Monograf


indeks alfabet: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z -- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
maksimum per halaman: 10 30 50 100
urut berdasarkan: nama | tahun terbit | update

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen Pekerjaan Umum

Maksud dari peraturan Menteri ini untuk memberikan panduan melaksanakan manajemen organisasi yang mengarah pada perencanaan, penerapan, pengendalian,  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2009

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 12/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan

Pedoman ini dimaksudkan untuk menyediakan acuan yang memudahkan pemangku kepentintangn, seperti pemerintah kota, perencana, maupun pihak-pihak terkait ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2009

Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan Bidang Pekerjaan Umum

Buku ini membahas peraturan antara lain: 1. Peraturan Pemerintah RI No 14 tahun 1987 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang pekerj ... (selengkapnya)

Tahun terbit [19..].

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 13/PRT/M/2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang

Pedoman pelaksanaan tugas penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) penataan ruang ini dimaksudkan sebagai pegangan bagi PPNS penataan ruang dalam pelaksan ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2009

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Perencanaan tata ruang wilayah kota meliputi proses dan proses penyusunan serta penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) kota. Penyusunan RTRW kota ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2009

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam kegiatan penyusunan RT RW kabupaten oleh pemerintah daerah kabupaten dan para pemangku kepemtingan lainnya ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2009

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam kegiatan penyusunan RT RW provinsi oleh pemerintah daerah provinsi dan para pemangku kepemtingan lainnya.  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2009

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor: 14 Tahun 1987

Buku peraturan ini berisi tentang: 1. Peraturan Pemerintah RI No 14 tahun 1987 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang pekerjaan um ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1992

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 64/PRT/1993 tentang Reklamasi Rawa

Penyelenggaraan reklamasi rawa bertujuan untuk mencapai terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui penyiapan prasarana dan sarana bagi keperluan lah ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1993

Penulisan Karya Ilmiah tentang Aspek Hukum Penggunaan Kartu Kredit

Transaksi barang atau jasa yang menggunakan kartu kredit harus melibatkan polder dan merchant (perusahaan/Bank penerbit kartu kredit, pemegang kartu k ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1995

Pengelolaan Arsip Vital

Dalam buku ini, dibahas tentang konsep-konsep dasar arsip vital, pembahasan ini dimulai dari latar belakang pengelolaan arsip vital, identifikasi arsi ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2013

Pengelolaan Arsip Elektronik

Buku mata kuliah ini menyajikan materi baik bersifat konseptual (teoritis), seperti konsep mengenai pengolahan arsip elektronik, juga konsep yang berk ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2009

Perancangan Jadwal Retensi Arsip

Program retensi arsip merupakan suatu program penjadwalan dan prosedur yang konsisten untuk mengelola arsip organisasi, memindahkan arsip ke tempat pe ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2009

Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta

Hadirnya buku ini, diharapkan menjadi bagian kecil dari kebutuhan sangat banyak dan mendesak menyangkut dua persoalan Hak Cipta sebagai bagian Hak Kek ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2013

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 31/PERMEN/M/2006 Tanggal 15 November 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri

Maksud dan Tujuan disusunnya petunjuk pelaksanaan ini adalah untuk memudahkan para pihak terkait dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kasiba dan lisi ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2006

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 32/PERMEN/M/2006 Tanggal 15 November 2006 tentang Petunjuk Teknis Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri

Maksud dan Tujuan disusunnya petunjuk teknis ini adalah untuk memudahkan para pihak terkait dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kasiba dan lisiba ya ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2006

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 33/PERMEN/M/2006 Tanggal 15 November 2006 tentang Pedoman Tata cara Penunjukan Badan Pengelola Kawasan Siap Bangun dan Penyelenggara Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri

Maksud disusunnya pedoman ini adalah untuk mempercepat terbentuknya Badan Pengelola Kasiba serta penyelenggara lisiba yang berdiri sendiri sehingga me ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2006

Penulisan Karya Ilmiah tentang Aspek-aspek Hukum dari Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Gatt

Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs) salah satu perjanjian yang dihasilkan oleh peraturan perundingan GATT yang ke-8 di Urugua ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1994

Penulisan Karya Ilmiah tentang Perlindungan Konsumen dan Peradilan di Indonesia

Perkembangan pola kehidupan ekonomi modern yang berdasarkan pada persaingan bebas dalam penawaran hasil produksi, baik berupa barang maupun jasa dalam ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1995

Penelitian Hukum tentang Penerapan Nilai-nilai Filosofis, Sosiologis dan Yuridis dalam Pembentukan Perundang-undangan Nasional

pembentukan peraturan perundang-undangan nasional adalah merupakan bagian dari proses untuk merealisasikan atau merupakan rancangan besar untuk memban ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1995

Pengkajian Masalah Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

Kajian ini dilakukan dengan melihat sejarah hukum pemberantasan korupsi di Indonesia, dan perancangan/penyusunan Undang-undang No 31 Tahun 1999. kemud ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2004

Penulisan Karya Ilmiah tentang Perkembangan Proses Pembentukan Undang-undang Sebelum dan Sesudah Inpres No. 15 Tahun 1970

Proses pembentukan undang-undang di Indonesia yang banyak dipengaruhi sistem hukum dan sistem pemerintahan yang pernah berlaku, mulai dari sebelum pen ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1994

Penelitian tentang Aspek Hukum Pelaksanaan Aborsi akibat Perkosaan

Penulisan ini melihat bagaimana upaya pemerintah untuk menyelesaikan persoalan pelaku aborsi akibat perkosaan, mengingat sampai saat ini masih terdapa ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2004

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 06/PRT/M/2008 Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pemeriksaan Konstruksi di Lingkungan Pekerjaan Umum

Peraturan Menteri ini ditetapkan dengan maksud agar para penyelenggara kegiatan masing-masing unit kerja di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum dapat ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2008

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 08/PRT/M/2008 Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum

Peraturan Menteri ini ditetapkan dengan maksud menyediakan pedoman pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka mengungkap kasus penyimpangan yang menimbulkan ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2008

Penyelenggaraan Perumahan pada Kawasan Khusus: Peraturan Perundang-undangan dan Lokasi dan Kegiatan di Kawasan Tertentu

Guna mendukung penyelenggaraan perumahan pada kawasan khusus tersebut, dalam buku ini dapat dilihat berbagai peraturan perundangan, baik berupa undang ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2006

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 16/PERMEN/M/2006 Tanggal 16 Agustus 2006 tentang Petunjuk Pelaksanan Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan Kawasan Industri

Pengaturan dalam petunjuk pelaksanaan ini dimaksudkan agar para pembina pada berbagai tingkat pemerintahan maupun pelaksana mempunyai panduan untuk me ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2006

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 17/PERMEN/M/2006 Tanggal 16 Agustus 2006 tentang Petunjuk Pelaksanan Penyelenggaraan Pengembangan perumahan Kawasan Perbatasan

Pengaturan petunjuk pelaksanaan ini bertujuan agar penyelenggaraan dan pengelolaan pengembangan perumahan di kawasan perbatasan negara dapat berjalan  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2006

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat RI Nomor 15/PERMEN/M/2006 Tanggal 14 Agustus 2006 tentang Petunjuk Pelaksanan Penyelenggaraan Pengembangan Kawasan Nelayan

Pengaturan dalam petunjuk pelaksanaan ini dimaksudkan agar para pembina pada berbagai tingkat pemerintahan maupun pelaksana mempunyai panduan untuk me ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2006

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat RI Nomor 14/PERMEN/M/2006 Tanggal 14 Agustus 2006 tentang Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Khusus

Penyelenggaraan Pengembangan perumahan kawasan khusus bertujuan untuk mendorong pembangunan rumah sesuai kebutuhan untuk menunjang kegiatan fungsi khu ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2006

Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Media Internet: Intruksi Menteri Nomor: 02/IN/M/2002

Buku ini berisi: 1. Instruksi Menteri Kimpraswil Nomor 02/IN/M/2002 tentang peningkatan informasi pengadaan barang/jasa melalui media internet 2. Su ... (selengkapnya)

Tahun terbit [19..].

