Monograf


indeks alfabet: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z -- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
maksimum per halaman: 10 30 50 100
urut berdasarkan: nama | tahun terbit | update

Keppres No. 14 A Tahun 1980

Tahun terbit 1980

Keppres No.14 / 1979 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Buku ini berisi Keputusan Presiden RI No.14 / 1979 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1979

Keppres No.14 Tahun 1980

Buku ini berisi Keppres No.14 Tahun 1980 (selengkapnya)

Tahun terbit 1980

Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Tentang Tatacara Pelaksanaan dan Penatausahaan Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Buku ini berisi Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Tentang Tatacara Pelaksanaan  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1987

Keputusan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 2002 dan Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Petunjul Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendalian Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya

Buku ini berisi Keputusan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 2002 dan Nomor 22 Tahun 2002 Tent ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2005

Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Peraturan Sumbangan Pembinaan Pendidikan

Buku ini Berisi tentang Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Pera ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1974

Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri PU Nomor 174/Men/1986 dan Nomor 104/KPTS/1986 Tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Tempat Kegiatan Konstruksi

Pekerjaan konstruksi merupakan kompleksitas kerja yang melibatkan bahan bangunan, peralatan, penerapan tehnologi, dan tenaga kerja, semuanya merupakan ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1986

Keputusan Direktur Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Nomor; 025/KPTS/CK/1993.Pedoman Standarisasi danPedoman Oprasional Penyelenggaraan Pembagunan Bagunan Gedung Negara

buku ini di buat dengan maksud sebagai petunjuk bagi petttugas pemerintah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pembangunan gedung negara, dalam ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1994

Keputusan Direktur Jendral Cipta Karya Departemen PU No. 025/KPTS/CK/1993 tentang Pedoman Standarisasi dan Pedoman Oprasional Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan gedung Negara

memuat penggolongan Pembangunan Gedumg Negara diluar Departemen Pekerjaan Umum dan Anggaran biaya Pembangunan Gedung Negara. ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1993

Keputusan Direktur Jendral Cipta Karya Nomor: 030/KPTS/CK/1985 Tanggal : 30 maret 1985

Buku ini Berisi Pedoman pembangunan dan peroyek Gedung Pemerintah serta standarisasi perumahan dinas dan Gedung Pemerintah. ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1985

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum N0.147/KPTS/1991tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Penawarn Kontrak Harga Satuan Pada Pelanggan Pengadaan Jasa Konstruksi.

Buku ini berisikan Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Penawarn Kontrak Harga Satuan Pada Pelanggan Pengadaan Jasa Konstruksi.dan Pedoman Pelaksanaan Evaluas ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1991

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 19/KPTS/1980 Tentang Pelaksanaan Inventarisasi Barang Kekayaan Negara Di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum

Buku ini berisi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 19/KPTS/1980 Tentang Pelaksanaan Inventarisasi Barang Kekayaan Negara Di Lingkungan Departemen Pe ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1980

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 441/KPTS/1998 Tanggal 10 Nopember 1998 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung

Buku ini berisi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 441/KPTS/1998 Tanggal 10 Nopember 1998 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1998

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 361/KPTS/1981 Tentang Standar Peralatan Kearsipan (SPA) Departemen Pekerjaan Umum

Buku ini membahas keputusan menteri pekerjaan umum nomor : 361/KPTS/1981 tentang standar peralatan kearsipan (SPA) departemen pekerjaan umum, gambar p ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1981

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI No.468/KPTS/1998 Tentang Persyaratan Teknik Aksesibilitas Pada Bangunan Umum dan Lingkungan

Buku ini berisi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI No.468/KPTS/1998 Tentang Persyaratan Teknik Aksesibilitas Pada Bangunan Umum dan Lingkungan ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1998

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 47/KEP/M.PAN/8/2002 Tentang Jabatan Fungsional Pengendalian Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya

Buku ini berisi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 47/KEP/M.PAN/8/2002 Tentang Jabatan Fungsional Pengendalian Dampak Lingkungan da ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2005

Keputusan Presiden R.I. Nomor: 181 Tahun 2000, Nomor: 17 Tahun 2000, Nomor: 18 Tahun 2000

