Makalah


indeks alfabet: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z -- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
maksimum per halaman: 10 30 50 100
urut berdasarkan: nama | tahun terbit | update

The Development of The Alternative Dispute Resolution in Indonesia

Dalam Kegiatan Diskusi Publik Dewan Sengketa Bidang Konstruksi FIDIC Conditions of Contract, Clause 3.5 Engineer Determination: If the Contracto ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2017

Dewan Sengketa dalam Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Dalam Kegiatan Diskusi Publik Dewan Sengketa Bidang Konstruksi. Yang dimaksud dengan dewan sengketa adalah tim yang dibentuk berdasarkan kesepakata ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2017

Filosofi dan Sejarah Pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Dalam Kegiatan Diskusi Publik Dewan Sengketa Bidang Konstruksi. Dalam UU ini telah diatur terkait penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menggunakan  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2017

Coffee Morning: Reformasi Birokrasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Reformasi Birokrasi adalah: Pembaharuan dan Perubahan Mendasar Terhadap Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Terutama Menyangkut Aspek-Aspek Kelemba ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2017

Keamanan Jaringan Komunikasi di Lingkungan Kementerian PUPR dalam Kegiatan Penyelenggaraan JDIH di Lingkungan Kementerian PUPR

Berisikan: * Konsep jaringan yaitu Input, Media Transmisi, dan Output. LAN (Local Area Network), MAN (Metro Area Network), WAN (Wide Area Networ ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2017

Kebijakan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Kegiatan Penyelenggaraan JDIH di Lingkungan Kementerian PUPR

Pemberian bantuan hukum Bidang ITE dalam penyidikan untuk aparatur penegak hukum seluruh Indonesia. Tindak Pidana ITE berupa: Pornography, Gambling,  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2017

Integrasi Data Perundang-Undangan dan Peranan JDIHN dalam Pengembangan Hukum Nasional dalam Kegiatan Penyelenggaraan JDIH di Lingkungan Kementerian PUPR

Dalam Integrasi Data Per-UU-an perlu memperhatikan Standardisasi berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. 02 Tahun 2013 tentang Standardisasi  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2017

Pelayanan Advokasi Hukum di Kementerian PUPR

Yuli Nuryanti, SH. MM. adalah Kepala Bagian Advokasi Hukum I di Biro Hukum Kementerian PUPR * Pelayanan Advokasi Hukum Berdasarkan Peraturan Men ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2016

BADAPSKI Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia

Hikmad Batara Lubis, SH. MH. adalah Kepala Bagian Advokasi Hukum II di Biro Hukum Kementerian PUPR * BADAPSKI disahkan Berdasarkan Keputusan Menter ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2016

Kiat-Kiat Mengahadapi Masalah Hukum

Hj. Siti Aminah, S.H., M.H adalah seorang Advokat, Kurator dan Pengurus Kepailitan, serta Dosen di Perguruan Tinggi swasta. Apabila mendengar kat ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2016

Kiat-kiat Menghadapi Permasalahan Hukum Kontrak Kerja Konstruksi

Banyak permasalahan yang timbul dalam kontrak kerja konstruksi (K3), hal ini tidak jarang menimbulkan hambatan-hambatan dalam pencapaian target penyel ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2016

KiatKiat Dalam Menghadapi Permasalahan Hukum Perdata, Pidanan, TUN, Arbitrase dan KIP di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Aspek-aspek Penyelenggaraan Infrastruktur: * Aspek Teknis * Aspek Sosial Budaya * Aspek Politik/Kebijakan Pemerintah * Aspek Ekonomi * Aspek H ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2016

Proses Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase dan APS/ADR

Perjanjian Arbitrase : 1. Pilihan Forum 2. Pilihan Rules & Prosedur (Hukum Acara) 3. Pilihan Hukum Material (Substantive Law)  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2016

Pencegahan / Pemberantasan Tipikor dan Sosialisasi TP4D

TUJUAN dari TP4 adalah: * Terserapnya anggaran secara maksimal APBN/D dan penyertaan modal pemerintah *Pengawalan dan pengamanan hendaknya dilakuk ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2016

Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Bidang Pekerjaan Umum serta Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peran Infrastruktur Adalah untuk Mewujudkan Ruang Huni yang Aman, Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan 1. Menyediakan infrastruktur yang menjadi tuga ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2016

Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pekerjaan Umum serta Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Perlu Ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah

Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2016

Prolegda/Propemperda dan Tata Cara Penyusunan Perda

Kedudukan Perda Sebagai Hukum: 1. Sebagai salah satu jenis dan bentuk dalam hirarkhi peraturan Perundang-Undangan, (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Un ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2016

