cetak halaman ini

Peraturan Perundang-undangan


Pedoman Evaluasi Penerusan Pengusahaan Jalan Tol

Jenis Peraturan
Undang-Undang

Nomor
06

Tanggal Ditetapkan
2010-05-07

Lembar Negara
-

Tambahan Lembar Negara
-

Berita Negara
-

Tanggal Pengajuan Menteri P U
-

Acuan
1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 295/PRT/M/2005 tentang Badan Pengantar Jalan Tol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27/PRT/M/2008;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2006 tentang Tata Cara Penggunaan Dana Badan Usaha untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27/PRT/M/2006 tentang Pedoman Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4/PRT/M/2007 tentang Tata Cara Penggunaan Dana Bergulir pada BLU-BPJT;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Dukungan Pemerintah Terhadap Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol yang Dibiayai oleh Badan Usaha.

ABSTRAK :
- Untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 23 ayat (4) dan Pasal II ayat (1) huruf a, b, c, d, dan e Perpres No. 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Perpres No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Evaluasi Penerusan Pengusahaan Jalan Tol.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :
PP No. 15 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 44 Tahun 2009; PERPRES No. 67 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 13 Tahun 2010; PERPRES No. 47 Tahun 2009; KEPPRES No. 84/P Tahun 2009; PERMENPU No. 295/PRT/M/2005; PERMENPU No. 10/PRT/M/2006; PERMENPU No. 27/PRT/M/2006, PERMENPU No. 4/PRT/M/2007, PERMENPU No. 1/PRT/M/2008; PERMENPU No. 12/PRT/M/2008;

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
Pengertian mengenai Pemerintah Pusat, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Badan Usaha, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), Biaya Investasi, Pemenuhan Pembiayaan, Dukungan Pemerintah, Jaminan Pemerintah, Dukungan Pengadaan Tanah, Dana Tanah Bergulir, Surat Dukungan, Pengalihan Saham, Kompensasi Kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (Kompensasi); Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Evaluasi Penerusan Pengusahaan Jalan Tol; Pengalihan Saham; Tata Cara untuk memperoleh izin.


CATATAN :
- PERMENPU ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 7 Mei 2010.

Abstrak
-

Tanggal Pengajuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
-

Tanggal Perubahan
-

Tentang Perubahan
-

Nomor Perubahan
-

Tanggal Pencabutan
-

Tentang Pencabutan
-

Nomor Pencabutan
-

Tanggal Mencabut
-

Tentang Mencabut
-

Nomor Mencabut
-

Tanggal Mengubah
-

Tentang Mengubah
-

Nomor Mengubah
-

Pemprakarsa
-

Para Pembahas
-

Persetujuan Konsep Rancangan
-

Ditandatangani Oleh
-

Rak Buku
Lemari-01

Pdf

Propinsi

Kabupaten


Halaman ini telah dikunjungi sebanyak 1186 kali

Prev
Next