Makalah


indeks alfabet: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z -- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
maksimum per halaman: 10 30 50 100
urut berdasarkan: nama | tahun terbit | update

Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat dalam kegiatan Pembinaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

RUANG LINGKUP o jenis, kerangka, dan materi muatan; o perencanaan produk hukum; o pembentukan produk hukum; o kewenangan penetapan; dan o ev ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dalam kegiatan Pembinaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan adalah suatu metode/cara berdasarkan keahlian khusus untuk menata peraturan tertulis yang dibentuk oleh ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Bahan Tayang: Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

Penetapan besaran Tunjangan Kinerja bagi pegawai Kementerian Pekerjaan Uum didasarkan pada hasi penilaian Tim Reformasi Birolrasi Nasional atas pencap ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2014

Bahan Tayang: Aparatur Sipil Negara berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 dan Surat Kepala BKN No. K.26-30/V.7-3/99 tanggal 17 Januari 2014

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi PNS dan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN ialah PNS dan PPPK yang diangkat ol ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2014

Penerapan Kaidan Bahasa Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan

Bahasa Peraturan Perundangundangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisa ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2014

Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Bab VI Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Pada Pasal 64 disebutka ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2014

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KONSTRUKSI

DEWAN SENGKETA - (ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KONSTRUKSI) berdasarkan: UU 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi UU 30 Tahun 1999 tetang Arbi ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2014

Reformasi Peraturan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Pengadaan tanah merupakan kewajiban pemerintah untuk mewujudkan ketersediaan tanah untuk berbagai pembangunan bagi kepentingan umum. Pembangunan untu ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2014

Reformasi Peraturan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (BUKU 32 A)

M. Noor Marzui adalah Direktur Pengadaan Tanah Wilayah I, Badan Pertanahan Nasional RI. Dalam Paparannya: REFORMASI PERATURAN PENGADAAN TANAH BAGI  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2014

REFORMASI PERATURAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Buku 32 B)

Abstraks M. Noor Marzui adalah Direktur Pengadaan Tanah Wilayah I, Badan Pertanahan Nasional RI. Dalam Paparannya: REFORMASI PERATURAN PENGADAAN T ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2014
Prev 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Next