Peraturan Perundang-Undangan


indeks alfabet: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z -- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
maksimum per halaman: 10 30 50 100
urut berdasarkan: nama | tanggal ditetapkan | update

PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Desa

Tata Cara Mempersiapkan Naskah Produk Hukum di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum

Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana

Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Tahun 2006

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia

Pedoman Umum Sistem Pengendalian Manajemen (Sisdalmen) Penyelenggaraan Pembangunan Prasarana dan Sarana Bidang Pekerjaan Umum

Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pada Pemilihan Penyedia Jasa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum

Pencabutan Atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 183/KPTS/1987 Tentang Jenis, Materi Muatan, Dan Wewenang Penetapan Produk Hukum Departemen Pekerjaan Umum

Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Pedoman Bantuan Hukum di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum

Sistem Informasi Keuangan Daerah

Penerimaan Penghargaan Pekerjaan Umum Tahun 2005

Kebijakan Dan Strategis Nasional Pengembangan Perkotaan (KSNP Kota)

Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Perturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan rancangan Peraturan Presiden

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia

Tata Cara Penyusunan Dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional

PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG

Perubahan Kerujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Deprtemen

Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol

Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol

RENCANA UMUM JARINGAN JALAN NASIONAL

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 1994 TENTANG RUMAH NEGARA

Tata Cara Penanganan Masukan Dari Masyarakat Di LIngkungan Departemen Pekerjaan Umum

Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Badan Pengatur Jalan Tol

Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Standar Akuntansi Pemerintah

Pengamanan Obyek Vital Nasional Prasarana Dan Sarana Bidang Pekerjaan Umum

Peningkatan Penerapan Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik Di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2005

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Secara Elektronik

Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

JALAN TO

PENGEMBANGAN SYSTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Jalan Tol

Jalan Tol

Leger Jalan

Rencana Strategis Departemen Pekerjaan Umum Tahun 2005-2009

Penerapan Standar, Pedoman, Manual (SPM) Dalam Dokumen Kontrak

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi untuk Instansi Pemerintah TA 2005.

Pedoman Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha Jasa Konstruksi Kualifikasi Kecil

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia

Pencabutan Wewenang Penyelenggaraan (Pengoperasian Dan Pemeliharaan) Jembatan Tol Citarum Rajamandala dan Jembatan Tol Mojokerto

Pencabutan Wewenang Penyelenggaraan (Pengoperasian Dan Pemeliharaan) Jembatan Tol Citarum Rajamandala dan Jembatan Tol Mojokerto

Pedoman Pelaksanaan Prakualifikasi Peserta Pelelangan Investasi Jalan Tol

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susuan Organisasi dan Tata Kerja Departemen

Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara republik Indonesia

Percepatan Pemberantasan Korupsi

Pengambilan Kebijakan Di Tingkat Kementerian Negara Dan Lembaga Pemerintah Non Departemen

Penetapan Ruas-Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Peranannya Sebagai Jalan Arteri, Jalan Kolektor 1, Jalan Kolektor 2, dan Jalan Kolektor 3

Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional.

JALAN

Pedoman Teknis Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Tempat Kegiatan Konstruksi Bendungan

PEMERINTAHAN DAERAH.

PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH.

Sistem Manajemen Mutu Konstruksi Departemen Pemukiman Dan Prasarana Wilayah

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sistem Manajemen Mutu Konstruksi Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah

Pedoman Penyelenggaraan Kontrak Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan)

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN.

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN MENJADI UNDANG-UNDANG

KOMISI YUDISIAL

Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL

Penatagunaan Tanah

Pedoman Pengelolaan Barang Daerah

Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi

Pedoman Penilaian Kualifikasi Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi

Pedoman Evaluasi Penawaran Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi untuk Kontrak Harga Satuan

Pedoman Penilaian Kualifikasi Seleksi Nasional Pekerjaan Jasa Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi (Konsultansi)

Tata Cara Penanganan Masukan Dari Masyarakat Di Lingkungan Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah

SUMBER DAYA AIR.

Penetapan Paket-Paket Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Semi e-Procurement Di Lingkungan Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah

PERBENDAHARAAN NEGARA

Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Gempa Bumi Dan Tsunami Di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Sumatera Utara Bidang Pekerjaan Umum

Perubahan Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana WIlayah No.: 24/KPTS/M/2003 Tentang Pengadaan Perumahan Dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN RENCANA DAN LAPORAN REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK.

HARGA JUAL TENAGA LISTRIK TAHUN 2004 YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN RUAS DAWUAN-SADANG DAN RUAS PADALARANG-CIKAMUNING SEBAGAI BAGIAN DARI JALAN TOL CIKAMPEK-PURWAKARTA-PADALARANG SEBAGAI JALAN TOL DAN PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL

PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TARIF TOL PADA JALAN TOL JAKARTA-CIKAMPEK

PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN LINGKAR LUAR JAKARTA SEKSI W2 BAGIAN RUAS PONDOK PINANG-VETERAN DAN SEKSI E1 BAGIAN RUAS TAMAN MINI INTERCHANGE-JATIWARNA SEBAGAI JALAN TOL DAN PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL

ORGANISASI PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI

DANA ALOKASI UMUM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2004

Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Oleh Instansi Pemerintah

PEMBENTUKAN KABUPATEN BOMBANA, KABUPATEN WAKATOBI, DAN KABUPATEN KOLAKA UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PEMBENTUKAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PEMBENTUKAN KABUPATEN LINGGA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PEMBENTUKAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Prev 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Next