Makalah

Implementasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Permasalahan Pelaksanaan Kontrak di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat dalam Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Pertanahan, Kontrak, dan Bantuan Hukum

Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada semua pihak yang berhak. Pihak yang b ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dan Permasalahannya dalam kegiatan Sosialisasi Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Pertanahan, Kontrak, Dan Bantuan Hukum

Peraturan terkait Pengadaan Jasa Konstruksi 1. Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 2. PP 28/2000 tentang Pembinaan Penyelenggara ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Strategi Penanganan Perkara Di Pengadil dalam acara Sosialisasi Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Pertanahan, Kontrak, Dan Bantuan Hukum

Teori bekerjanya hukum (law in action) bersinggungan dengan elemen sebuah kasus, bukti, advokat dan hakim & law enforcer Sebuah kasus timbul ap ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Tugas, Fungsi & Wewenang Kejaksaan Ri Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara Pada Kegiatan FGD Eksistensi Kerjasama Pemerintah Pusat Dan Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Tahun terbit 2015

Perlakuan Terhadap Aset Hasil Kerjasama Pemerintah Pusat Dan Daerah Pada Kegiatan FGD Eksistensi Kerjasama Pemerintah Pusat Dan Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Tahun terbit 2015

Eksistensi Kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca UU Nomor 23/2014 ttg Pemerintah Daerah dalam Perspektif Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pada Kegiatan FGD Eksistensi Kerjasama Pemerintah Pusat Dan Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Tahun terbit 2015

Eksistensi Kerjasama Pemerintah Pusat Dan Daerah Pasca Uu No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pada Kegiatan FGD Eksistensi Kerjasama Pemerintah Pusat Dan Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Tahun terbit 2015

Urgensi NSPK Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Bidang Pekerjaan Umum Serta Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Dilaksanakan pada acara Sosialisasi Implementasi NSPK Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Terkait Dengan Kewenangan Pemerintahan Daerah  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Tata Cara Dan Proses Pembentukan Peraturan Daerah

Sosialisasi Implementasi NSPK Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Terkait Dengan Kewenangan Pemerintahan Daerah Pembentukan Peraturan Perun ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015