Monograf
indeks alfabet: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z -- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
maksimum per halaman: 10 30 50 100
urut berdasarkan: nama







Korupsi & Illegal Logging dalam sistem Desentralisasi
buku ini menjelaskan bagaimana Prilaku Korupsi Terutama dalam Bentuk Komulatif menjadi salah satu modus yang sangat dominan dalam perkembangan ilegal ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2005

Korupsi
buku ini adalah sebuah junal hukum yang berisikan tentang Korupsi, mulai dari pasar dan korupsi, Melihat ulang Korupsi di daerah, The United Nation Co ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2005

Korupsi
Buku ini menjelaskan Peranan HUkum Pidana sebagai solusi minimalisasi permasalahan korupsi adalah dengan tindakan implementatif kecenderunagn prinsip ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2007

Konvensi PBB Menentang Korupsi (2003) dan Undang-undnag Nasional Terkait Pemberantasan Korupsi
Isu korupsi bukan hanya menjadi isu nasional tetapi juga isu global. Melalui resolusi sidang umum PBB telah dibentuk panitia ad hoc guna merundingkan ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2006

Konvensi ILO Nomor 88 Mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja (the Organization of the Employment Service)
Pemerintah melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No 36 Tahun 2002 telah meratifikasi Konvensi ILO No. 88 mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2002

Kontrak Pemborongan Mega Proyek
Buku ini membahas hukum tentang pemborongan kerja, tinjauan dasar terhadap kontrak konstruksi, tipe-tipe kontrak pemborongan, kontrak konstruksi model ... (selengkapnya)
Tahun terbit 1998

Kontrak Kerja Kontruksi dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi
Buku ini memberikan gambaran dan informasi yang cukup lengkap mengenai kontrak kerja kontruksi dalam perspektif tindak pidana korupsi, diantaranya ada ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2010

Kontrak Dagang Internasional
Buku ini merupakan himpunan dari karangan-karangan yang telah diadakan dalam tahun 1975 mengenai berbagai masalah bidang praktek hukum yang timbul ber ... (selengkapnya)
Tahun terbit 1976

Kontrak Bisnis Internasional:Elemen-Elemen penting dalam Penyusunannya
Buku ini memberi panduan Step by step penyusunan kontrak bisnis internasional mulai bagian pembuka kontrak batang tubuh, sampai penutup kontrak dan la ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2013

Konsultasi Hukum (Kumpulan Konsultasi Hukum di Majalah Forum Keadilan)
Buku ini berisikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertulis tentang berbagai persoalan hukum dalam kehidupan sehari-hari, baik di bidang hukum ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2011

Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia
Buku ini menjelaskan refleksi dari perjalanan dan keterlibatan dalam dunia ilmu huku sebagai akademisi yang mempelajari wacana ilmu hukum, juga menjad ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2011

Konsep Hukum
Buku ini berkonsep tentang hukum penyajian pembahasan Komprehensif mengenai tema-tema mendasar bidang ilmu hukum. ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2015

Komunikasi Sambung Rasa
Buku ini menjelaskan bahwa dengan teori pendekatan yang saya sebut\"Komunikasi Sambung Rasa\" akan mampu mendorong terwujudnya wawasan nusan ... (selengkapnya)
Tahun terbit 1988

Komunikasi Organisasi
Buku ini membahas konsep Dasar Organisasi, Persepsi dasar beserta Iklim Komunikasi Organisasi, Komunikasi organisasi Verbal dan Nonverbal, Serta Forma ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2014

Komunikasi Intruksional teori dan praktik
Buku ini menyajikan/membahas beberapa pedoman dasar bagi para komunikator yang akan membuat atau memproduksi beberapa media intruksional, yaitu media ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2010

Komposisi Bahas Indonesia untuk Mahasiswa Nonjurusan Bahasa
Buku ini akan menuntun anda menyusun karangan secara bertahap, mulai dari memilih topik, merumuskan tema, membuat outline, sampai menyuntingnya berdas ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2003

Kompilasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Bidang Bangunan Gedung: Buku I
Buku ini berisi kompilasi peraturan Menteri Pekerjaan Umum bidang bangunan gedung, antara lain: 1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/20 ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2010