Implementasi NSPK Bidang Pekerjaan Umum Serta Perumahan Dan Kawasan Permukiman Terkait Dengan Kewenangan Pemerintahan Daerah

penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2016

Peraturan Perundang-undangan Bidang Pembiayaan Perumahan. Dalam Acara Kegiatan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan Bidang PUPR dan Bidang Terkait

Solusi efektif dan berkelanjutan serta akan menjadi payung hukum bangsa dalam menyediakan rumah yang layak dan berkelanjutan. Dasar Hukumnya adalah:  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2016

Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Dalam Acara Kegiatan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan Bidang PUPR dan Bidang Terkait

Pembahasan Peraturan Pemerintah ini meliputi: o Family Tree PP No.122 tahun 2015 tentang SPAM o Outline PP No.122 tahun 2015 tentang SPAM o Ketentu ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2016

Kerjasama Pemerintah Dengan Pemerintah Daerah Dalam Bidang Jalan. Dalam Acara Kegiatan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan Bidang PUPR dan Bidang Terkait

Pengelolaan dan penanganan prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum terkait penyelenggaraan jalan telah terbagi antara Pemerintah, Pemerintah Propin ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2016

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air. Dalam Acara Kegiatan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan Bidang PUPR dan Bidang Terkait

6 (Enam) Prinsip Dasar Batasan Pengelolaan Sumber Daya Air (Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013) Berdasarkan Putusan MK, kedepan Pengelolaan SDA harus  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2016

Implementasi dan Implikasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Dalam Acara Kegiatan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan Bidang PUPR dan Bidang Terkait

a. Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). b. Membangun k ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2016

Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dalam kegiatan Pembinaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan adalah suatu metode/cara berdasarkan keahlian khusus untuk menata peraturan tertulis yang dibentuk oleh ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat dalam kegiatan Pembinaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

RUANG LINGKUP o jenis, kerangka, dan materi muatan; o perencanaan produk hukum; o pembentukan produk hukum; o kewenangan penetapan; dan o ev ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Tata Naskah Dinas Kementerian Pekerjaan Umum dalam kegiatan Pembinaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Bahasan dalam Tata Naskah Dinas adalah: 1. Kebijakan Pedoman Tata Naskah Dinas 2. Jenis Dan Format Naskah Dinas 3. Penggunaan Lambang Negara, Logo ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Ragam Bahasa dalam Peraturan Perundang-undangan dalam Kegiatan Pembinaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Bahasa Peraturan Perundangundangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisa ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Praktek Penyusunan Legislasi Semu pada kegiatan Pembinaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Dasar Hukum: 1. Berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa teknik penyu ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dalam kegiatan Pembinaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Dasar Hukum: o Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan o Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang P ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dan Permasalahannya dalam kegiatan Sosialisasi Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Pertanahan, Kontrak, Dan Bantuan Hukum

Peraturan terkait Pengadaan Jasa Konstruksi 1. Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 2. PP 28/2000 tentang Pembinaan Penyelenggara ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Strategi Penanganan Perkara Di Pengadil dalam acara Sosialisasi Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Pertanahan, Kontrak, Dan Bantuan Hukum

Teori bekerjanya hukum (law in action) bersinggungan dengan elemen sebuah kasus, bukti, advokat dan hakim & law enforcer Sebuah kasus timbul ap ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Urgensi NSPK Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Bidang Pekerjaan Umum Serta Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Dilaksanakan pada acara Sosialisasi Implementasi NSPK Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Terkait Dengan Kewenangan Pemerintahan Daerah  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Tata Cara Dan Proses Pembentukan Peraturan Daerah

Sosialisasi Implementasi NSPK Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Terkait Dengan Kewenangan Pemerintahan Daerah Pembentukan Peraturan Perun ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pekerjaan Umum Serta Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang Perlu Ditindaklanjuti Dengan Perda

Acara Sosialisasi Implementasi NSPK Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Terkait Dengan Kewenangan Pemerintahan Daerah. Norma, standar, prose ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Pengelolaan Sumber Daya Air Pasca Putusan MK Nomor 85/PUU/XI/2013

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Menyatakan Antara Lain: o Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan Undang-Undang Das ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dan Peraturan Pelaksanaannya

Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsion ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pelaksanaannya

Dalam tayangan ini membahas tentang: 1. Family Tree Peraturan Per-UU-an Bidang Jalan. 2. Informasi Produk, NSPM Bidang Bina Marga (Peren ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Implementasi Dan Implikasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi se ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Penyelenggaraan SPAM Pasca Putusan MK Nomor 85/PUU/XI/2013

