Makalah


indeks alfabet: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z -- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
maksimum per halaman: 10 30 50 100
urut berdasarkan: nama | tahun terbit | update

Bahan Tayang: Pendataan Bangunan Gedung

Pendataan bangunan Gedung yang perlu diperhatikan: * Bangunan Baru : wajib dilakukan saat proses perizinan (IMB).UU No.28/2002 Pasal 48 ayat (2) dan ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2011

Sosialisasi: Pedoman Revitalisasi Kawasan, Peraturan menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2011

Materi Revitalisasi Kawasan: * Studi dan Pengembangan Konsep; * Penyusunan Detail Architecture and Engineering Design; * Pelaksanaan Konstruksi; * ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2011

Bahan Tayang: Arah Kebijakan Dak Bidang Infrastruktur Tahun 2011

Arah Kebijakan dalam prioritas nasional: 1. Subbidang Jalan meningkatkan integrasi fungsi jaringan jalan, meningkatkan akses-akses ke daerah potensia ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2011

Coffee Morning: Sistematika Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional

Sistematika Rancangan Peraturan tentang Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, pokok-pokok Muatannya: 1. Judul 2 Konsideran 3. Dasar Hukum 4. Ketentu ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2011

Bahan Coffee Morning RTR Pulau atau Kepulauan

1.) RTR PULAU adalah Rencana Rinci (UUPR Pasal 14 ayat 3) yang disusun sebagai penjabaran dan perangkat operasional (UUPR Pasal 14 ayat 4) RTRWN (yait ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2012

Coffee Morning: Hak-Hak Atas Tanah Di Indonesia Ditinjau Dari UUPA Dan UU Rumah Susun

Berisi Pokok Bahasan yaitu: 1. Pengertian Hak Atas Tanah 2. Jenis-Jenis hak atas tanah saat ini 3. Jenis-jeni sertipikat hak atas tanah 4. Subjek  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2012

Pengadaan Tanah Infrastruktur PU

Ciri Infrastruktur PU: 1. Infrastruktur Sumber Daya Air 2. Infrastruktur Jalan 3. Infrastruktur Permukiman Masalah Transisi yang terjadi antara  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2012

Bentuk Dan Proses Penyusunan Peraturan Menteri DI Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

DASAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANG 1. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan. 2. Peraturan Presiden N ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2012

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Beberapa ketentuan dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 : * Penyelenggara Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Pasal 6 jo Pasal 11). 1. Pengadaan Tanah un ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2012

Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

DASAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANG : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 2. Peraturan P ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2012

Daftar Rapermen PU Yang Dalam Tahap Pembahasan Tahun 2013

Daftar Rapermen Pu Yang Dalam Tahap Pembahasan Tahun 2013 (selengkapnya)

Tahun terbit 2013

Daftar Usulan Program Penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden Prioritas Tahun 2014 di Kementerian Pekerjaan Umum

Daftar Usulan Program Penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden Prioritas Tahun 2014 di Kementerian Pekerjaan Umum  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2013

Daftar Peraturan Amanat Undang-undang Penataan Ruang dalam Proses

Daftar Peraturan Amanat UUPR dalam Proses (selengkapnya)

Tahun terbit 2013

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

# Bab I Ketentuan Umum membahas Pengertian # Bab II Hari dan Jam Kerja serta Tata Cara Pengelolaan Kehadiran membahas Hari dan Jam Kerja, Pegawai yan ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2013.

Bahan Tayang: Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

Penetapan besaran Tunjangan Kinerja bagi pegawai Kementerian Pekerjaan Uum didasarkan pada hasi penilaian Tim Reformasi Birolrasi Nasional atas pencap ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2014

Bahan Tayang: Aparatur Sipil Negara berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 dan Surat Kepala BKN No. K.26-30/V.7-3/99 tanggal 17 Januari 2014

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi PNS dan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN ialah PNS dan PPPK yang diangkat ol ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2014

Penerapan Kaidan Bahasa Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan

Bahasa Peraturan Perundangundangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisa ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2014

Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Bab VI Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Pada Pasal 64 disebutka ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2014

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KONSTRUKSI

DEWAN SENGKETA - (ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KONSTRUKSI) berdasarkan: UU 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi UU 30 Tahun 1999 tetang Arbi ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2014

Reformasi Peraturan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Pengadaan tanah merupakan kewajiban pemerintah untuk mewujudkan ketersediaan tanah untuk berbagai pembangunan bagi kepentingan umum. Pembangunan untu ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2014

Reformasi Peraturan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (BUKU 32 A)

M. Noor Marzui adalah Direktur Pengadaan Tanah Wilayah I, Badan Pertanahan Nasional RI. Dalam Paparannya: REFORMASI PERATURAN PENGADAAN TANAH BAGI  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2014

REFORMASI PERATURAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Buku 32 B)

Abstraks M. Noor Marzui adalah Direktur Pengadaan Tanah Wilayah I, Badan Pertanahan Nasional RI. Dalam Paparannya: REFORMASI PERATURAN PENGADAAN T ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2014

Coffee Morning: Penilaian Prestasi Kerja PNS & Aplikasi Pemantauan Kinerja Pegawai Kementerian PU

Coffee Morning diadakan pada tanggal 17 Februari 2015 dalam rangka memberikan pemahaman kepada pejabat/staf Biro Hukum terkait penyusunan Sasaran Kerj ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Bahan Tayang Konsultasi Publik Sesi I: Pengelolaan SPAM oleh Masyarakat

Pemahaman Tentang Hakekat SDA 1. menjadi bukti keberadaan alam semesta dan ke‑Maha Besar‑an dari Penciptanya. sumberdaya al ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Bahan Tayang Konsultasi Publik Sesi I: Konsepsi RPP Penyelenggaraan SPAM

Bahan Rapat Panitia Antar Kementerian di Jakarta, 15 April 2015 6 Prinsip Dasar Pembatasan Pengelolaan SDA: 1. Pengusahaan atas air tidak boleh  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Bahan Tayang Konsultasi Publik Sesi I: Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Latar Belakan: 1. Air Minum adalah salah satu kebutuhan dasar bagi kualitas dan keberlanjutan kehidupan manusia; 2. Pelayanan Air Minum dan Sanit ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Penerapan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya Pada Pengadaan Jasa Konstruksi di Lingkungan Kementerian PUPERA

Kegiatan Sosialisasi Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Terkait dilaksanakan di Hotel Mercure, Pontianak Kal ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kegiatan Sosialisasi Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Terkait dilaksanakan di Hotel Mercure, Pontianak Kal ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Penyelenggaraan SPAM Pasca Putusan MK Nomor 85/PUU/XI/2013

6 Prinsip Dasar Pembatasan pengelolaan SDA: 1. Pengusahaan atas air tidak boleh menganggu, mengesampingkan apalagi meniadakan hak rakyat atas air; 2 ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015
Prev 1 | 2 | 3 | 4 Next