Kompilasi Instrumen Hak Asasi Manusia
Buku ini berisi Kompilasi Instrumen Hak Asasi Manusia (selengkapnya)
Tahun terbit 2006

Kompilasi Hukum Bidang Pangan (Keamanan Pangan)
Kompilasi hukum yang merupakan pengumpulan bahan-bahan hukum sejak sebelum diundangkannya suatu undang-undang dengan mencantumkan bagian-bagian yang d ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2011

Kompilasi Bidang Hukum tentang Leasing
Dalam upaya pembinaan hukum nasional, BPHN menganggap perlu untuk melakukan “Kompilasi bidang Hukum tentang Leasing”. Maksud dari kegiatan ini adalah ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2011

Kompilasi Bidang Hukum Kekeluargaan
Dalam laporan ini, Tim mengemukakan tentang perkembangan hukum kekeluargaan baik dari segi teori maupun dari segi praktik, menurut kebiasaan ditinjau ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2009

Kompensasi Bagi Pihak Yang Menderita Kerugian Akibat Tindak Pidana Korupsi
Buku ini membahas tinjauan umum tindak pidana korupsi, pihak yang mengalami kerugian akibat korupsi, bentuk kerugian yang dapat diberikan, pihak yang ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2014

Kompendium tentang Hak-hak Perempuan
Konvensi hak asasi manusia terkait dengan perjuanagn kaum perempuan untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan kaum laki-laki yang disahkan oleh PBB ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2008

Kompendium Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung merupakan hal baru dalam sistem pemerintahan daerah, sebelumnya dilakukan melalui pemilihan oleh Dew ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2009

Kompendium Hukum Pidana (Review RUU KUHP)
Sejak awal kemerdekaan RI, agenda pembentukan KUHP nasional untuk mengganti KUHP peninggalan Kolonial Belanda tidak pernah berhenti, walaupun pemerint ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2011

Kompendium Hukum Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
Penerbitan Kompendium bidang hukum prasarana dan sarana pertanian ini bertujuan untuk memberikan informasi dan mempermudah dalam penemuan kembali pera ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2013

Kompendium Hukum Bidang Pers Dan Media
Buku ini membahas inventarisasi peraturan perundang-undangan tentang pers dan media serta bentuk pertanggungjawaban dari prinsip kebebasan pers. ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2012

Kompendium Hukum bidang Perkebunan : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Buku ini sebagai salah satu upaya pengembangan sistem jarian Dokumen dan Informasi(SJDI) hukum, sesuai amanat peraturan Presiden Republik Indonesia no ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2013

Kompendium Hukum Bidang Keuangan Negara (Sumber-Sumber Keuangan Negara)
Buku ini membahas pengelolaan keuangan negara, sumber-sumber keuangan negara, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, pertanggungjawaban ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2012

Kompendium Hukum Bidang Ketenagakerjaan
Buku ini membahas asas, unsur hubungan kerja, timbulnya hubungan kerja, hubungan industrial dan kelembagaan, pemutusan hubungan kerja dan sanksi. ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2012

Kompendium Etika Kehidupan Berbangsa
Etika kehidupan berbangsa yang dibahas meliputi: etika Lembaga legislatif, etika lembaga eksekutif, etika lembaga yudikatif, etika lembaga pengawasan ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2008

Kompendium Bidang Hukum Investasi
Salah satu sisi yang harus dibenahi dalam upaya untuk menarik investasi langsung ke Indonesia adalah perubahan dan harmonisasi peraturan perundang-und ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2011

Kompendium bidang Hukum Ekonomi Kerakyatan
Penyusunan kompendium tentang ekonomi kerakyatan dimaksudkan untuk merangkaikan berbagai pendapat, pemikiran dan wawasan, yang dikutip dari buku, wawa ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2009

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
memuat tentang UU No.30/2002, UU No.20/2001,UU No.31/1999, UU No.28/1999, UU No.3/1971, PP No.71/2000, Organisasi & Tata Kerja KPK, Kode Etik Pimp ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2004

