Makalah


indeks alfabet: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z -- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
maksimum per halaman: 10 30 50 100
urut berdasarkan: nama | tahun terbit | update

Integrasi Data Perundang-Undangan dan Peranan JDIHN dalam Pengembangan Hukum Nasional dalam Kegiatan Penyelenggaraan JDIH di Lingkungan Kementerian PUPR

Dalam Integrasi Data Per-UU-an perlu memperhatikan Standardisasi berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. 02 Tahun 2013 tentang Standardisasi  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2017

Kebijakan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Kegiatan Penyelenggaraan JDIH di Lingkungan Kementerian PUPR

Pemberian bantuan hukum Bidang ITE dalam penyidikan untuk aparatur penegak hukum seluruh Indonesia. Tindak Pidana ITE berupa: Pornography, Gambling,  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2017

Keamanan Jaringan Komunikasi di Lingkungan Kementerian PUPR dalam Kegiatan Penyelenggaraan JDIH di Lingkungan Kementerian PUPR

Berisikan: * Konsep jaringan yaitu Input, Media Transmisi, dan Output. LAN (Local Area Network), MAN (Metro Area Network), WAN (Wide Area Networ ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2017

Coffee Morning: Reformasi Birokrasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Reformasi Birokrasi adalah: Pembaharuan dan Perubahan Mendasar Terhadap Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Terutama Menyangkut Aspek-Aspek Kelemba ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2017

Filosofi dan Sejarah Pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Dalam Kegiatan Diskusi Publik Dewan Sengketa Bidang Konstruksi. Dalam UU ini telah diatur terkait penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menggunakan  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2017

Dewan Sengketa dalam Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Dalam Kegiatan Diskusi Publik Dewan Sengketa Bidang Konstruksi. Yang dimaksud dengan dewan sengketa adalah tim yang dibentuk berdasarkan kesepakata ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2017

The Development of The Alternative Dispute Resolution in Indonesia

Dalam Kegiatan Diskusi Publik Dewan Sengketa Bidang Konstruksi FIDIC Conditions of Contract, Clause 3.5 Engineer Determination: If the Contracto ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2017

Prolegda/Propemperda dan Tata Cara Penyusunan Perda

Kedudukan Perda Sebagai Hukum: 1. Sebagai salah satu jenis dan bentuk dalam hirarkhi peraturan Perundang-Undangan, (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Un ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2016

Implementasi NSPK Bidang Pekerjaan Umum Serta Perumahan Dan Kawasan Permukiman Terkait Dengan Kewenangan Pemerintahan Daerah

penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2016

Implementasi dan Implikasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Dalam Acara Kegiatan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan Bidang PUPR dan Bidang Terkait

a. Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). b. Membangun k ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2016
Prev 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Next