Beranda
    Pencarian
    Buku Tamu
    Tentang
    Hubungi Kami
    Login

Kategori Arsip

  • Artikel Majalah (7)
  • Audio Visual (6)
  • Makalah (105)
  • Monograf (3120)
  • Naskah Akademis (1)
  • Penanganan Perkara (11)
  • Peraturan Perundang-Undangan (1913)
  • Risalah Pembahasan Peraturan Perundang-Undangan (0)
  • Rumah Negara (208)
Sering Dikunjungi
  • Kebijakan Dan Strategis Nasional Pengembangan Perkotaan (KSNP Kota) (24598)
  • Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur (11564)
  • Mahkamah Agung (11402)
  • BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT (9679)
  • Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (9530)
  • Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (9474)
  • Sungai (8636)
Polling
Menurut Anda, website ini:
baik
(275)

cukup
(99)

kurang
(456)

tidak komentar
(28)
Jumlah Pengunjung total : 822852
hari ini: 438

kemarin: 522

minggu ini: 160083

bulan ini: 7159

sejak Desember 2010
  • Salah satu koleksi buku langka di perpustakaan biro hukum
  • Sistem kepustakaan yang telah memasuki era digital
  • Suasana ruang perpustakaan di kantor PU
  • Penyimpanan arsip arsip
  • Kepala Biro Hukum

Peraturan Perundang-Undangan


indeks alfabet: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z -- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
maksimum per halaman: 10 30 50 100
urut berdasarkan: nama | tanggal ditetapkan | update

ERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 46 TA

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 108 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I MENTERI NEGARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2002

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2002

PENDIRIAN INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR

KEBIJAKAN NASIONAL DI BIDANG PERTANAHAN -

Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan

DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2003

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN

PENGATURAN KEGIATAN WARGA NEGARA ASING, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DAN JURNALIS DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

PENGATURAN KEGIATAN WARGA NEGARA ASING, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DAN JURNALIS DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Prev 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 Next 

Lebih baik dengan Google Chrome atau Mozilla Firefox

Hak Cipta (c) Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia
Gedung Kementerian Pekerjaan Umum, Lantai 7
Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta 12110 – Telp./Fax. ( 021) 7396783, (021) 7235217