Buku Keputusan Presiden ini memuat dana alokasi umum daerah propinsi tahun anggaran 2001, pelakasanaan anggaran belanja negara tahun 2000, pedoman pen ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2001

Keputusan Presiden Republik Indonesia No.22 / 1986 Tentang Daftar Skala Prioritas Bidang-Bidang Usaha Penanaman Modal

Buku ini berisi tentang Keputusan Presiden Republik Indonesia No.22 / 1986 Tentang Daftar Skala Prioritas Bidang-Bidang Usaha Penanaman Modal ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1986

Keputusan Presiden Republik Indonesia No.61 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia No.80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Buku ini berisi Keputusan Presiden Republik Indonesia No.61 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia No.80 Tahun 2003  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2004

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah

Buku ini berisi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Nomor 18 Ta ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2000

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah

Buku ini berisi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2000

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2004

buku ini diharapkan dapat membantu pemahaman RANHAM(Rancangan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia)dan sekaligus menjadi acuandan pegangan bagi pelaksanaan ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2004

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Adanya tujuan Keputusan Presiden ini, agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan APBN/APBD dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisi ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2004

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan pelaksanaan tahunan dari rencana pembangunan jangka pendek dan atau jangka panjang, maka guna menjami ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2004

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Buku ini membahas pengadaan yang dilaksanakan penyedia barang/jasa, swakelola, pendayagunaan produksi dalam negeri dan peran serta usaha kecil termasu ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2014

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 14 A tahun 1980 Setelah disempurnakan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1981

dalam keputusan presiden RI harus disempurnakan dengan keputusan presiden RI sebelumnya. buku ini membahas pedoman pokok, pedoman pelaksanaan, penjela ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1981

Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan

Buku ini dirasakan perlu untuk penyuluhan, pendidikan dan penyebaran pokok-pokok pikiran tentang keselamatan kerja dan pencegahan kecelakaan. ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1981

Kesiapan Pengadilan Agama Menerima, Memeriksa dan Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan hukum materiil dan formil, sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang dibutuhkan kelan ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2009

Ketenagalistrikan Pasca Putusan MK

Buku ini berisi Keputusan Mahkamah Konstitusi RI tentang Ketenagalistrikan yang menyangkut hajat Hidup seluruh Rakyat Indonesia ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2005

Ketentuan Pidan Dalam Bidang Kearsipan Dan Dokumentasi

buku ini berisi dari IV Bab, I: berisi uraian / penjabaran dari arsip dan dokumentasi , II: Berisi uraian mengenai dasar hukum dari kearsipan dan doku ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1983

Ketentuan-Ketentuan Penggajian Pegawai Negeri Sipil dan Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil (Taspen)

Dalam buku ini termuat bab-bab dan ketentuan-ketentuan mengenai penggajian selengkapnya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan membantu instansi-insta ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1980

Keterangan Presiden Soeharto Tentang Silsilah Keluarga Dalam Pertemuan Dengan Pers Dalam dan Luar Negri Bertempat Di Kamar Kerja Presiden R.I Di Bina Graha, Pada Hari Senin, Tanggal 28 Oktober 1974

Buku Ini berisi tentang Keterangan Presiden Soeharto Tentang Silsilah Keluarga Dalam Pertemuan Dengan Pers Dalam dan Luar Negri Bertempat Di Kamar Ker ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1974

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 Tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR Sementara dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002

Buku ini ialah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 Tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Keteta ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2006

Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Hasil Sidang Umum MPR RI Tahun 1999

Buku ini berisi ketetapan MPR yang membahas tentang peraturan tata tertib MPR, Pertanggungjawaban Presiden RI (B.J. Habibie), Garis-garis besar haluan ... (selengkapnya)

Tahun terbit [19..].

Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia: Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001 & Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 1-9 November 2001

Sebagaimana diketahui bahwa Tahun 2001 MPR RI menyelenggarakan 2 kali persidangan. Adapun persidangan pertama pada tanggal 21 Juli 2001 agendanya Sida ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2001

Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia: Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 1-10 Agustus 2002

Sidang tahunan MPR ini adalah sebagai sarana presiden selaku kepala pemerintahan negara menyampaikan laporan hasil kerja yang telah dicapai dan atau b ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2002

Ketetapan-ketetapan Majlis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1973

buku ini berisi Ketetapan-ketetapan Majlis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1973. (selengkapnya)

Tahun terbit 1978

Ketetapan-Ketetapan Majlis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1978 (Naskah Departemen Penerangan R.I)

Buku ini berisi beberapa ketetapan dari hasil sidang umum MPR berkaitan hasil pemilu 1977. untuk melaksanakan dan meningkatkan pelaksanaan pembangunan ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1978

Ketetapan-Ketetapan MPR 1999

Buku ini berisi Ketetapan-Ketetapan MPR 1999 (selengkapnya)

Tahun terbit 1999

Ketetapan-Ketetapan MPR Pada Sidang Tahunan MPR 2000

BUku ini berisi Ketetapan-Ketetapan MPR Pada Sidang Tahunan MPR 2000 (selengkapnya)

Tahun terbit 2002

Keuangan Negara pda Badan Usaha Milik Negara dalam Perspektif Ilmu Hukum

Buku ini merupakan tesis penulis saat meraih gelar Magister hukum. Buku ini memberikan pemahaman secara detail status keuangan negara dalam BUMN dan b ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2011

KHN Newsletter

Reformasi menuntut perubahan di berbagai aspek, dan salah satu tuntutannya yang paling fundamental adalah amandemen konstitusi. Tuntutan tersebut tela ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2008

KHN Newsletter

Tahun terbit 2007

Kinerja Departemen Pekerjaan Umum 2005-2007

Buku ini membahas arah kebijakan penyediaan infrastruktur PU, sekaligus mengetahui gerak langkah Departemen PU dalam menyediakan infrastruktur PU tiga ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2007

Kita Bisa Gaul Tanpa Narkoba

Buku ini buku pencegahan narkoba untuk remaja. di dalamnya di ungkap macam-macam dan jenis narkotika dan bahaya pemakaiannya dan juga bagaimana upaya  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2007.

Kita Dalam Negara Hukum

Buku Kita Dalam Negara Hukum ini berisihukum tertinggi negara kita, tata urut hukum nasional, dan sebagainya. ... (selengkapnya)

Tahun terbit [19..].

Kitab Himpunan Peraturan Perundangan Republik Indonesia

Kitab Himpunan peraturan perundangan Republik Indonesia ini memuat peraturan perundangan nasional yang berasal dari masa permulaan kemerdekaan sampai  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1978

Kitab Himpunan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia

Isi buku himpunan ini antara lain dekrit presiden RI/Panglima tertinggi angkatan perang, kitab undang-undang hukum dagang, undang-undang kerja dan pe ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1960

Kitab Himpunan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia

Kitab di jilid kedua ini berisi: - Undang-undang darurat tentang dewan nasional - Undang-undang pokok pemerintahan daerah dengan semua peraturan-per ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1958

Kitab Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

buku ini terdiri dari undang-undang paten, undang-undang merek  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2004

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Buku ini berisi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selengkapnya)

Tahun terbit 2009

Kitab Undang-Undang Hukum Perburuhan

Kodifikasi ini yang diberi nama: Kitab Undang-undang Hukum Perburuhan disusun menurut sistimatika panca warna hukum perburuhan, yaitu: 1. Pengeraha ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1979

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang hukum pendata ini adalah suatu kitab yang diterjemahkan dari Burqurlijk Wetboek, yakni sebuah kitab undang-undnag yang berasal dar ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2011

Kitab Undang-Undang Prusahaan: Jilid 1

Buku/kitab ini keseluruhan membahas Undang-Undang Prusahaan terkait dengan hukum perdata. (selengkapnya)

Tahun terbit 2003

Kitab Undang-undang PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara)

Buku ini membahas tentang : 1. UU No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 2. Keputusan  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2011

Klasifikasi Desimal Universal dan Indeks Relatif

Buku ini ditulis untuk memenuhi kebutuhan pengolahan bahandokumen Hukum Indonesia dan ditetapkan sebagai pedoman yang harus digunakan oleh semua anggo ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2007