Putusan Perkara Nomor 012/PUU-III/2005 Pengujian UU No. 36 Tahun 2004 tentang APBN TA 2005 dan Putusan Perkara Nomor 026/PUU-III/2005 Pengujian UU No. 13 Tahun 2005 tentang APBN TA 2006

Buku ini memuat dua putusan yang saling terkait yang sempat menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat karena pentingnya undang-undang yang saat  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 200`

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 21/PRT/M/2008 Pedoman Operasionalisasi Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum

Disamping membahas korupsi, buku ini juga dilengkapi peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 44/PRT/M/2007 yakni tentang pedoman umum pembinaan SDM dal ... (selengkapnya)

Tahun terbit [19..].

Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah: Keputusan Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah Nomor: 54/KPTS/M/2000 Tanggal 13 Juli 2000

Kekayaan negara baik berupa uang, barang dan atatu hak negara yang dapat dinilai dengan uang harus dikelola dan diadministrasikan secara baik dan tert ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2000

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2007 Tanggal 9 Agustus 2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung

Pedoman ini meliputi tugas dan fungsi, pembentukan, tata tertib pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung, dan pembiayaan. Pedoman ini bertujuan un ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2007

Panduan Permasyarakatan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Memasyarakatkan atau lebih dikenal dengan istilah sosialisasi putusan-putusan MPR dipandang penting untuk dilaksanakan guna menginformasikan dan membe ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2006

Petunjuk Pelaksanaan Pembukuan dan Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Deprtemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah: Keputusan Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah Nomor: 49/KPTS/M/2000 Tanggal 13 Juli 2000

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam kegiatan penyusunan dan pembukuan dalam laporan bagian keuangan agar laporan dapat tersusun dengan baik da ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2000

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 18/PRT/M/2006 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Bidang Pekerjaan Umum

Petunjuk teknis pengendalian PLN dan/atau HLN bidang pekerjaan umum dimaksudkan sebagai landasan, pedoman, arahan bagi Satminkal dalam penyelenggaraan ... (selengkapnya)

Tahun terbit [19..].

Pedoman Perencanaan Bangunan Baja untuk Gedung

Pedoman ini memuat syarat-syarat minimum untuk perencanaan bangunan-bangunan yang disebutkan dalam pedoman bangunan gedung. Di dalamnya terdapat uraia ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1987

Pedoman Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Rumah dan Gedung

Pedoman ini untuk menentukan syarat-syarat dalam perencanaan struktur rumah dan gedung serta fasilitasnya secara umum dan penentuan pengaruh gempa ren ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1987

Peraturan Perundang-undangan Hak Cipta, Paten dan Merek

Buku ini berisi tentang: - UU RI No. 14 Tahun 2001 Tanggal 1 Agustus 2001 tentang Paten, disertai dengan penjelasannya. - UU RI No. 15 Tahun 2001 Ta ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2001

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah

Buku ini menghimpun peraturan pelaksanaan UU No. 22/1999 tentang pemerintahan Daerah dan UU No. 25/2000 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2001

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi

Buku ini berisi peraturan antara lain: 1. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi 2. Keputusan presiden Republik ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2007

Penelitian tentang Efektifitas Peraturan Perundang-undangan Larangan Tanah Absentee

Sebagai negara agraris, sebenarnya pada tahun 1960, Indonesia telah memiliki undang-undang No. 5 Tahun 1960 yang lebih dikenal dengan undang-undang po ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2001

Penangguhan Penahanan bagi Koruptor

Kajian ini ditujukan untuk mengetahui masalah-masalah hukum di sekitar pelaksanaan penangguhan penahanan koruptor dilihat secara interdisipliner, untu ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2010

