Monograf


indeks alfabet: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z -- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
maksimum per halaman: 10 30 50 100
urut berdasarkan: nama | tahun terbit | update

Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum

Penerimaan negara bukan pajak adalah semua penerimaan dengan namadan bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang di luar penerimaan pajak/penerimaan  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1994

Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kas Terhadap Bendaharawan/ oleh Pimipinan Proyek/Bagian Proyek/ Kepala Kantor Satuan Kerja di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum

Buku iniberisi Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kas Terhadap Bendaharawan/ oleh Pimipinan Proyek/Bagian Proyek/ Kepala Kantor Satuan Kerja di Lingkung ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1993

Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kas terhadap Bendaharawan oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja/Pimpinan Proyek/Pimpinan Bagian Proyek/Atasan Langsung Bendaharawan di Lingkungan Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah

Buku ini berisi tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kas terhadap Bendaharawan oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja/Pimpinan Proyek/Pimpinan Bagian Pro ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2000

Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kas Terhadap Bendaharawan oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja/Pemimpin Proyek/ Bagian Proyek/ Atasan Langsung Bendaharawan di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum

Buku ini berisi tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kas Terhadap Bendaharawan oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja/Pemimpin Proyek/ Bagian Proyek/ Ata ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1994

Petunjuk Pelaksanaan Pembukuan dan Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Deprtemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah: Keputusan Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah Nomor: 49/KPTS/M/2000 Tanggal 13 Juli 2000

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam kegiatan penyusunan dan pembukuan dalam laporan bagian keuangan agar laporan dapat tersusun dengan baik da ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2000

Petunjuk Pelaksanaan Pembukuan dan Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum

Buku ini berisi Petunjuk Pelaksanaan Pembukuan dan Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1993

Petunjuk Pelaksanaan Pembukuan dan Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum

Buku ini memberikan petunjuk cara pembukuan dan penyusunan laporan keuangan di lingkungan pekerjaan Umum yang baik. ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1994

Petunjuk Pelaksanaan Likuidasi NV.Volkshuisvesting Keputusan Menteri PU Nomor: 408/KPTS/1995

Buku ini membahas petunjuk pelaksanaan likuidasi NV.Volkshuisvesting keputusan menteri PU nomor: 408/KPTS/1995 ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1995

Petunjuk Pelaksanaan Inventarisasi untuk Tanah dan Bangunan (Kelengkapan dari Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 19/KPTS/1980)

Inventarisasi barang milik negara/kekayaan negara agar usaha pembangunan yang dilakukan dapat diketahui hasil fisiknya pada setiap tingkat organisasi, ... (selengkapnya)

Tahun terbit [19..].

Petunjuk Pelaksanaan Inventarisasi Untuk Tanah Dan Bangunan

Buku ini membahas pengertian tanah persil dan non persil, bangunan gedung tempat kerja dan tempat tinggal, pelaksanaan inventarisasi mulai dari pencat ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1980

Petunjuk Jakarta 1983

Buku ini membahas segala sesuatu tentang jakarta mulai dari pemerintahan, pendidikan, perdangangan, perkantoran, transportasi, alamat, perbankan, dan  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1983

Perwakafan Tanah

Buku ini menjelaskan tentang wakaf termasuk di dalamnya wakaf Tanah yang merupakan ibadah sosial yang amat bermanfaat bagi masyarakat. ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2003

Perundang-undangan Senjata Api dan Bunga Api

Isi buku himpunan ini dimaksud sebagaimana memuat peraturan perundangan, peraturan presiden dan intruksi presiden yang dikeluarkan Januari 2009 Juni ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1980

Perundang-Undangan Madjapahit

Buku ini merupakan sejarah perundang-undangan yang digunakan pada masa majapahit. (selengkapnya)

Tahun terbit 1976

Perundang-Undangan Lalu Lintas Djalan di Indonesia

Buku ini menerangkan tentang Perundang-Undangan Lalu Lintas Djalan di Indonesia (selengkapnya)

Tahun terbit 1956

Perundang-Undangan Agraria Indonesia

Buku ini terdiri dari 2 jilid, untuk jilid yang pertama ini membahas tentang Undang-undang pokok agraria, landreform, land use planning, departemen a ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1962

Perumusan memori kasasi dan peninjauan kembali perkara pidana

Buku ini bermaksudkan untuk damperlihatkan kenyataan penanganan perkara pidana baik pada tingkat kasasi maupun peninjauan kembali(PK) dalam hasil-hasi ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2004

Perumusan Harmonisasi Hukum bidang Penanaman Modal

Peranan penanaman modal baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri, sangat penting untuk menggerakkan roda perekonomian, mengingat ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2001

Perubahan Model, Pola, dan Bentuk Pemerintahan Daerah

Buku ini secara makro substansial perubahan tersebut meliputi model, pola, dan bentuk pemerintahan daerah. secara lebih rinci, perubahan substansi ter ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2011

Perubahan Hukum di Indonesia (1998-2004), Harapan 2005

Buku ini berisi hasil seminar yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Yang diselenggarakan dalam rangka melakukan update terha ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2004

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi

Buku ini membahas kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, teori pertanggungjawaban pidana korporasi, perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pida ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Buku ini menjelaskan tentang pertanggungjawaban tindak pidana korporasi. Bagaimana korporasi berevolusi dalam bingkai hukum pidana sehingga dapat menj ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2012

Pertanggungan Wajib Sosial

Tulisan ini dimaksud untuk membantu para mahasiswa untuk dapat mengerti pertanggungan yang sifatnya wajib yang diatur didalam undang-undang nomor 33 t ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1976

Pertanggungan Wajib (Undang-Undang No. 33 dan 34 Tahun 1964)

Pada dasarnya setiap warganegara harus mendapat perlindungan terhadap kerugian yang diderita yang disebabkan bahaya-bahaya demikian. Hanya saja rupa-r ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1975
Prev 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 Next