6 Prinsip Dasar Pembatasan pengelolaan SDA: 1. Pengusahaan atas air tidak boleh menganggu, mengesampingkan apalagi meniadakan hak rakyat atas air; 2 ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kegiatan Sosialisasi Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Terkait dilaksanakan di Hotel Mercure, Pontianak Kal ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Penerapan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya Pada Pengadaan Jasa Konstruksi di Lingkungan Kementerian PUPERA

Kegiatan Sosialisasi Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Terkait dilaksanakan di Hotel Mercure, Pontianak Kal ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Bahan Tayang Konsultasi Publik Sesi II: Kedaulatan Air Kembali ke Rakyat: Dekokrasi Ekonomi dan Doktrin Kerakyatan

Dunia menghadapi krisis air. Tentu menyedihkan bahwa Indonesia yang ada di dua belahan khatulistiwa dan dikenal memiliki rain forest juga dilanda kris ... (selengkapnya)

Bahan Tayang Konsultasi Publik Sesi I: Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Latar Belakan: 1. Air Minum adalah salah satu kebutuhan dasar bagi kualitas dan keberlanjutan kehidupan manusia; 2. Pelayanan Air Minum dan Sanit ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Bahan Tayang Konsultasi Publik Sesi I: Konsepsi RPP Penyelenggaraan SPAM

Bahan Rapat Panitia Antar Kementerian di Jakarta, 15 April 2015 6 Prinsip Dasar Pembatasan Pengelolaan SDA: 1. Pengusahaan atas air tidak boleh  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Bahan Tayang Konsultasi Publik: Sesi II - Penguasaan Negara Atas Air

Kemiskinan-Kesejahteraan adalah Struktural 1. Politik Etis : edukasi-irigasi-migrasi 2. UUPA: mulai Panitia Agraria Jogja 1948 sampai UU5/1960: UUPA ... (selengkapnya)

Bahan Tayang Konsultasi Publik Sesi I: Pengelolaan SPAM oleh Masyarakat

Pemahaman Tentang Hakekat SDA 1. menjadi bukti keberadaan alam semesta dan ke‑Maha Besar‑an dari Penciptanya. sumberdaya al ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Coffee Morning: Penilaian Prestasi Kerja PNS & Aplikasi Pemantauan Kinerja Pegawai Kementerian PU

Coffee Morning diadakan pada tanggal 17 Februari 2015 dalam rangka memberikan pemahaman kepada pejabat/staf Biro Hukum terkait penyusunan Sasaran Kerj ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

REFORMASI PERATURAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Buku 32 B)

Abstraks M. Noor Marzui adalah Direktur Pengadaan Tanah Wilayah I, Badan Pertanahan Nasional RI. Dalam Paparannya: REFORMASI PERATURAN PENGADAAN T ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2014

Reformasi Peraturan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (BUKU 32 A)

M. Noor Marzui adalah Direktur Pengadaan Tanah Wilayah I, Badan Pertanahan Nasional RI. Dalam Paparannya: REFORMASI PERATURAN PENGADAAN TANAH BAGI  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2014

Reformasi Peraturan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Pengadaan tanah merupakan kewajiban pemerintah untuk mewujudkan ketersediaan tanah untuk berbagai pembangunan bagi kepentingan umum. Pembangunan untu ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2014

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KONSTRUKSI

DEWAN SENGKETA - (ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KONSTRUKSI) berdasarkan: UU 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi UU 30 Tahun 1999 tetang Arbi ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2014

Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Bab VI Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Pada Pasal 64 disebutka ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2014

Penerapan Kaidan Bahasa Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan

Bahasa Peraturan Perundangundangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisa ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2014

Bahan Tayang: Aparatur Sipil Negara berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 dan Surat Kepala BKN No. K.26-30/V.7-3/99 tanggal 17 Januari 2014

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi PNS dan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN ialah PNS dan PPPK yang diangkat ol ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2014

Bahan Tayang: Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

Penetapan besaran Tunjangan Kinerja bagi pegawai Kementerian Pekerjaan Uum didasarkan pada hasi penilaian Tim Reformasi Birolrasi Nasional atas pencap ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2014

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

# Bab I Ketentuan Umum membahas Pengertian # Bab II Hari dan Jam Kerja serta Tata Cara Pengelolaan Kehadiran membahas Hari dan Jam Kerja, Pegawai yan ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2013.