PHP 5 Pemograman Berorientasi Objek: Konsep dan Implementasi

Untuk lebih mengenal dan mempelajari PHP 5 dalam kerangka pemograman berorientasi objek, maka dalam buku ini dibahas secara lengkap berbagai materi pe ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2010

Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan dengan Cara Litigasi dan Non Litigasi

Buku ini memberikan solusi hukum atas sengketa tanah perkebunan dengan menjelaskan: - Sejarah persengketaan tanah perkebunan Indonesia - Hak dan kew ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2010

Pedoman Penyusunan Memorandum of Unserstanding (MoU)

Memorandum of Undestanding (MoU) merupakan suatu bentuk kesepakatan awal yang sangat penting dalam suatu perjanjian atau kontrak. Untuk melakukan peny ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2013

Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Buku ini menjabarkan tentang bagaimana menangani suatu perkara di pengadilan, menganalisis, kemudian mengajukan tuntutan hak (Gugatan), bagaimana meng ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2012

Penelitian Hukum

Buku ini meyajikan penelitian hukum dalam bentuk, fungsi, dan karakteristik yang berbeda dari penelitian sosial lainnya seperti definisi, nilai pentin ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2013

Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO)

Isi buku ini menjelaskan tentang latar belakan negoisasi TRIMs, Negoisasi TRIMs dalam putaran Uruguay (Uruguay Round), Perjanjian WTO mengenai TRIMs,  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2011

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

topik dalam buku ini membahas tentang: - Peraturan pemerintah No. 15 Tahun 2010 penyelenggaraan Penataan Ruang. - Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2010

Putusan Nomor 004/PUU-III/2005 Pengujian UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD 1945

Putusan yang dimuat dalam buku ini adalah putusan perkara No. 004/PUU-III/2005 dalam perkara pengujian pasal 36 ayat (1),(2), dan (3) UU No. 4 Tahun 2 ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2006

Penyajian Hasil Penelitian tentang Peranan Hukum Kebiasaan dalam Hukum Nasional

Penerbitan hasil penelitian ini dimaksudkan sebagai bahan informasi baru dibidang hukum kepada masyarakat luas bahwa hukum kebiasaan yang kini tidak l ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1992

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Buku ini berisi peraturan dan undang-undang pemerintah yang berkaitan dengan jalan. (selengkapnya)

Tahun terbit 2004

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

Buku ini berisi peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan jalan. (selengkapnya)

Tahun terbit 2006

Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Materiil Peradilan Agama

Hukum Materiil peradilan agama merupakan hukum terapan (applied law) yang diartikan sebagai hukum materiil yang berlaku, khususnya yang berlaku sebaga ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2009

Penelitian Hukum tentang Aspek Hukum Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang meiliki begitu banyak pulau baik besar maupun kecil, yang terdiri dari 17.500 pulau, yang tidak semuanya (Pulau-pulau  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2004

Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Kesehatan

Kesehatan sebagai salah satu unsur penting bagi eksistensi dan kemajuan suatu negara, harus mendapat perhatian dan perlindungan hukum karena perkemban ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2009

Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Pertanahan

kajian terhadap perencanaan pembangunan hukum nasional tentang perencanaan hukum bidang pertanahan merumuskan arah kebijakan pertanahan nasional yang  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2009

Perlindungan Hukum Kebudayaan Daerah

Untuk kepentingan nasional, BPHN mengenggap perlu untuk melakukan pengkajian mengenai perlindungan hukum terhadap kebudayaan daerah, khusunya kebudaya ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2011

Penelitian Hukum tentang Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Rumah Sakit

Maksud penelitian ini adalah untuk mendapatkan data/informasi tentang peranan rumah sakit dalam pengelolaan limbah rumah sakit, dampak limbah rumah sa ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2004

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

Untuk memenuhi kebutuhan pengolahan bahan dokumen hukum Indonesia, klaifikasi UDC sudah dikembangkan oleh BPHN sebagai pusat jaringan dokumentasi dan  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2007

Program Legislasi Nasional Tahun 2010

Prolegnas sebagai program nasional yang bersifat dinamis dan ditetapkan berdasarkan skala prioritas kebutuhan pembentukan peraturan perundang-undangan ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2011

