cetak halaman ini

Monograf


Penelitian tentang Efektifitas Peraturan Perundang-undangan Larangan Tanah Absentee

Sub Judul
-

Call Number
349.42

Pengarang
Ady Kusnadi

Tambahan Pengarang
-

Penerbit
Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI

Badan Korporasi
-

Kota Terbit
Jakarta

Tahun Terbit
2001

Edisi
-

Isbn Issn
-

Seri Pustaka
2 eksemplar

Abstraks
Sebagai negara agraris, sebenarnya pada tahun 1960, Indonesia telah memiliki undang-undang No. 5 Tahun 1960 yang lebih dikenal dengan undang-undang pokok Agraria dan telah dilengkapi dengan berbagai peraturan pelaksanaannya. Secara keseluruhan politik pertanahan yang dianut adalah “Tanah untuk petani, dan wajib diusahakan secara aktif”. Untuk mewujudkan politik pertanahan tersebut, program landreform dan redistribusi tanah pun sudah diatur dalam UUPA dan peraturan pelaksanaannya. Untuk memperbanyak tanah yang akan didistribusikan kepada para petani penguasaan tanah pertanianpun dilarang secara “absentee”.

Abstraktor
eka

Referensi
Buku

Subyek
Hukum Agraria

Koleksi
Biro Hukum, Sekjen, Kemen. PU

Asal Koleksi
Hibah

Kolasi
viii, 101 hlm. : 21 cm.

Status Proses
1

Pdf
tidak ada

Rak Buku
Lemari-06


Halaman ini telah dikunjungi sebanyak 343 kali

Prev
Next