cetak halaman ini

Makalah


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air. Dalam Acara Kegiatan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan Bidang PUPR dan Bidang Terkait

Penulis
Ir. Saroni Soegiarto, ME

Penerbit
Biro Hukum

Tahun Terbit
2016

Subyek
-

Abstraks
6 (Enam) Prinsip Dasar Batasan Pengelolaan Sumber Daya Air (Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013)

Berdasarkan Putusan MK, kedepan Pengelolaan SDA harus memenuhi 6 Prinsip Dasar Batasan Pengelolaan SDA:
1. Pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air;
2. Negara harus memenuhi hak rakyat atas air. Akses terhadap air adalah salah satu hak asasi tersendiri;
3. Kelestarian lingkungan hidup, sebagai salah satu hak asasi manusia, sesuai dengan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945;
4. Pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak;
5. Prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan
6. Apabila setelah pembatasan tersebut di atas sudah dipenuhi dan ternyata ada ketersediaan air, Pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat.

Abstraktor
-

No Klasifikasi
-

Pemilik Dokumen
Kasubdit Pemanfaatan SDA, Biro Hukum

Sumber
-

Kolasi
file, 28 hal

Pdf

Rak Buku
Lemari-01


Halaman ini telah dikunjungi sebanyak 469 kali

Prev
Next