cetak halaman ini

Makalah


Pengelolaan Sumber Daya Air Pasca Putusan MK Nomor 85/PUU/XI/2013

Penulis
Sudiharti, S.H.

Penerbit
Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air

Tahun Terbit
2015

Subyek
-

Abstraks
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Menyatakan Antara Lain:
o Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;
o Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; dan
o Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan berlaku kembali.

INTERPRETASI KONDISI SAAT INI
Dengan dinyatakannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan berlaku lagi mempunyai konsekuensi peraturan pelaksanaannya menjadi berlaku.

2 (Dua) Rancangan Peraturan Pemerintah

1. RPP Pengusahaan Sumber Daya Air
Tujuan:
Untuk memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan Pengusahaan Sumber Daya Air dan melaksanakan amanat ketentuan Pasal 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan.

2. RPP Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Tujuan:
a. dalam rangka pemenuhan hak rakyat atas air;
b. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
c. tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan pengelola air minum; dan
d. tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air minum.

Abstraktor
lia

No Klasifikasi
-

Pemilik Dokumen
-

Sumber
-

Kolasi
39 hal; file

Pdf

Rak Buku
Lemari-01


Halaman ini telah dikunjungi sebanyak 864 kali

Prev
Next