Makalah
indeks alfabet: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z -- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
maksimum per halaman: 10 30 50 100
urut berdasarkan: nama
|
tahun terbit
|
update
The Development of The Alternative Dispute Resolution in Indonesia
Dalam Kegiatan Diskusi Publik Dewan Sengketa Bidang Konstruksi FIDIC Conditions of Contract, Clause 3.5 Engineer Determination: If the Contracto ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2017
Dewan Sengketa dalam Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
Dalam Kegiatan Diskusi Publik Dewan Sengketa Bidang Konstruksi. Yang dimaksud dengan dewan sengketa adalah tim yang dibentuk berdasarkan kesepakata ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2017
Filosofi dan Sejarah Pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
Dalam Kegiatan Diskusi Publik Dewan Sengketa Bidang Konstruksi. Dalam UU ini telah diatur terkait penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menggunakan ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2017
Coffee Morning: Reformasi Birokrasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Reformasi Birokrasi adalah: Pembaharuan dan Perubahan Mendasar Terhadap Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Terutama Menyangkut Aspek-Aspek Kelemba ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2017
Keamanan Jaringan Komunikasi di Lingkungan Kementerian PUPR dalam Kegiatan Penyelenggaraan JDIH di Lingkungan Kementerian PUPR
Berisikan: * Konsep jaringan yaitu Input, Media Transmisi, dan Output. LAN (Local Area Network), MAN (Metro Area Network), WAN (Wide Area Networ ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2017
Kebijakan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Kegiatan Penyelenggaraan JDIH di Lingkungan Kementerian PUPR
Pemberian bantuan hukum Bidang ITE dalam penyidikan untuk aparatur penegak hukum seluruh Indonesia. Tindak Pidana ITE berupa: Pornography, Gambling, ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2017
Integrasi Data Perundang-Undangan dan Peranan JDIHN dalam Pengembangan Hukum Nasional dalam Kegiatan Penyelenggaraan JDIH di Lingkungan Kementerian PUPR
Dalam Integrasi Data Per-UU-an perlu memperhatikan Standardisasi berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. 02 Tahun 2013 tentang Standardisasi ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2017
Pelayanan Advokasi Hukum di Kementerian PUPR
Yuli Nuryanti, SH. MM. adalah Kepala Bagian Advokasi Hukum I di Biro Hukum Kementerian PUPR * Pelayanan Advokasi Hukum Berdasarkan Peraturan Men ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2016
BADAPSKI Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia
Hikmad Batara Lubis, SH. MH. adalah Kepala Bagian Advokasi Hukum II di Biro Hukum Kementerian PUPR * BADAPSKI disahkan Berdasarkan Keputusan Menter ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2016
