cetak halaman ini

Makalah


Implementasi dan Implikasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Dalam Acara Kegiatan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan Bidang PUPR dan Bidang Terkait

Penulis
Siti Martini, SH, M.Si,

Penerbit
Biro Hukum

Tahun Terbit
2016

Subyek
-

Abstraks
a. Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights).
b. Membangun kepercayaan masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang baik.
c. Perlunya norma hukum untuk penegasan hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk .
d. Perlunya pengaturan hukum yang mendukung upaya meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik dan memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Paparan ini berisikan:

1.Latar Belakang
2.Dasar Hukum Pelayanan Publik
3.Maksud dan Tujuan
4.Lingkup Pengaturan
5.Hak dan Kewajiban Penyelenggara
6.Hak dan Kewajiban Masyarakat
7.Maklumat Pelayanan
8.Ketentuan Pidana
9.Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
10.Sistem Pelayanan Terpadu
11.Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan
12.Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan
13.Pengikutsertaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
14.Pembinaan dan Pengawasan
15.Sanksi
16.Rekapitulasi Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian PUPR Tahun 2010 Januari 2016

Abstraktor
-

No Klasifikasi
-

Pemilik Dokumen
Biro Hukum

Sumber
-

Kolasi
file, 22 hal

Pdf

Rak Buku
Advokasi II


Halaman ini telah dikunjungi sebanyak 305 kali

Prev
Next