Komentar tentang: Surat Kredit (L/C, Letter of Credit), Konosemen (B/L, Bill of Lading), Wesel (B/E, Bill of Exchange), Dokumen – Dokumen lainnya
buku ini membahas bidang impor, perbankan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hukum dagang. (selengkapnya)
Tahun terbit 1980

Komentar Atas Undang-Undang Pokok Perumahan Dan Peraturan Sewa-Menjewa
Buku ini membahas perumahan dan hal yang terkait secara umum, instansi-instansi perumahan, tugas instansi-instansi perumahan, hubungan sewa-menjewa pe ... (selengkapnya)
Tahun terbit 1965

Klien Dan Penasehat Hukum Dalam Perspektif Masa Kini
Buku ini membahas hubungan klien dan penasehat hukum secara komprehensif. Pada sisi klien buku ini memberikan petunjuk tentang bagaimana seorang klien ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2001

Klasifikasi Desimal Universal dan Indeks Relatif
Buku ini ditulis untuk memenuhi kebutuhan pengolahan bahandokumen Hukum Indonesia dan ditetapkan sebagai pedoman yang harus digunakan oleh semua anggo ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2007

Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar 1945 Republik Indonesia
Tahun terbit 1971

Kitab Undang-undang PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara)
Buku ini membahas tentang : 1. UU No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 2. Keputusan ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2011

Kitab Undang-Undang Prusahaan: Jilid 1
Buku/kitab ini keseluruhan membahas Undang-Undang Prusahaan terkait dengan hukum perdata. (selengkapnya)
Tahun terbit 2003

Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Kitab Undang-undang hukum pendata ini adalah suatu kitab yang diterjemahkan dari Burqurlijk Wetboek, yakni sebuah kitab undang-undnag yang berasal dar ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2011

Kitab Undang-Undang Hukum Perburuhan
Kodifikasi ini yang diberi nama: “Kitab Undang-undang Hukum Perburuhan” disusun menurut sistimatika panca warna hukum perburuhan, yaitu: 1. Pengeraha ... (selengkapnya)
Tahun terbit 1979

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Buku ini berisi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selengkapnya)
Tahun terbit 2009

Kitab Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)
buku ini terdiri dari undang-undang paten, undang-undang merek ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2004

Kitab Himpunan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia
Isi buku himpunan ini antara lain dekrit presiden RI/Panglima tertinggi angkatan perang, kitab undang-undang hukum dagang, undang-undang kerja dan pe ... (selengkapnya)
Tahun terbit 1960

Kitab Himpunan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia
Kitab di jilid kedua ini berisi: - Undang-undang darurat tentang dewan nasional - Undang-undang pokok pemerintahan daerah dengan semua peraturan-per ... (selengkapnya)
Tahun terbit 1958

Kitab Himpunan Peraturan Perundangan Republik Indonesia
Kitab Himpunan peraturan perundangan Republik Indonesia ini memuat peraturan perundangan nasional yang berasal dari masa permulaan kemerdekaan sampai ... (selengkapnya)
Tahun terbit 1978

Kita Dalam Negara Hukum
Buku Kita Dalam Negara Hukum ini berisihukum tertinggi negara kita, tata urut hukum nasional, dan sebagainya. ... (selengkapnya)
Tahun terbit [19..].

Kita Bisa Gaul Tanpa Narkoba
Buku ini buku pencegahan narkoba untuk remaja. di dalamnya di ungkap macam-macam dan jenis narkotika dan bahaya pemakaiannya dan juga bagaimana upaya ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2007.