Klien Dan Penasehat Hukum Dalam Perspektif Masa Kini

Buku ini membahas hubungan klien dan penasehat hukum secara komprehensif. Pada sisi klien buku ini memberikan petunjuk tentang bagaimana seorang klien ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2001

Komentar Atas Undang-Undang Pokok Perumahan Dan Peraturan Sewa-Menjewa

Buku ini membahas perumahan dan hal yang terkait secara umum, instansi-instansi perumahan, tugas instansi-instansi perumahan, hubungan sewa-menjewa pe ... (selengkapnya)

Tahun terbit 1965

Komentar tentang: Surat Kredit (L/C, Letter of Credit), Konosemen (B/L, Bill of Lading), Wesel (B/E, Bill of Exchange), Dokumen Dokumen lainnya

buku ini membahas bidang impor, perbankan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hukum dagang. (selengkapnya)

Tahun terbit 1980

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia

memuat tentang UU No.30/2002, UU No.20/2001,UU No.31/1999, UU No.28/1999, UU No.3/1971, PP No.71/2000, Organisasi & Tata Kerja KPK, Kode Etik Pimp ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2004

Kompendium bidang Hukum Ekonomi Kerakyatan

Penyusunan kompendium tentang ekonomi kerakyatan dimaksudkan untuk merangkaikan berbagai pendapat, pemikiran dan wawasan, yang dikutip dari buku, wawa ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2009

Kompendium Bidang Hukum Investasi

Salah satu sisi yang harus dibenahi dalam upaya untuk menarik investasi langsung ke Indonesia adalah perubahan dan harmonisasi peraturan perundang-und ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2011

Kompendium Etika Kehidupan Berbangsa

Etika kehidupan berbangsa yang dibahas meliputi: etika Lembaga legislatif, etika lembaga eksekutif, etika lembaga yudikatif, etika lembaga pengawasan  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2008

Kompendium Hukum Bidang Ketenagakerjaan

Buku ini membahas asas, unsur hubungan kerja, timbulnya hubungan kerja, hubungan industrial dan kelembagaan, pemutusan hubungan kerja dan sanksi. ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2012

Kompendium Hukum Bidang Keuangan Negara (Sumber-Sumber Keuangan Negara)

Buku ini membahas pengelolaan keuangan negara, sumber-sumber keuangan negara, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, pertanggungjawaban  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2012

Kompendium Hukum bidang Perkebunan : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Buku ini sebagai salah satu upaya pengembangan sistem jarian Dokumen dan Informasi(SJDI) hukum, sesuai amanat peraturan Presiden Republik Indonesia no ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2013

Kompendium Hukum Bidang Pers Dan Media

Buku ini membahas inventarisasi peraturan perundang-undangan tentang pers dan media serta bentuk pertanggungjawaban dari prinsip kebebasan pers. ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2012

Kompendium Hukum Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Penerbitan Kompendium bidang hukum prasarana dan sarana pertanian ini bertujuan untuk memberikan informasi dan mempermudah dalam penemuan kembali pera ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2013

Kompendium Hukum Pidana (Review RUU KUHP)

Sejak awal kemerdekaan RI, agenda pembentukan KUHP nasional untuk mengganti KUHP peninggalan Kolonial Belanda tidak pernah berhenti, walaupun pemerint ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2011

Kompendium Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung merupakan hal baru dalam sistem pemerintahan daerah, sebelumnya dilakukan melalui pemilihan oleh Dew ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2009

Kompendium tentang Hak-hak Perempuan

Konvensi hak asasi manusia terkait dengan perjuanagn kaum perempuan untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan kaum laki-laki yang disahkan oleh PBB ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2008

Kompensasi Bagi Pihak Yang Menderita Kerugian Akibat Tindak Pidana Korupsi

Buku ini membahas tinjauan umum tindak pidana korupsi, pihak yang mengalami kerugian akibat korupsi, bentuk kerugian yang dapat diberikan, pihak yang  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2014

Kompilasi Bidang Hukum Kekeluargaan

Dalam laporan ini, Tim mengemukakan tentang perkembangan hukum kekeluargaan baik dari segi teori maupun dari segi praktik, menurut kebiasaan ditinjau  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2009
Prev 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Next