Makalah


indeks alfabet: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z -- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
maksimum per halaman: 10 30 50 100
urut berdasarkan: nama | tahun terbit | update

Urgensi NSPK Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dan Peraturan Pelaksanaannya

Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsion ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pelaksanaannya

Dalam tayangan ini membahas tentang: 1. Family Tree Peraturan Per-UU-an Bidang Jalan. 2. Informasi Produk, NSPM Bidang Bina Marga (Peren ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kegiatan Sosialisasi Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Terkait dilaksanakan di Hotel Mercure, Pontianak Kal ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dalam kegiatan Pembinaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan adalah suatu metode/cara berdasarkan keahlian khusus untuk menata peraturan tertulis yang dibentuk oleh ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Bab VI Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Pada Pasal 64 disebutka ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2014

Tatacara Penetapan dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan

laik Fungsi jalan (LFJ) dimaksud untuk memberikan keselamatan bagi pemakai jalan dari aspek jalan Uji LFJ dilakukan oleh Tim Uji LFJ, dibentuk oleh ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2011

Tata Naskah Dinas Kementerian Pekerjaan Umum dalam kegiatan Pembinaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Bahasan dalam Tata Naskah Dinas adalah: 1. Kebijakan Pedoman Tata Naskah Dinas 2. Jenis Dan Format Naskah Dinas 3. Penggunaan Lambang Negara, Logo ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

DASAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANG : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 2. Peraturan P ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2012

Tata Cara Dan Proses Pembentukan Peraturan Daerah

Sosialisasi Implementasi NSPK Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Terkait Dengan Kewenangan Pemerintahan Daerah Pembentukan Peraturan Perun ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Strategi Penanganan Perkara Di Pengadil dalam acara Sosialisasi Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Pertanahan, Kontrak, Dan Bantuan Hukum

Teori bekerjanya hukum (law in action) bersinggungan dengan elemen sebuah kasus, bukti, advokat dan hakim & law enforcer Sebuah kasus timbul ap ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Sosialisasi: Pedoman Revitalisasi Kawasan, Peraturan menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2011

Materi Revitalisasi Kawasan: * Studi dan Pengembangan Konsep; * Penyusunan Detail Architecture and Engineering Design; * Pelaksanaan Konstruksi; * ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2011

REFORMASI PERATURAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Buku 32 B)

Abstraks M. Noor Marzui adalah Direktur Pengadaan Tanah Wilayah I, Badan Pertanahan Nasional RI. Dalam Paparannya: REFORMASI PERATURAN PENGADAAN T ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2014

Reformasi Peraturan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (BUKU 32 A)

M. Noor Marzui adalah Direktur Pengadaan Tanah Wilayah I, Badan Pertanahan Nasional RI. Dalam Paparannya: REFORMASI PERATURAN PENGADAAN TANAH BAGI  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2014

Reformasi Peraturan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Pengadaan tanah merupakan kewajiban pemerintah untuk mewujudkan ketersediaan tanah untuk berbagai pembangunan bagi kepentingan umum. Pembangunan untu ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2014

Ragam Bahasa dalam Peraturan Perundang-undangan dalam Kegiatan Pembinaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Bahasa Peraturan Perundangundangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisa ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Praktek Penyusunan Legislasi Semu pada kegiatan Pembinaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Dasar Hukum: 1. Berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa teknik penyu ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Beberapa ketentuan dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 : * Penyelenggara Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Pasal 6 jo Pasal 11). 1. Pengadaan Tanah un ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2012

Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pekerjaan Umum Serta Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang Perlu Ditindaklanjuti Dengan Perda

Acara Sosialisasi Implementasi NSPK Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Terkait Dengan Kewenangan Pemerintahan Daerah. Norma, standar, prose ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

# Bab I Ketentuan Umum membahas Pengertian # Bab II Hari dan Jam Kerja serta Tata Cara Pengelolaan Kehadiran membahas Hari dan Jam Kerja, Pegawai yan ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2013.

Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dalam kegiatan Pembinaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Dasar Hukum: o Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan o Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang P ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Penyelenggaraan SPAM Pasca Putusan MK Nomor 85/PUU/XI/2013

6 Prinsip Dasar Pembatasan pengelolaan SDA: 1. Pengusahaan atas air tidak boleh menganggu, mengesampingkan apalagi meniadakan hak rakyat atas air; 2 ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Pengelolaan Sumber Daya Air Pasca Putusan MK Nomor 85/PUU/XI/2013

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Menyatakan Antara Lain: o Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan Undang-Undang Das ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Pengadaan Tanah Infrastruktur PU

Ciri Infrastruktur PU: 1. Infrastruktur Sumber Daya Air 2. Infrastruktur Jalan 3. Infrastruktur Permukiman Masalah Transisi yang terjadi antara  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2012

Penerapan Kaidan Bahasa Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan

Bahasa Peraturan Perundangundangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisa ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2014

Penerapan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya Pada Pengadaan Jasa Konstruksi di Lingkungan Kementerian PUPERA

Kegiatan Sosialisasi Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Terkait dilaksanakan di Hotel Mercure, Pontianak Kal ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat dalam kegiatan Pembinaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

RUANG LINGKUP o jenis, kerangka, dan materi muatan; o perencanaan produk hukum; o pembentukan produk hukum; o kewenangan penetapan; dan o ev ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dan Permasalahannya dalam kegiatan Sosialisasi Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Pertanahan, Kontrak, Dan Bantuan Hukum

Peraturan terkait Pengadaan Jasa Konstruksi 1. Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 2. PP 28/2000 tentang Pembinaan Penyelenggara ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015
Prev 1 | 2 | 3 Next