetujuan Konsep Rancangan
-

Ditandatangani Oleh
-

Rak Buku
Lemari-01

Pdf

Propinsi

Kabupaten


Halaman ini telah dikunjungi sebanyak 630 kali

Prev
Next