cetak halaman ini

Peraturan Perundang-undangan


Pedoman Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa Pasang Surut

Jenis Peraturan
Peraturan Menteri

Nomor
05

Tanggal Ditetapkan
2010-05-06

Lembar Negara
-

Tambahan Lembar Negara
-

Berita Negara
-

Tanggal Pengajuan Menteri P U
-

Acuan
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 Pembentukan dan Pengangkatan Kabinet Indonesia Bersatu II;

ABSTRAK :
- Dalam rangka menjaga kelangsungan fungsi jaringan reklamasi rawa pasang surut sesuai dengan layanan yang direncanakan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (5) PP No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber daya Air serta Pasal 61 PP No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa Pasang Surut.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :
PP No. 27 Tahun 1991; PP No. 20 Tahun 2006; PP No. 42 Tahun 2008; PERPRES No. 50 Tahun 2008; PERPRES No. 47 Tahun 2009; KEPPRES No. 84/P Tahun 2009.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
Pengertian mengenai Rawa, Daerah Rawa, Reklamasi Rawa Pasang Surut (selanjutnya disebut RRPS), Daerah RRPS, Jaringan RRPS, Saluran Jaringan RRPS, Bangunan Air di Jaringan Reklamasi Rawa, Bangunan Pelengkap di Jaringan Reklamasi Rawa, Tanggul Pelindung Jaringan RRPS, Pengelolaan Jaringan RRPS, Operasi Jaringan RRPS, Pemeliharaan Jaringan RRPS, Pemeliharaan Rutin Jaringan RRPS, Pemeliharaan Berkala Jaringan RRPS, Rehabilitasi Jaringan RRPS, Masyarakat Petani, Perkumpulan Petani Air di Daerah R RPS, Pengelolaan Air di Daerah Rawa Reklamasi, Saluran Primer, Saluran Sekunder, Saluran Sub Sekunder, Saluran Tersier, Pasang Purnama, Pasang Perbani, Drainase, Suplesi, Pencucian, Pengglontoran Air, Angka Kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan, Pengembangan Jaringan RRPS, Pengelola Jaringan R RPS; Ruang Lingkup Pedoman meliputi operasi, pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, kelembagaan dan SDM pelaksana operasi dan pemeliharaan dan pembiayaan operasi dan pemeliharaan; Struktur organisasi kelembagaan meliputi pengamat pengairan, juru pengairan dan petugas pintu air.


CATATAN :
- PERMENPU ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 6 Mei 2010.

Abstrak
-

Tanggal Pengajuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
-

Tanggal Perubahan
-

Tentang Perubahan
-

Nomor Perubahan
-

Tanggal Pencabutan
-

Tentang Pencabutan
-

Nomor Pencabutan
-

Tanggal Mencabut
-

Tentang Mencabut
-

Nomor Mencabut
-

Tanggal Mengubah
-

Tentang Mengubah
-

Nomor Mengubah
-

Pemprakarsa
-

Para Pembahas
-

Persetujuan Konsep Rancangan
-

Ditandatangani Oleh
-

Rak Buku
Lemari-01

Pdf

Propinsi

Kabupaten


Halaman ini telah dikunjungi sebanyak 2205 kali

Prev
Next