Kinerja Departemen Pekerjaan Umum 2005-2007
Buku ini membahas arah kebijakan penyediaan infrastruktur PU, sekaligus mengetahui gerak langkah Departemen PU dalam menyediakan infrastruktur PU tiga ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2007

KHN Newsletter
Reformasi menuntut perubahan di berbagai aspek, dan salah satu tuntutannya yang paling fundamental adalah amandemen konstitusi. Tuntutan tersebut tela ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2008

Keuangan Negara pda Badan Usaha Milik Negara dalam Perspektif Ilmu Hukum
Buku ini merupakan tesis penulis saat meraih gelar Magister hukum. Buku ini memberikan pemahaman secara detail status keuangan negara dalam BUMN dan b ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2011

Ketetapan-Ketetapan MPR Pada Sidang Tahunan MPR 2000
BUku ini berisi Ketetapan-Ketetapan MPR Pada Sidang Tahunan MPR 2000 (selengkapnya)
Tahun terbit 2002

Ketetapan-Ketetapan MPR 1999
Buku ini berisi Ketetapan-Ketetapan MPR 1999 (selengkapnya)
Tahun terbit 1999

Ketetapan-Ketetapan Majlis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1978 (Naskah Departemen Penerangan R.I)
Buku ini berisi beberapa ketetapan dari hasil sidang umum MPR berkaitan hasil pemilu 1977. untuk melaksanakan dan meningkatkan pelaksanaan pembangunan ... (selengkapnya)
Tahun terbit 1978

Ketetapan-ketetapan Majlis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1973
buku ini berisi Ketetapan-ketetapan Majlis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1973. (selengkapnya)
Tahun terbit 1978

Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia: Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 1-10 Agustus 2002
Sidang tahunan MPR ini adalah sebagai sarana presiden selaku kepala pemerintahan negara menyampaikan laporan hasil kerja yang telah dicapai dan atau b ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2002

Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia: Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001 & Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 1-9 November 2001
Sebagaimana diketahui bahwa Tahun 2001 MPR RI menyelenggarakan 2 kali persidangan. Adapun persidangan pertama pada tanggal 21 Juli 2001 agendanya Sida ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2001

Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1993 Pidato Pertanggungjawaban Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 1 Maret 1993 dan Pengumuman dan Penjelasan Mengenai Pembentukan Kabinet Pembangunan VI
Buku ini menghimpun semua ketetapan-ketetapan MPR RI hasil sidang umum MPR RI tahun 1993 dan dilengkapi pidato pertanggungjawaban presiden Republik In ... (selengkapnya)
Tahun terbit 1993

Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Hasil Sidang Umum MPR RI Tahun 1999
Buku ini berisi ketetapan MPR yang membahas tentang peraturan tata tertib MPR, Pertanggungjawaban Presiden RI (B.J. Habibie), Garis-garis besar haluan ... (selengkapnya)
Tahun terbit [19..].

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 Tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR Sementara dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002
Buku ini ialah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 Tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Keteta ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2006

Keterangan Presiden Soeharto Tentang Silsilah Keluarga Dalam Pertemuan Dengan Pers Dalam dan Luar Negri Bertempat Di Kamar Kerja Presiden R.I Di Bina Graha, Pada Hari Senin, Tanggal 28 Oktober 1974
Buku Ini berisi tentang Keterangan Presiden Soeharto Tentang Silsilah Keluarga Dalam Pertemuan Dengan Pers Dalam dan Luar Negri Bertempat Di Kamar Ker ... (selengkapnya)
Tahun terbit 1974

Ketentuan-Ketentuan Penggajian Pegawai Negeri Sipil dan Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil (Taspen)
Dalam buku ini termuat bab-bab dan ketentuan-ketentuan mengenai penggajian selengkapnya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan membantu instansi-insta ... (selengkapnya)
Tahun terbit 1980

Ketentuan Pidan Dalam Bidang Kearsipan Dan Dokumentasi
buku ini berisi dari IV Bab, I: berisi uraian / penjabaran dari arsip dan dokumentasi , II: Berisi uraian mengenai dasar hukum dari kearsipan dan doku ... (selengkapnya)
Tahun terbit 1983

Ketenagalistrikan Pasca Putusan MK
Buku ini berisi Keputusan Mahkamah Konstitusi RI tentang Ketenagalistrikan yang menyangkut hajat Hidup seluruh Rakyat Indonesia ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2005

Kesiapan Pengadilan Agama Menerima, Memeriksa dan Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan hukum materiil dan formil, sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang dibutuhkan kelan ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2009

Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan
Buku ini dirasakan perlu untuk penyuluhan, pendidikan dan penyebaran pokok-pokok pikiran tentang keselamatan kerja dan pencegahan kecelakaan. ... (selengkapnya)
Tahun terbit 1981

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 14 A tahun 1980 Setelah disempurnakan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1981
dalam keputusan presiden RI harus disempurnakan dengan keputusan presiden RI sebelumnya. buku ini membahas pedoman pokok, pedoman pelaksanaan, penjela ... (selengkapnya)
Tahun terbit 1981

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan
Tahun terbit 2004

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Buku ini membahas pengadaan yang dilaksanakan penyedia barang/jasa, swakelola, pendayagunaan produksi dalam negeri dan peran serta usaha kecil termasu ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2014

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan pelaksanaan tahunan dari rencana pembangunan jangka pendek dan atau jangka panjang, maka guna menjami ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2004

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Adanya tujuan Keputusan Presiden ini, agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan APBN/APBD dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisi ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2004

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2004
buku ini diharapkan dapat membantu pemahaman RANHAM(Rancangan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia)dan sekaligus menjadi acuandan pegangan bagi pelaksanaan ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2004

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1973 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
Tahun terbit 1973

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah
Buku ini berisi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2000

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah
Buku ini berisi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Nomor 18 Ta ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2000

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
Tahun terbit 1994

Keputusan Presiden Republik Indonesia No.96 Tahun 1998 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup Bagi Penanaman Modal
Tahun terbit 1998

Keputusan Presiden Republik Indonesia No.61 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia No.80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Buku ini berisi Keputusan Presiden Republik Indonesia No.61 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia No.80 Tahun 2003 ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2004

Keputusan Presiden Republik Indonesia No.22 / 1986 Tentang Daftar Skala Prioritas Bidang-Bidang Usaha Penanaman Modal
Buku ini berisi tentang Keputusan Presiden Republik Indonesia No.22 / 1986 Tentang Daftar Skala Prioritas Bidang-Bidang Usaha Penanaman Modal ... (selengkapnya)
Tahun terbit 1986

Keputusan Presiden R.I. Nomor: 181 Tahun 2000, Nomor: 17 Tahun 2000, Nomor: 18 Tahun 2000
Buku Keputusan Presiden ini memuat dana alokasi umum daerah propinsi tahun anggaran 2001, pelakasanaan anggaran belanja negara tahun 2000, pedoman pen ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2001

Keputusan Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah tentang petunjuk pengelolaan dan penggunaan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP)di lingkungan Departemen permukiman dan pengembangan wilayah
buku ini berisi penerimaan negara bukan pajak,instansi penggunaan PNBP, Penggunaa dana pnbp (selengkapnya)
Tahun terbit 2000

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 47/KEP/M.PAN/8/2002 Tentang Jabatan Fungsional Pengendalian Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya
Buku ini berisi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 47/KEP/M.PAN/8/2002 Tentang Jabatan Fungsional Pengendalian Dampak Lingkungan da ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2005

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pembangunan Sistim Penyediaan Air Minum (konsep)
Tahun terbit 19..

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI No.468/KPTS/1998 Tentang Persyaratan Teknik Aksesibilitas Pada Bangunan Umum dan Lingkungan
Buku ini berisi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI No.468/KPTS/1998 Tentang Persyaratan Teknik Aksesibilitas Pada Bangunan Umum dan Lingkungan ... (selengkapnya)
Tahun terbit 1998

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 468/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Aksebilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan
Tahun terbit 1998

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 361/KPTS/1981 Tentang Standar Peralatan Kearsipan (SPA) Departemen Pekerjaan Umum
Buku ini membahas keputusan menteri pekerjaan umum nomor : 361/KPTS/1981 tentang standar peralatan kearsipan (SPA) departemen pekerjaan umum, gambar p ... (selengkapnya)
Tahun terbit 1981

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 441/KPTS/1998 Tanggal 10 Nopember 1998 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
Buku ini berisi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 441/KPTS/1998 Tanggal 10 Nopember 1998 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung ... (selengkapnya)
Tahun terbit 1998

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.441/KPTS/1998 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
Tahun terbit 1998
Prev 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 Next