cetak halaman ini

Peraturan Perundang-undangan


Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

Jenis Peraturan
Undang-Undang

Nomor
10

Tanggal Ditetapkan
2010-09-24

Lembar Negara
-

Tambahan Lembar Negara
-

Berita Negara
-

Tanggal Pengajuan Menteri P U
-

Acuan
1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);
2. Peraturan Presiden 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;

ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan amanat Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (2) PP No. 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, maka pewrlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :
PP No. 28 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 4 Tahun 2010; PERPRES No. 47 Tahun 2009; PERPRES No. 24 Tahun 2010; KEPPRES No. 84/P Tahun 2009; PERMENPU No. 08/PRT/M/2010.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
Pengertian mengenai Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (selanjutnya disebut Lembaga), Pengurus Lembaga, Kesekretariatan Lembaga (selanjutnya disebut Kesekretariatan), Registrasi, Sertifikasi, Unit Sertifikasi Badan Usaha, Unit Sertifikasi Tenaga Kerja, Lisensi, Rapat pengurus Lembaga, Rapat Kelompok Unsur, Rapat Koordinasi Nasional, Kelompok Unsur Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi, Kelompok Unsur Perguruan Tinggi dan/atau Pakar, Kelompok Unsur Pemerintah, PERMENPU ini sebagai Pedoman; Tujuannya untuk meningkatkan ketertiban dan efektifitas


CATATAN :
- PERMENPU ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 24 September 2010.

Abstrak
-

Tanggal Pengajuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
-

Tanggal Perubahan
-

Tentang Perubahan
-

Nomor Perubahan
-

Tanggal Pencabutan
-

Tentang Pencabutan
-

Nomor Pencabutan
-

Tanggal Mencabut
-

Tentang Mencabut
-

Nomor Mencabut
-

Tanggal Mengubah
-

Tentang Mengubah
-

Nomor Mengubah
-

Pemprakarsa
-

Para Pembahas
-

Persetujuan Konsep Rancangan
-

Ditandatangani Oleh
-

Rak Buku
Lemari-01

Pdf

Propinsi

Kabupaten


Halaman ini telah dikunjungi sebanyak 873 kali

Prev
Next