Makalah
indeks alfabet: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z -- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
maksimum per halaman: 10 30 50 100
urut berdasarkan: nama
|
tahun terbit
|
update
Prolegda/Propemperda dan Tata Cara Penyusunan Perda
Kedudukan Perda Sebagai Hukum: 1. Sebagai salah satu jenis dan bentuk dalam hirarkhi peraturan Perundang-Undangan, (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Un ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2016
Permen PUPR No.31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi. Dalam Acara Kegiatan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan Bidang PUPR dan Bidang Terkait
Kebijakan pelaksanaan pelelangan tahun Anggaran 2016 di dalamnya lebih banyak mengulas Peraturan Menteri PUPR Nomor 31 Tahun 2015. Peraturan Menteri N ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2016
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air. Dalam Acara Kegiatan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan Bidang PUPR dan Bidang Terkait
6 (Enam) Prinsip Dasar Batasan Pengelolaan Sumber Daya Air (Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013) Berdasarkan Putusan MK, kedepan Pengelolaan SDA harus ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2016
Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Dalam Acara Kegiatan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan Bidang PUPR dan Bidang Terkait
Pembahasan Peraturan Pemerintah ini meliputi: o Family Tree PP No.122 tahun 2015 tentang SPAM o Outline PP No.122 tahun 2015 tentang SPAM o Ketentu ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2016
Peraturan Perundang-undangan Bidang Pembiayaan Perumahan. Dalam Acara Kegiatan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan Bidang PUPR dan Bidang Terkait
Solusi efektif dan berkelanjutan serta akan menjadi payung hukum bangsa dalam menyediakan rumah yang layak dan berkelanjutan. Dasar Hukumnya adalah: ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2016
Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pekerjaan Umum serta Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Perlu Ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah
Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2016
Pencegahan / Pemberantasan Tipikor dan Sosialisasi TP4D
TUJUAN dari TP4 adalah: * Terserapnya anggaran secara maksimal APBN/D dan penyertaan modal pemerintah *Pengawalan dan pengamanan hendaknya dilakuk ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2016
Proses Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase dan APS/ADR
Perjanjian Arbitrase : 1. Pilihan Forum 2. Pilihan Rules & Prosedur (Hukum Acara) 3. Pilihan Hukum Material (Substantive Law) ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2016
Pelayanan Advokasi Hukum di Kementerian PUPR
Yuli Nuryanti, SH. MM. adalah Kepala Bagian Advokasi Hukum I di Biro Hukum Kementerian PUPR * Pelayanan Advokasi Hukum Berdasarkan Peraturan Men ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2016
