Makalah


indeks alfabet: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z -- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
maksimum per halaman: 10 30 50 100
urut berdasarkan: nama | tahun terbit | update

Integrasi Data Perundang-Undangan dan Peranan JDIHN dalam Pengembangan Hukum Nasional dalam Kegiatan Penyelenggaraan JDIH di Lingkungan Kementerian PUPR

Dalam Integrasi Data Per-UU-an perlu memperhatikan Standardisasi berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. 02 Tahun 2013 tentang Standardisasi  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2017

Kebijakan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Kegiatan Penyelenggaraan JDIH di Lingkungan Kementerian PUPR

Pemberian bantuan hukum Bidang ITE dalam penyidikan untuk aparatur penegak hukum seluruh Indonesia. Tindak Pidana ITE berupa: Pornography, Gambling,  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2017

Keamanan Jaringan Komunikasi di Lingkungan Kementerian PUPR dalam Kegiatan Penyelenggaraan JDIH di Lingkungan Kementerian PUPR

Berisikan: * Konsep jaringan yaitu Input, Media Transmisi, dan Output. LAN (Local Area Network), MAN (Metro Area Network), WAN (Wide Area Networ ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2017

Coffee Morning: Reformasi Birokrasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Reformasi Birokrasi adalah: Pembaharuan dan Perubahan Mendasar Terhadap Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Terutama Menyangkut Aspek-Aspek Kelemba ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2017

Filosofi dan Sejarah Pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Dalam Kegiatan Diskusi Publik Dewan Sengketa Bidang Konstruksi. Dalam UU ini telah diatur terkait penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menggunakan  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2017

Dewan Sengketa dalam Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Dalam Kegiatan Diskusi Publik Dewan Sengketa Bidang Konstruksi. Yang dimaksud dengan dewan sengketa adalah tim yang dibentuk berdasarkan kesepakata ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2017

The Development of The Alternative Dispute Resolution in Indonesia

Dalam Kegiatan Diskusi Publik Dewan Sengketa Bidang Konstruksi FIDIC Conditions of Contract, Clause 3.5 Engineer Determination: If the Contracto ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2017

Prolegda/Propemperda dan Tata Cara Penyusunan Perda

Kedudukan Perda Sebagai Hukum: 1. Sebagai salah satu jenis dan bentuk dalam hirarkhi peraturan Perundang-Undangan, (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Un ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2016

Implementasi NSPK Bidang Pekerjaan Umum Serta Perumahan Dan Kawasan Permukiman Terkait Dengan Kewenangan Pemerintahan Daerah

penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2016

Implementasi dan Implikasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Dalam Acara Kegiatan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan Bidang PUPR dan Bidang Terkait

a. Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). b. Membangun k ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2016

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air. Dalam Acara Kegiatan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan Bidang PUPR dan Bidang Terkait

6 (Enam) Prinsip Dasar Batasan Pengelolaan Sumber Daya Air (Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013) Berdasarkan Putusan MK, kedepan Pengelolaan SDA harus  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2016

Kerjasama Pemerintah Dengan Pemerintah Daerah Dalam Bidang Jalan. Dalam Acara Kegiatan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan Bidang PUPR dan Bidang Terkait

Pengelolaan dan penanganan prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum terkait penyelenggaraan jalan telah terbagi antara Pemerintah, Pemerintah Propin ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2016

Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Dalam Acara Kegiatan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan Bidang PUPR dan Bidang Terkait

Pembahasan Peraturan Pemerintah ini meliputi: o Family Tree PP No.122 tahun 2015 tentang SPAM o Outline PP No.122 tahun 2015 tentang SPAM o Ketentu ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2016

Peraturan Perundang-undangan Bidang Pembiayaan Perumahan. Dalam Acara Kegiatan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan Bidang PUPR dan Bidang Terkait

Solusi efektif dan berkelanjutan serta akan menjadi payung hukum bangsa dalam menyediakan rumah yang layak dan berkelanjutan. Dasar Hukumnya adalah:  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2016

Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pekerjaan Umum serta Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Perlu Ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah

Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2016

Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Bidang Pekerjaan Umum serta Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peran Infrastruktur Adalah untuk Mewujudkan Ruang Huni yang Aman, Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan 1. Menyediakan infrastruktur yang menjadi tuga ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2016

Pencegahan / Pemberantasan Tipikor dan Sosialisasi TP4D

TUJUAN dari TP4 adalah: * Terserapnya anggaran secara maksimal APBN/D dan penyertaan modal pemerintah *Pengawalan dan pengamanan hendaknya dilakuk ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2016

Proses Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase dan APS/ADR

Perjanjian Arbitrase : 1. Pilihan Forum 2. Pilihan Rules & Prosedur (Hukum Acara) 3. Pilihan Hukum Material (Substantive Law)  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2016

Kiat–Kiat Dalam Menghadapi Permasalahan Hukum Perdata, Pidanan, TUN, Arbitrase dan KIP di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Aspek-aspek Penyelenggaraan Infrastruktur: * Aspek Teknis * Aspek Sosial Budaya * Aspek Politik/Kebijakan Pemerintah * Aspek Ekonomi * Aspek H ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2016

Kiat-kiat Menghadapi Permasalahan Hukum Kontrak Kerja Konstruksi

Banyak permasalahan yang timbul dalam kontrak kerja konstruksi (K3), hal ini tidak jarang menimbulkan hambatan-hambatan dalam pencapaian target penyel ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2016

Kiat-Kiat Mengahadapi Masalah Hukum

Hj. Siti Aminah, S.H., M.H adalah seorang Advokat, Kurator dan Pengurus Kepailitan, serta Dosen di Perguruan Tinggi swasta. Apabila mendengar kat ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2016

BADAPSKI Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia

Hikmad Batara Lubis, SH. MH. adalah Kepala Bagian Advokasi Hukum II di Biro Hukum Kementerian PUPR * BADAPSKI disahkan Berdasarkan Keputusan Menter ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2016

Pelayanan Advokasi Hukum di Kementerian PUPR

Yuli Nuryanti, SH. MM. adalah Kepala Bagian Advokasi Hukum I di Biro Hukum Kementerian PUPR * Pelayanan Advokasi Hukum Berdasarkan Peraturan Men ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2016

Coffee Morning: Penilaian Prestasi Kerja PNS & Aplikasi Pemantauan Kinerja Pegawai Kementerian PU

Coffee Morning diadakan pada tanggal 17 Februari 2015 dalam rangka memberikan pemahaman kepada pejabat/staf Biro Hukum terkait penyusunan Sasaran Kerj ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Bahan Tayang Konsultasi Publik Sesi I: Pengelolaan SPAM oleh Masyarakat

Pemahaman Tentang Hakekat SDA 1. menjadi bukti keberadaan alam semesta dan ke‑Maha Besar‑an dari Penciptanya. sumberdaya al ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Bahan Tayang Konsultasi Publik Sesi I: Konsepsi RPP Penyelenggaraan SPAM

Bahan Rapat Panitia Antar Kementerian di Jakarta, 15 April 2015 6 Prinsip Dasar Pembatasan Pengelolaan SDA: 1. Pengusahaan atas air tidak boleh  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Bahan Tayang Konsultasi Publik Sesi I: Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Latar Belakan: 1. Air Minum adalah salah satu kebutuhan dasar bagi kualitas dan keberlanjutan kehidupan manusia; 2. Pelayanan Air Minum dan Sanit ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Penerapan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya Pada Pengadaan Jasa Konstruksi di Lingkungan Kementerian PUPERA

Kegiatan Sosialisasi Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Terkait dilaksanakan di Hotel Mercure, Pontianak Kal ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kegiatan Sosialisasi Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Terkait dilaksanakan di Hotel Mercure, Pontianak Kal ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015
Prev 1 | 2 | 3 | 4 Next