cetak halaman ini

Makalah


Reformasi Peraturan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Penulis
M. Noor Marzuki

Penerbit
Direktur Pengadaan Tanah Wilayah I Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Tahun Terbit
2014

Subyek
-

Abstraks
Pengadaan tanah merupakan kewajiban pemerintah untuk mewujudkan ketersediaan tanah untuk berbagai pembangunan bagi kepentingan umum. Pembangunan untuk kepentingan umum menjadi salah satu dasar bagi pemerintah untuk melegitimasi dalam rangka melaksanakan pengadaan tanah, karena pemerintah memerlukan tanah untuk mewujudkan pembangunan di segala bidang dan ternyata dalam praktek di lapangan ketersediaan tanah semakin terbatas, dengan demikian pengadaan tanah menjadi terhambat, dan berdampak pada pelaksanaan pembangunan sehingga tidak dapat dilakukan tepat waktu sesuai jadwal yang telah di tetapkan, dengan demikian berakibat terjadinya potensi kerugian yang sangat besar bagi pemerintah karena proyek yang akan dibangun tertunda pengoperasiannya.

Dalam pemahaman masyarakat Indonesia tanah mempunyai kedudukan tertinggi dalam kehidupan masyarakat indonesia, karena tanah adalah sebagai modal kehidupan dan penghidupan mereka dan tanah adalah sandaran hidup mereka, sehingga apabila tanah diperlukan untuk pembangunan maka akan menimbulkan reaksi cepat dari masyarakat berupa penolakan, perlawanan bahkan tindakan anarkis dan tidak jarang timbul perkara di pengadilan.

Kurang harmonisnya hubungan masyarakat pemilik tanah dengan pemerintah yang memerlukan tanah disaat akan merealisasikan kesepakatan dalam musyawarah disebabkan berbagai faktor

Abstraktor
Alia

No Klasifikasi
-

Pemilik Dokumen
Biro Hukum, dan M. Noor Marzuki

Sumber
-

Kolasi
17 hal, file

Pdf

Rak Buku
Lemari-01


Halaman ini telah dikunjungi sebanyak 735 kali

Prev
Next