cetak halaman ini

Makalah


Penyelenggaraan SPAM Pasca Putusan MK Nomor 85/PUU/XI/2013

Penulis
Dian Suci Hastuti, ST, MSc

Penerbit
Ditjen CIpta Karya - Biro Hukum

Tahun Terbit
2015

Subyek
-

Abstraks
6 Prinsip Dasar Pembatasan pengelolaan SDA:
1. Pengusahaan atas air tidak boleh menganggu, mengesampingkan apalagi meniadakan hak rakyat atas air;
2. Negara harus memenuhi hak rakyat atas air;
3. Kelestarian lingkungan hidup;
4. Pengawasan dan pengendalian negara atas air bersifat mutlak;
5. Prioritas utama pengusahaan atas air diberikan kepada BUMN atau BUMD;
6. Apabila semua batasan telah terpenuhi, Pemerintah dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat tertentu dan ketat.

PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM OLEH BUMN, BUMD, UPT, dan UPTD:
o Penyelenggaraan SPAM menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
o Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan SPAM, dibentuk BUMN atau BUMD oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Abstraktor
lia

No Klasifikasi
-

Pemilik Dokumen
-

Sumber
-

Kolasi
23 Hal; file

Pdf

Rak Buku
Lemari-01


Halaman ini telah dikunjungi sebanyak 368 kali

Prev
Next