Makalah


indeks alfabet: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z -- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
maksimum per halaman: 10 30 50 100
urut berdasarkan: nama | tahun terbit | update

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dan Permasalahannya dalam kegiatan Sosialisasi Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Pertanahan, Kontrak, Dan Bantuan Hukum

Peraturan terkait Pengadaan Jasa Konstruksi 1. Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 2. PP 28/2000 tentang Pembinaan Penyelenggara ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Strategi Penanganan Perkara Di Pengadil dalam acara Sosialisasi Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Pertanahan, Kontrak, Dan Bantuan Hukum

Teori bekerjanya hukum (law in action) bersinggungan dengan elemen sebuah kasus, bukti, advokat dan hakim & law enforcer Sebuah kasus timbul ap ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Urgensi NSPK Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Bidang Pekerjaan Umum Serta Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Dilaksanakan pada acara Sosialisasi Implementasi NSPK Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Terkait Dengan Kewenangan Pemerintahan Daerah  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Tata Cara Dan Proses Pembentukan Peraturan Daerah

Sosialisasi Implementasi NSPK Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Terkait Dengan Kewenangan Pemerintahan Daerah Pembentukan Peraturan Perun ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pekerjaan Umum Serta Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang Perlu Ditindaklanjuti Dengan Perda

Acara Sosialisasi Implementasi NSPK Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Terkait Dengan Kewenangan Pemerintahan Daerah. Norma, standar, prose ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Pengelolaan Sumber Daya Air Pasca Putusan MK Nomor 85/PUU/XI/2013

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Menyatakan Antara Lain: o Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan Undang-Undang Das ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dan Peraturan Pelaksanaannya

Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsion ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pelaksanaannya

Dalam tayangan ini membahas tentang: 1. Family Tree Peraturan Per-UU-an Bidang Jalan. 2. Informasi Produk, NSPM Bidang Bina Marga (Peren ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Implementasi Dan Implikasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi se ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Penyelenggaraan SPAM Pasca Putusan MK Nomor 85/PUU/XI/2013

6 Prinsip Dasar Pembatasan pengelolaan SDA: 1. Pengusahaan atas air tidak boleh menganggu, mengesampingkan apalagi meniadakan hak rakyat atas air; 2 ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kegiatan Sosialisasi Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Terkait dilaksanakan di Hotel Mercure, Pontianak Kal ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Penerapan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya Pada Pengadaan Jasa Konstruksi di Lingkungan Kementerian PUPERA

Kegiatan Sosialisasi Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Terkait dilaksanakan di Hotel Mercure, Pontianak Kal ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Bahan Tayang Konsultasi Publik Sesi II: Kedaulatan Air Kembali ke Rakyat: Dekokrasi Ekonomi dan Doktrin Kerakyatan

Dunia menghadapi krisis air. Tentu menyedihkan bahwa Indonesia yang ada di dua belahan khatulistiwa dan dikenal memiliki rain forest juga dilanda kris ... (selengkapnya)

Bahan Tayang Konsultasi Publik Sesi I: Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Latar Belakan: 1. Air Minum adalah salah satu kebutuhan dasar bagi kualitas dan keberlanjutan kehidupan manusia; 2. Pelayanan Air Minum dan Sanit ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Bahan Tayang Konsultasi Publik Sesi I: Konsepsi RPP Penyelenggaraan SPAM

Bahan Rapat Panitia Antar Kementerian di Jakarta, 15 April 2015 6 Prinsip Dasar Pembatasan Pengelolaan SDA: 1. Pengusahaan atas air tidak boleh  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Bahan Tayang Konsultasi Publik: Sesi II - Penguasaan Negara Atas Air

Kemiskinan-Kesejahteraan adalah Struktural 1. Politik Etis : edukasi-irigasi-migrasi 2. UUPA: mulai Panitia Agraria Jogja 1948 sampai UU5/1960: UUPA ... (selengkapnya)

Bahan Tayang Konsultasi Publik Sesi I: Pengelolaan SPAM oleh Masyarakat

Pemahaman Tentang Hakekat SDA 1. menjadi bukti keberadaan alam semesta dan ke‑Maha Besar‑an dari Penciptanya. sumberdaya al ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Coffee Morning: Penilaian Prestasi Kerja PNS & Aplikasi Pemantauan Kinerja Pegawai Kementerian PU

Coffee Morning diadakan pada tanggal 17 Februari 2015 dalam rangka memberikan pemahaman kepada pejabat/staf Biro Hukum terkait penyusunan Sasaran Kerj ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

REFORMASI PERATURAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Buku 32 B)

Abstraks M. Noor Marzui adalah Direktur Pengadaan Tanah Wilayah I, Badan Pertanahan Nasional RI. Dalam Paparannya: REFORMASI PERATURAN PENGADAAN T ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2014

Reformasi Peraturan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (BUKU 32 A)

M. Noor Marzui adalah Direktur Pengadaan Tanah Wilayah I, Badan Pertanahan Nasional RI. Dalam Paparannya: REFORMASI PERATURAN PENGADAAN TANAH BAGI  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2014

Reformasi Peraturan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Pengadaan tanah merupakan kewajiban pemerintah untuk mewujudkan ketersediaan tanah untuk berbagai pembangunan bagi kepentingan umum. Pembangunan untu ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2014

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KONSTRUKSI

DEWAN SENGKETA - (ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KONSTRUKSI) berdasarkan: UU 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi UU 30 Tahun 1999 tetang Arbi ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2014

Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Bab VI Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Pada Pasal 64 disebutka ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2014

Penerapan Kaidan Bahasa Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan

Bahasa Peraturan Perundangundangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisa ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2014
Prev 1 | 2 | 3 | 4 Next