Penelitian Masalah Hukum tentang Penerapan Good Coorporate Governance pada Dunia Usaha

Penelitian ini dikerjakan dalam rangka pembinaan dan pembaharuan hukum nasional, serta untuk terciptanya sistem hukum nasional, yang adil, konsekuen,  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2007

Potensi Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD

penelitian ini menganalisis faktor-faktor penyebab lahirnya potensi sengketa kewenangan antar lembaga negara sebagai upaya untuk mengeliminir potensi  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2009

Penelitian Hukum Pemanfaatan Hak Atas Tanah dalam Hubungannya dengan Usaha Tani

Pelaksanaan kegiatan ini ditujukan untuk menunjang pembangunan di bidang hukum, khususnya pemanfaatan tanah bagi usaha tani, sesuai dengan yang diaman ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2007

Perumusan Harmonisasi Hukum bidang Penanaman Modal

Peranan penanaman modal baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri, sangat penting untuk menggerakkan roda perekonomian, mengingat ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2001

Penelitian Hukum tentang Penyelesaian Sengketa melalui Peradilan Niaga

Dengan berjalannya peradilan niaga selama kurang lebih satu tahun, muncul beberapa permasalahan baik dalam penerapan hukum kepailitan maupun dalam kes ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2000

Pengkajian Hukum tentang Masalah Hukum Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi

Kehadiran Mahkamah Konstitusi untuk mengatasi kecenderungan terjadinya krisis ideologi akibat krisis konstitusi dan untuk mewujudkan prinsip hukum tan ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2007

Privatisasi Perusahaan Milik Negara Ditinjau dari UUD 1945

Kebijakan Privatisasi Perusahaan milik negara memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Se ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2011

Penelitian Hukum Aspek Hukum Penyelesaian Masalah Hak Ulayat dalam Otonomi Daerah

Tuntutan masyarakat agar otonomi daerah diperluas sudah diakomodasi dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah. Mencakup selu ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2000

Penelitian tentang Aspek Hukum Pengawasan dalam Pelaksanaan Keuangan Pusat dan Daerah

Keuangan negara merupakan lembaga yang sangat vital dalam suatu negara, karena lembaga ini berkaitan erat dengan tujuan negara dan bagaimana kas negar ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2000

Pengkajian Konstitusi

Konstitusi merupakan pedoman dan aturan main antar lembaga kekuasaan dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara, sehingga pemerintahan berjalan efe ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2011

Pengkajian Hukum tentang Peran DPD dalam Kegiatan Legislasi

Dengan amandemen UUD 1945, mengakibatkan terjadinya perubahan mendasar pada sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Melahirkan beberapa lembaga nega ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2009

Pengkajian Hukum tentang Kriminalisasi, Pengembalian Aset, Kerja sama Internasional dalam Konvensi PBB

Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui masalah-masalah yang timbul sebagai akibat dari ratifikasi konvensi PBB mengenai korupsi dengan UU Nomor 7 t ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2008

Penelitian tentang Efektifitas sanksi administratif dalam rangka penegakan hukum lingkungan sebagai upaya pencegahan pencemaran

Penelitian difokuskan pada pencemaran air dengan pertimbangan bahwa air merupakan kebutuhan setiap orang dalam kehidupannya yang selalu harus dipertah ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1996

Pengkajian Hukum tentang Masalah Hukum Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang Mengandung Alimentasi terhadap Anak yang Belum Dewasa

Kajian ini membahas apakah putusan pengadilan sudah mengalimentasi kebutuhan anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bagaimana pelaksanaannya. S ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2000

Pengkajian Hukum tentang Masalah Hukum Tanggung Jawab Perdata Atas Pelaksanaan Pemerintahan

Maksud Pengkajian hukum ini adalah untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan hukum mempelajari dan menganalisa serta memberikan rekomendasi sumbang ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2004

