cetak halaman ini

Naskah Akademis


Tata Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pemrakarsa
Pusat Kajian Pembangunan Administrasi Daerah dan Kota FISIP UI 2005

Latar Belakang
Amandemen Pasal 18 UUD 1945 mengisyaratkan adanya Undang-Undang yang mengatur Tata Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Permasalahan
Hakikat akan adanya hubungan kewenangan antar Pemerintahan tersebut kemudian nantinya direfleksikan ke dalam berbagai Materi Pengaturan.

Pelaksanaan
FISIP UI dan Kementerian Menpan

Ruu
Tata Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Persetujuan Presiden
-

Pembahasan Dpr
-

Permohonan Presiden
-

Penetapan Uu
-

Nomor
-

Tanggal Ditetapkan
-

Ln
-

Tln
-

Pdf
tidak ada

Rak Buku
Lemari-13


Halaman ini telah dikunjungi sebanyak 735 kali