Monograf


indeks alfabet: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z -- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
maksimum per halaman: 10 30 50 100
urut berdasarkan: nama | tahun terbit | update

Kumpulan Peraturan – Peraturan tentang Pertambangan Bahagian Kesebelas tentang Peraturan-peraturan Perusahaan Jasa Pertambangan

Buku ini berisi keputusan Menteri Pertambangan tentang perusahaan jasa pertambangan umum dan perusahaan jasa pertambangan minyak dan gas bumi. ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1979

Kumpulan Peraturan – Peraturan tentang Pertambangan dan Energi Bahagian Ketigabelas tentang Pengawasan Pertambangan

Buku ini menyajikan mengenai “ Mijn Politie Reglement” yakni mengenai peraturan keselamatan kerja tambang. Dalam buku ini disusun dengan 2 bahasa yakn ... (selengkapnya)

Tahun terbit [19..].

Kumpulan Peraturan – Peraturan tentang Pertambangan Bahagian Kedua Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaan tentang Perusahaan Negara Dibidang Pertambangan

Kumpulan ini terdiri dari tiga bagian yang diterbitkan secara terpisah guna mempermudah perubahan dan tambahan dikemudian hari. Untuk bagian yang kedu ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1970

Kumpulan Peraturan Agraria 1970-1980

Pelaksanaan daripada undang-undang no 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (UUPA) telah dikeluarkan sejumlah peraturan pemerintah, ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1981

Kumpulan Surat Edaran BAKN

Buku ini berisikan: - Surat edaran Nomor 02/SE/1985 tentang jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural - Surat edaran Nomor 03/SE/1985 tentang ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1985

Keputusan Presiden R.I. Nomor: 181 Tahun 2000, Nomor: 17 Tahun 2000, Nomor: 18 Tahun 2000

Buku Keputusan Presiden ini memuat dana alokasi umum daerah propinsi tahun anggaran 2001, pelakasanaan anggaran belanja negara tahun 2000, pedoman pen ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2001

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Adanya tujuan Keputusan Presiden ini, agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan APBN/APBD dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisi ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2004
Prev 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Next