Daftar Peraturan Amanat Undang-undang Penataan Ruang dalam Proses

Daftar Peraturan Amanat UUPR dalam Proses (selengkapnya)

Tahun terbit 2013

Daftar Usulan Program Penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden Prioritas Tahun 2014 di Kementerian Pekerjaan Umum

Daftar Usulan Program Penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden Prioritas Tahun 2014 di Kementerian Pekerjaan Umum  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2013

Daftar Rapermen PU Yang Dalam Tahap Pembahasan Tahun 2013

Daftar Rapermen Pu Yang Dalam Tahap Pembahasan Tahun 2013 (selengkapnya)

Tahun terbit 2013

Daftar Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Yang Sedang Dalam Proses Penetapan

Daftar Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Yang Sedang Dalam Proses Penetapan (selengkapnya)

Tahun terbit -

Coffee Morning - Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara

* Perubahan Dan Penyempurnaan Transaksi Pada SIMAK-BMN * Kodifikasi Lokasi * Alur Konversi Data SIMAK-BMN * Kodefikasi Pada Aplikasi Persediaan *  ... (selengkapnya)

Coffee Morning - Tenaga Pendamping Dalam Penanganan Permasalahan Hukum Pengadaan

1. Dasar-Dasar Pengetahuan Pengadaan Barang/Jasa; 2. Kasus-Kasus Persaingan Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa; 3. Penyusunan Kontrak, Pelaksanaan Ko ... (selengkapnya)

Coffee Morning - Perizinan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air

* Pengelolaan Sumber Daya Air * PP No. 42/2008 tentang Pengelolaan SDA * PP No. 38/2011 tentang Sungai * Prosedur Perizinan Penggunaan dan Pemanfaa ... (selengkapnya)

Coffee Morning - Pedoman penyusunan RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota

* Hirarki Rencana Tata Ruang dalam Sistem Perencanaan Tata Ruang * Kedudukan RTRW * Muatan RTRW * Prosedur Umum Penyusunan RTRW * Struktur Data da ... (selengkapnya)

Coffee Morning - Peraturan Terkait Jasa Konstruksi

* Regulasi Tekait Jasa Konstruksi * Tujuan UUJK * PP 28 TAHUN 2000 j.o PP 04 tahun 2010 * PP 29 TAHUN 2000 j.o PP 59 tahun 2010 * PP NO. 30 TAHUN  ... (selengkapnya)

Coffee Morning - Pengelolaan Sungai di Perkotaan

* Dasar Hukum Pengaturan Tentang Sungai * Potret kerusakan sungai di perkotaan * Garis Sempadan Sungai * Tujuan Penetapan Garis Sempadan * Masala ... (selengkapnya)

Coffee Morning - Perkembangan Kinerja LPJKN Dan Kendala-kendala Yang Dihadapi

* Pendirian LPJK * Perkembangan LPJK * Permasalahan hukum terkait LPJK Pasca PP 4/2010 * Gugatan Terhadap Menteri Pu Mengenai LPJK * Pelaksanaan T ... (selengkapnya)

Bahan Tayang - Diklat Prajabatan Golongan III 2011

* Overview Diklat * Budaya Kerja * Pola Pikir * Komunikasi Efektif (selengkapnya)

Coffee Morning - Aktivitas Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Lingkup Kerja LPSK

* Mewujudkan Hak Saksi dan Korban Pasal 5 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006) * Pasal 10 UU ttg Perlindungan Saksi dan Korban * Syarat Pemberian Perlindu ... (selengkapnya)

Coffee Morning - PENGADAAN TANAH UNTUK RUANG TERBUKA HIJAU DI KAWASAN PERKOTAAN

* SEKILAS RTH * MAKSUD RTH * TUJUAN RTH * FUNGSI RTH * KEPEMILIKAN RTH * PENYEDIAAN RTH * KRITERIA VEGETASI RTH * PROSEDUR PERENCANAAN * PENG ... (selengkapnya)

Coffee Morning - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

* Alasan Penggantian UU No. 10 Tahun 2004 Dengan UU No. 12 Tahun 2011 * Materi Muatan Baru UU No. 12 Tahun 2011 * Sistematika UU No. 12 Tahun 2011  ... (selengkapnya)

Bahan Tayang : Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu

* Pendahuluan * Pengelolaan Sda Terpadu (Integrated Water Resources Management) * Kewenangan Pengelolaan Sumberdaya Air * Rancangan Peraturan Pemer ... (selengkapnya)

Coffee Morning: Hukum Acara Perdata

Hukum Acara Perdata dalam materi ini berisikan: 1. Sumber Hukum Acara Perdata 2. Asas-asas Hukum Acara Perdata 3. Kekuasaan Kehakiman 4. A ... (selengkapnya)

