Beranda
    Pencarian
    Buku Tamu
    Tentang
    Hubungi Kami
    Login

Kategori Arsip

  • Artikel Majalah (7)
  • Audio Visual (6)
  • Makalah (105)
  • Monograf (3120)
  • Naskah Akademis (1)
  • Penanganan Perkara (11)
  • Peraturan Perundang-Undangan (1913)
  • Risalah Pembahasan Peraturan Perundang-Undangan (0)
  • Rumah Negara (208)
Sering Dikunjungi
  • Kebijakan Dan Strategis Nasional Pengembangan Perkotaan (KSNP Kota) (24595)
  • Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur (11559)
  • Mahkamah Agung (11390)
  • BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT (9675)
  • Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (9495)
  • Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (9465)
  • Sungai (8630)
Polling
Menurut Anda, website ini:
baik
(275)

cukup
(99)

kurang
(455)

tidak komentar
(28)
Jumlah Pengunjung total : 818625
hari ini: 291

kemarin: 514

minggu ini: 137015

bulan ini: 2932

sejak Desember 2010
  • Salah satu koleksi buku langka di perpustakaan biro hukum
  • Sistem kepustakaan yang telah memasuki era digital
  • Suasana ruang perpustakaan di kantor PU
  • Penyimpanan arsip arsip
  • Kepala Biro Hukum

Peraturan Perundang-Undangan


indeks alfabet: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z -- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
maksimum per halaman: 10 30 50 100
urut berdasarkan: nama | tanggal ditetapkan | update

Perjanjian Antara Penyedia Jasa dengan Sub Penyedia Jasa Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konstruksi

Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Tingkat Wilayah Sungai

Transaksi Tol Non Tunai di Jalan Tol

Penetapan Harga Dasar Air Permukaan

Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan

Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung

Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Dan Bangun (Design And Build)

Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Dinas Operasional Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Tata Cara Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran Melalui Whistleblowing System Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Prev 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Next 

Lebih baik dengan Google Chrome atau Mozilla Firefox

Hak Cipta (c) Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia
Gedung Kementerian Pekerjaan Umum, Lantai 7
Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta 12110 – Telp./Fax. ( 021) 7396783, (021) 7235217