Makalah

Daftar Usulan Program Penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden Prioritas Tahun 2014 di Kementerian Pekerjaan Umum

Daftar Usulan Program Penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden Prioritas Tahun 2014 di Kementerian Pekerjaan Umum  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2013

Dewan Sengketa dalam Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Dalam Kegiatan Diskusi Publik Dewan Sengketa Bidang Konstruksi. Yang dimaksud dengan dewan sengketa adalah tim yang dibentuk berdasarkan kesepakata ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2017

Eksistensi Kerjasama Pemerintah Pusat Dan Daerah Pasca Uu No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pada Kegiatan FGD Eksistensi Kerjasama Pemerintah Pusat Dan Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Tahun terbit 2015

Eksistensi Kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca UU Nomor 23/2014 ttg Pemerintah Daerah dalam Perspektif Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pada Kegiatan FGD Eksistensi Kerjasama Pemerintah Pusat Dan Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Tahun terbit 2015

Filosofi dan Sejarah Pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Dalam Kegiatan Diskusi Publik Dewan Sengketa Bidang Konstruksi. Dalam UU ini telah diatur terkait penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menggunakan  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2017

Implementasi Dan Implikasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi se ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Implementasi dan Implikasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Dalam Acara Kegiatan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan Bidang PUPR dan Bidang Terkait

a. Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). b. Membangun k ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2016

Implementasi NSPK Bidang Pekerjaan Umum Serta Perumahan Dan Kawasan Permukiman Terkait Dengan Kewenangan Pemerintahan Daerah

penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2016

Implementasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Permasalahan Pelaksanaan Kontrak di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat dalam Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Pertanahan, Kontrak, dan Bantuan Hukum

Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada semua pihak yang berhak. Pihak yang b ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Informasi Peraturan Perundang-Undangan Dan Progres Penyusunan NSPK Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Tahun terbit 2012