Makalah


indeks alfabet: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z -- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
maksimum per halaman: 10 30 50 100
urut berdasarkan: nama | tahun terbit | update

Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Bidang Pekerjaan Umum serta Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peran Infrastruktur Adalah untuk Mewujudkan Ruang Huni yang Aman, Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan 1. Menyediakan infrastruktur yang menjadi tuga ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2016

Pencegahan / Pemberantasan Tipikor dan Sosialisasi TP4D

TUJUAN dari TP4 adalah: * Terserapnya anggaran secara maksimal APBN/D dan penyertaan modal pemerintah *Pengawalan dan pengamanan hendaknya dilakuk ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2016

Proses Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase dan APS/ADR

Perjanjian Arbitrase : 1. Pilihan Forum 2. Pilihan Rules & Prosedur (Hukum Acara) 3. Pilihan Hukum Material (Substantive Law)  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2016

KiatKiat Dalam Menghadapi Permasalahan Hukum Perdata, Pidanan, TUN, Arbitrase dan KIP di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Aspek-aspek Penyelenggaraan Infrastruktur: * Aspek Teknis * Aspek Sosial Budaya * Aspek Politik/Kebijakan Pemerintah * Aspek Ekonomi * Aspek H ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2016

Kiat-kiat Menghadapi Permasalahan Hukum Kontrak Kerja Konstruksi

Banyak permasalahan yang timbul dalam kontrak kerja konstruksi (K3), hal ini tidak jarang menimbulkan hambatan-hambatan dalam pencapaian target penyel ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2016

Kiat-Kiat Mengahadapi Masalah Hukum

Hj. Siti Aminah, S.H., M.H adalah seorang Advokat, Kurator dan Pengurus Kepailitan, serta Dosen di Perguruan Tinggi swasta. Apabila mendengar kat ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2016

BADAPSKI Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia

Hikmad Batara Lubis, SH. MH. adalah Kepala Bagian Advokasi Hukum II di Biro Hukum Kementerian PUPR * BADAPSKI disahkan Berdasarkan Keputusan Menter ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2016

Pelayanan Advokasi Hukum di Kementerian PUPR

Yuli Nuryanti, SH. MM. adalah Kepala Bagian Advokasi Hukum I di Biro Hukum Kementerian PUPR * Pelayanan Advokasi Hukum Berdasarkan Peraturan Men ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2016

Integrasi Data Perundang-Undangan dan Peranan JDIHN dalam Pengembangan Hukum Nasional dalam Kegiatan Penyelenggaraan JDIH di Lingkungan Kementerian PUPR

Dalam Integrasi Data Per-UU-an perlu memperhatikan Standardisasi berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. 02 Tahun 2013 tentang Standardisasi  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2017

Kebijakan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Kegiatan Penyelenggaraan JDIH di Lingkungan Kementerian PUPR

Pemberian bantuan hukum Bidang ITE dalam penyidikan untuk aparatur penegak hukum seluruh Indonesia. Tindak Pidana ITE berupa: Pornography, Gambling,  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2017
Prev 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Next