Tahun terbit 012

Coffee Morning: Sistematika Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional

Sistematika Rancangan Peraturan tentang Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, pokok-pokok Muatannya: 1. Judul 2 Konsideran 3. Dasar Hukum 4. Ketentu ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2011

Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

DASAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANG : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 2. Peraturan P ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2012

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Beberapa ketentuan dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 : * Penyelenggara Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Pasal 6 jo Pasal 11). 1. Pengadaan Tanah un ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2012

Bentuk Dan Proses Penyusunan Peraturan Menteri DI Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

DASAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANG 1. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan. 2. Peraturan Presiden N ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2012

Pengadaan Tanah Infrastruktur PU

Ciri Infrastruktur PU: 1. Infrastruktur Sumber Daya Air 2. Infrastruktur Jalan 3. Infrastruktur Permukiman Masalah Transisi yang terjadi antara  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2012

Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota perlu diperhatikan pemanfaatan ruang yang efektif dan efisien yang diwujudkan melalui proses penataan ... (selengkapnya)

Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai

Perlu diketahui tentang istilah dan Definisi dari: 1. Kawasan Pesisir daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubah ... (selengkapnya)

Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)Kabupaten

UU No.26 Tahun 2007 Pasal 11 ayat (2) mengamanatkan pemerintah daerah kabupaten berwenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten, meliput ... (selengkapnya)

Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau Di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan - Permen PU No. 12/PRT/M/2009

Perlu diketahui definisi dari RTH: 1. Ruang Terbuka (UU 26/07) ruang yang secara fisik bersifat terbuka, dengan kata lain ruang yang berada di lua ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2009

Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya

Ruang Lingkup Pedoman Mencakup kriteria teknis kawasan budi daya di kawasan pedesaan dan kawasan perkotaan. Kawasan budi daya yang diatur dalam ped ... (selengkapnya)

Tahun terbit 011

Bahan Tayang: Arah Kebijakan Dak Bidang Infrastruktur Tahun 2011

Arah Kebijakan dalam prioritas nasional: 1. Subbidang Jalan meningkatkan integrasi fungsi jaringan jalan, meningkatkan akses-akses ke daerah potensia ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2011

Sosialisasi: Pedoman Revitalisasi Kawasan, Peraturan menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2011

Materi Revitalisasi Kawasan: * Studi dan Pengembangan Konsep; * Penyusunan Detail Architecture and Engineering Design; * Pelaksanaan Konstruksi; * ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2011

Bahan Tayang: Pedoman Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung

Berkatian dengan: * Penyelenggaraaan Bangunan Gedung * Pemanfaatan Bangunan Gedung * Jadwal Pemeriksaan Berkala * Jenis-Jeni Kerusakan * Hasil Pe ... (selengkapnya)

Bahan Tayang: Pendataan Bangunan Gedung

Pendataan bangunan Gedung yang perlu diperhatikan: * Bangunan Baru : wajib dilakukan saat proses perizinan (IMB).UU No.28/2002 Pasal 48 ayat (2) dan ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2011

Bahan Tayang: Prosedur Kerjasama PPP Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.12/PRT/M/2010

Dalam Permen No 12 tahun 2010 dimaksudkan sebagai Pedoman bagi Pemerintah/Pemda/ BUMN/BUMD Penyelenggaraa SPAM. Lingkup Pengaturan: 1. Kerjasama Pem ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2011

Paparan tentang Peraturan Menteri PU No. 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

Maksud dan tujuang dari pengaturan ini adalah untuk menjamin bahwa: 1. pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya,  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2011

Tatacara Penetapan dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan

laik Fungsi jalan (LFJ) dimaksud untuk memberikan keselamatan bagi pemakai jalan dari aspek jalan Uji LFJ dilakukan oleh Tim Uji LFJ, dibentuk oleh ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2011

Coffee Morning: Hak-Hak Atas Tanah Di Indonesia Ditinjau Dari UUPA Dan UU Rumah Susun

Berisi Pokok Bahasan yaitu: 1. Pengertian Hak Atas Tanah 2. Jenis-Jenis hak atas tanah saat ini 3. Jenis-jeni sertipikat hak atas tanah 4. Subjek  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2012

Bahan Coffee Morning RTR Pulau atau Kepulauan

1.) RTR PULAU adalah Rencana Rinci (UUPR Pasal 14 ayat 3) yang disusun sebagai penjabaran dan perangkat operasional (UUPR Pasal 14 ayat 4) RTRWN (yait ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2012
Prev 1 | 2 Next