Beranda
Pencarian
Buku Tamu
Tentang
Hubungi Kami
Login
Kategori Arsip
Artikel Majalah
(7)
Audio Visual
(6)
Makalah
(105)
Monograf
(3120)
Naskah Akademis
(1)
Penanganan Perkara
(11)
Peraturan Perundang-Undangan
(1913)
Risalah Pembahasan Peraturan Perundang-Undangan
(0)
Rumah Negara
(208)
Sering Dikunjungi
Kebijakan Dan Strategis Nasional Pengembangan Perkotaan (KSNP Kota)
(24598)
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur
(11564)
Mahkamah Agung
(11403)
BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT
(9679)
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme
(9530)
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(9474)
Sungai
(8636)
Polling
Menurut Anda, website ini:
baik
(275)
cukup
(99)
kurang
(456)
tidak komentar
(28)
Jumlah Pengunjung
total : 823100
hari ini: 195
kemarin: 491
minggu ini: 186845
bulan ini: 7407
sejak Desember 2010
Peraturan Perundang-Undangan
indeks alfabet:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
--
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
maksimum per halaman:
10
30
50
100
urut berdasarkan: nama
| tanggal ditetapkan
| update
Jalan Tol
Jalan Tol
JALAN TO
Jalan
JALAN
Jalan
Jabatan Yang Tidak Boleh Dirangkap Oleh Hakim Agung Dan Hakim
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
Izin Penggunaan Sumber Daya Air dan Kontrak Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Sistem Penyediaan Air Minum Perpipaan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 85/PUU-XI/2013
Izin Penggunaan Sumber Daya Air
Izin Penggunaan Air dan/atau Sumber Air
Izin Mendirikan Bangunan Gedung
Iuran Pembayaran Eksploitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan
Iuran Eksploitasi dan Pemeliharaan Bangunan Pengairan
Irigasi
IRIGASI
Investasi Pemerintah
Investasi Pemerintah
Informasi Geospasial
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.
Hukuman Disiplin Bagi PNS Yang Melanggar PP Nomor 10 Tahun 1983 Jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS
HONORARIUM BAGI ANGGOTA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DAN TUNJANGAN KETUA DAN WAKIL KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
Hari Tata Ruang Nasional
HARGA JUAL TENAGA LISTRIK TAHUN 2004 YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
Hak Keuangan Dan Fasilitas Lainnya Bagi kepala Badan Pelaksana, Wakil Kepala Badan Pelaksana, Sekretariat Badan Pelaksana, Dan Deputi Badan Pelaksana Pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
Hak Keuangan dan Fasilitas Lain Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah
Hak Guna Air
HAK CIPTA
Hak Asasi Manusia
GUGUS TUGAS PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
GRASI
Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan Dan Lahan
Gerakan Hidup Sederhana
Gerakan Budaya Bersih
Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Fokus Program Ekonomi Tahun 2008 - 2009
FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANGBIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dalam Rangka Perolehan Rumah Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Fasilitas Bantuan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil
ERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 1985 TENTANG PENDIDIKAN DAN LATIHAN AHLI MULTI MEDIA
ERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 46 TA
Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan Pengairan
Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa Pasang Surut
Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak
Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Lebak
Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Dukungan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018
Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Dewan Sumber Daya Air
Dewan Sumber Daya Air
Dewan Kode Etik Auditor Inspektorat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum.
DEWAN GULA INDONESIA
Desa
Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan
DANA ALOKASI UMUM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2004
DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2003
Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
Cetak Biru Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Cagar Budaya
Blangko Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Irigasi
Biaya Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum
BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 2004
Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
Bendungan
Bendungan
BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT
Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Nahasiswa Dan Pelajar Serta Perumahan Lainnya Yang Atas Penyerahaannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertmbahan Nilai
Batas Sempadan Pantai
Bantuan Uang Muka Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk Meningkatkan Aksebilitas Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi
BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Perumahan Umum
Bantuan Hukum
BANGUNAN GEDUNG.
Bangunan Gedung Hijau
Bangunan Gedung Cagar Budaya Yang Dilestarikan
Bangunan dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Banda Cagar Budaya
Badan Pertimbangan Kepegawaian
Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
Badan Pengembangan Surabaya-Madura
BADAN PENGATURAN JALAN TOL
Badan Pengatur Jalan Tol
Badan Pengatur Jalan Tol
Badan Penetapan Dan Pengendalian Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pekerjaan Umum
Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
badan Nasional Penanggulangan Bencana
Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana
Badan Kebijaksanaan Dan Pengendalian Pembangunan Perumahan Dan Permukiman Nasional
Badan Intelegen Negara
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Aparatur Sipil Negara
Prev
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
Next