cetak halaman ini

Peraturan Perundang-undangan


Pedoman Teknik Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara

Jenis Peraturan
Peraturan Menteri

Nomor
22

Tanggal Ditetapkan
2008-12-30 00:00:00

Lembar Negara
-

Tambahan Lembar Negara
-

Berita Negara
-

Tanggal Pengajuan Menteri P U
-

Acuan
ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara dan Pasal 3 ayat (7), Pasal 4 ayat (6), dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, serta Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata cara pengadaan, penetapan status, pengalihan status, dan pengalihan hak atas Rumah Negara, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman teknis pengadaan, pendaftaran, penetapan status, penghunian, pengalihan status dan pengalihan hak atas Rumah Negara.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : PP No. 40 Th. 1994, PP No. 38 Th. 2007, PP No. 7 Th. 2008, PERPRES No. 9 Th. 2005, PERPRES No. 10 Th. 2005, PERPRES No. 11 Th. 2008, KEPPRES No. 187 Th. 2004, PERMENPU No. 45/PRT/M/2007, PERMENPU No. 01/PRT/M/2008.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pedoman teknis pengadaan, pendaftaran, penetapan status, penghunian, pengalihan status, dan pengalihan hak atas Rumah Negara. Dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturan tentang pedoman teknis terkait Rumah Negara. Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan pengelolaan rumah negara. Mengatur pengadaan, pendaftaran, penetapan status, penghunian, pengalihan status, dan pengalihan hak atas rumah negara.

CATATAN:
- Tata cara pengadaan, pendaftaran, penetapan status, penghunian, pengalihan status dan pengalihan hak atas rumah negara tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- Permohonan pengalihan status Rumah Negara Gol. II menjadi Rumah Negara Gol. III dan permohonan pengalihan hak rumah negara yang telah diajukan kepada Menteri sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, diselesaikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat permohonan tersebut diajukan.
- PERMENPU ini mencabut KEPMENPU No. 74/KPTS/1974, KEPMENPU No. 379/KPTS/1998, KEPDIRJENCK No. 2/25/KPTS/CK/1974, KEPDIRJENCK No. 1/19/KPTS /CK/1976.
- PERMENPU ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 30 Desember 2008.

Abstrak
-

Tanggal Pengajuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
-

Tanggal Perubahan
-

Tentang Perubahan
-

Nomor Perubahan
-

Tanggal Pencabutan
-

Tentang Pencabutan
-

Nomor Pencabutan
-

Tanggal Mencabut
-

Tentang Mencabut
-

Nomor Mencabut
-

Tanggal Mengubah
-

Tentang Mengubah
-

Nomor Mengubah
-

Pemprakarsa
-

Para Pembahas
-

Persetujuan Konsep Rancangan
-

Ditandatangani Oleh
-

Rak Buku
Lemari-01

Pdf

Propinsi

Kabupaten


Halaman ini telah dikunjungi sebanyak 331 kali

Prev
Next