Pengkajian Hukum tentang Kemandirian Bank Sentral

Penyusunan laporan pengkajian hukum ini memuat berbagai gagasan tentang masalah-masalah/ materi hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dari Bank ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2000

Penelitian Hukum tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Penelitian ini mencoba untuk mengupas permasalahan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya dari segi peraturan perundang-undangan, apar ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2008

Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Lingkungan Hidup

Pengelolaan dan Perlindungan lingkungan hidup di Indonesia terus ditingkatkan melalui upaya pembangunan hukum secara sistematis dan berkesinambungan,  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2007

Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Kelompok Kerja bidang Hukum dan Sumber Daya Alam

Perencanaan Pembangunan hukum yang dilakukan oleh BPHN ini melakukan kajian secara mendalam masalah-masalah yang berkaitan dengan pengelolaan sumber d ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2007

Penelitian Hukum tentang Dampak Penyuluhan Hukum terhadap Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui cara menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat, kegiatan penyuluhan hukum dilakukan, dan dampaknya terhadap k ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2011

Perencanaan Hukum Nasional bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara hidup masyarakat, di mana batas ruang dan waktu sudah tidak menjadi kendala besar. ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2009

Penelitian tentang Aspek Hukum Tanggung Jawab Pengangkut dalam Sistem Pengangkutan Multimoda

Sistem pengangkutan multimoda merupakan trend yang paling banyak dilakukan dewasa ini seiring berkembangnya pengangkutan dengan mempergunakan peti kem ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2004

Pedoman Pembuatan Anotasi Bahan Hukum

Dokumen hukum sangat banyak jumlahnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan monografi. Sangat sulit untuk mencari informa ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2009

Penelitian Hukum tentang Koordinasi lembaga hukum dalam Pemberantasan Korupsi

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan memahami distribusi kewenangan lembaga-lembaga hukum yang ada dalam rangka pemberantasan korupsi. Seka ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2009

Perlindungan Hukum terhadap Pengungsi Berdasarkan Konvensi Jenewa 1951

Pengungsi merupakan korban akibat adanya konflik, kekerasan, dan peperangan dalam suatu negara dan mengungsi ke tempat atau negara lain. Keberadaan pe ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2004

Pengkajian Hukum tentang Arbritase Negara-Negara ASEAN

Lazimnya penyelesaian sengketa di kalangan pebisnis diserahkan kepada lembaga Arbitrase. Dengan diluncurkannya Asean Free Trade Area (AFTA) di lingkun ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2009

Penelitian Aspek Hukum Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945

Penelitian ini dianggap penting, selain untuk mengetahui perubahan-perubahan terhadap UUD 1945, juga penting karena perubahan tersebut berpengaruh ter ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2006

Politik Hukum Menuju Pembangunan Ekonomi

Dalam rangka pembangunan ekonomi, pada tahun anggaran 2006 Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah melakukan kegiatan penulisan ilmiah dengan topi ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2009

Pengkajian Hukum tentang Bentuk-bentuk Peraturan perundang-undangan Kaitannya dengan Penafsiran Otonomi Daera

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI melakukan kegiatan pengkajian hukum tentang “Bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan dal ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2008

Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional bidang Private International Law

Untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pelaku bisnis, perlu adanya unifikasi dari hukum perdata internasional. Unifikasi ini sudah  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2009

Penelitian Hukum tentang Perkembangan Lembaga Jaminan di Indonesia

Hukum jaminan yang berlaku di Indonesia sangat dipengaruhi oleh berbagai sistem hukum yang berlaku. Sejarah perkembangan berlakunya sistem hukum di In ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2007

Penyelesaian Sengketa-sengketa di bidang Pertambangan

Hasil Penelitian ini memberi gambaran atas kondisi penyelesaian sengketa pertambangan di Indonesia, mengevaluasi dan menganalisis mekanisme penyelesai ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2009

Pengkajian Hukum Masalah Hukum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung

Berdasarkan Amandemen Undang-undang Dasar 1945, pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung. Hal ini membawa konsekuensi perubahan ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2006
Prev 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Next