cetak halaman ini

Makalah


ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KONSTRUKSI

Penulis
DR. Ir. Sarwono Hardjomuljadi

Penerbit
Biro Hukum, DR. Ir. Sarwono Hardjomuljadi

Tahun Terbit
2014

Subyek
-

Abstraks
DEWAN SENGKETA - (ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KONSTRUKSI)
berdasarkan:
UU 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
UU 30 Tahun 1999 tetang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Dalam KUH Perdata 1338
Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

FIDIC General Conditions of Contract, Multilateral Development Bank, Edisi Bahasa Indonesia, 2008, menyatakan urutan hirarki dokumen haruslah sebagai berikut:
Perjanjian Kontrak; Surat Penunjukan; Surat Penawaran; Persyaratan Khusus Bagian A; Persyaratan Khusus Bagian B; Persyaratan Umum; Spesifikasi; Gambar-Gambar; dan Daftar-Daftar dan dokumen lain yang menjadi bagian dari Kontrak.

Abstraktor
Alia

No Klasifikasi
-

Pemilik Dokumen
Biro Hukum, Staf Khusus Menteri PU

Sumber
DR. Ir. Sarwono Hardjomuljadi

Kolasi
-

Pdf

Rak Buku
Lemari-01


Halaman ini telah dikunjungi sebanyak 983 kali

Prev
Next