Monograf


indeks alfabet: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z -- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
maksimum per halaman: 10 30 50 100
urut berdasarkan: nama | tahun terbit | update

Tugas Pokok dan Peranan Pusat Dokumentasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam Rangka Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum

Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai badan pelaksana tugas di bidang pembinaan serta pengembangan hukum nasional dalam melaksanakan tugasnya mempuny ... (selengkapnya)

Tahun terbit [19..].

Hak Peserta Taspen Tahun 1975 - 1976

Buku ini berisi peraturan yang terdiri dari: a. S.K. Menteri Keuangan RI No. Kep-8I0/MK/IV/7/1976 tentang daftar hak peserta taspen yang berhenti dal ... (selengkapnya)

Tahun terbit [19..].

Sekitar Pembentukan Undang-Undang Perkawinan Beserta Peraturan Penjelasannya

Buku ini menjelaskan rancangan dibentuknya undang-undang tentang perkawinan, yang disertai dengan peraturan yang berkaitan. ... (selengkapnya)

Tahun terbit [19..].

Himpunan Peraturan Peraturan Agraria: Jilid II

Buku himpunan agraria jilid II ini berisi peraturan peraturan tentang pendaftaran tanah dan landreform. ... (selengkapnya)

Tahun terbit [19..].

Garis Besar Kesusasteraan Amerika

Bahasan dalam buku ini antara lain: - Era awal Amerika dan masa kolonial hingga tahun 1776 - Asal mula demokratis dan penulis Revolusioner, 1776-182 ... (selengkapnya)

Tahun terbit [19..].

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Penanggulangan Bencana

Buku ini memuat daftar peraturan perundang-undangan bidang penanggulangan bencana, antara lain: 1. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 T ... (selengkapnya)

Tahun terbit [19..].

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 18/PRT/M/2006 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Bidang Pekerjaan Umum

Petunjuk teknis pengendalian PLN dan/atau HLN bidang pekerjaan umum dimaksudkan sebagai landasan, pedoman, arahan bagi Satminkal dalam penyelenggaraan ... (selengkapnya)

Tahun terbit [19..].

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hu ... (selengkapnya)

Tahun terbit [19..].

Himpunan Peraturan Perundang-undangan dibidang Pengairan Tingkat Nasional

Isi buku ini antara lain: - Undang-undang No. 11 1974 tentang pengairan - PP No. 6 tahun 1981 tentang iuran pembiayaan eksploitasi dan pemeliharaan  ... (selengkapnya)

Tahun terbit [19..].

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 21/PRT/M/2008 Pedoman Operasionalisasi Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum

Disamping membahas korupsi, buku ini juga dilengkapi peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 44/PRT/M/2007 yakni tentang pedoman umum pembinaan SDM dal ... (selengkapnya)

Tahun terbit [19..].

Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Media Internet: Intruksi Menteri Nomor: 02/IN/M/2002

Buku ini berisi: 1. Instruksi Menteri Kimpraswil Nomor 02/IN/M/2002 tentang peningkatan informasi pengadaan barang/jasa melalui media internet 2. Su ... (selengkapnya)

Tahun terbit [19..].

Himpunan Peraturan Penegak Hukum: Himpunan Peraturan Pemberantasan Korupsi

Himpunan Peraturan ini terdiri dari 2 pembahasan yakni himpunan peraturan penegak hukum dan himpunan peraturan pemberantasan korupsi ... (selengkapnya)

Tahun terbit [19..].

Himpunan Peraturan Rumah Negara

isi buku ini terdapat undang-undang no 72 tahun 1957, peraturan pemerintah no 40 tahun 1994, peraturan pemerintah no 31 tahun 2005, peraturan presiden ... (selengkapnya)

Tahun terbit [19..].

Himpunan Peraturan Jalan

buku ini berisi undang-undang No 38 tahun 2004, Undang-undang no 22 tahun 2009, Peraturan pemerintah no 15 tahun 2005 dan peraturan pemerintah no 34 t ... (selengkapnya)

Tahun terbit [19..].

Satu Tahun MK Mengawal Konstitusi Indonesia: Buku II Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh Mahkamah Konstitusi 2003-2004

MK yang secara resmi dibentuk pada tanggal 13 Agustus 2003, sesuai dengan waktu persetujuan bersama DPR bersama pemerintah mengenai pembentukan UU No. ... (selengkapnya)

Tahun terbit [19..].

Himpunan Peraturan Menteri PU di Bidang Pengairan

Buku ini membahas peraturan antara lain: 1. Peraturan Menteri PU no 39?PRT/1989 tentang Pembangian wilayah sungai 2. Peraturan Menteri PU no 42/PRT/ ... (selengkapnya)

Tahun terbit [19..].

Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan Bidang Pekerjaan Umum

Buku ini membahas peraturan antara lain: 1. Peraturan Pemerintah RI No 14 tahun 1987 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang pekerj ... (selengkapnya)

Tahun terbit [19..].

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman

Perumahan dan Permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangs ... (selengkapnya)

Tahun terbit [19..].

Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Hasil Sidang Umum MPR RI Tahun 1999

Buku ini berisi ketetapan MPR yang membahas tentang peraturan tata tertib MPR, Pertanggungjawaban Presiden RI (B.J. Habibie), Garis-garis besar haluan ... (selengkapnya)

Tahun terbit [19..].

Garis Besar Pemerintahan Amerika Serikat

Buku ini terdiri dari 8 bab, yang membahas antara lain: - Bab 1 UUD: Dokumen Abadi - Bab 2 Penjelasan UUD: Federalist Papers - Bab 3 Badan Eksekuti ... (selengkapnya)

Tahun terbit [19..].

Pedoman Evaluasi Penawaran Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) untuk Kontrak Lump Sum

Pedoman ini digunakan untuk pelaksanaan evaluasi penawaran pelelangan nasional pengadaan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi (pemborongan) yang dibi ... (selengkapnya)

Tahun terbit [19..].

Pedoman Penilaian Kualifikasi Seleksi Nasional Pekerjaan Jasa Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi (Konsultasi)

Pedoman ini disusun dengan tujuan agar penerapan ketentuan Kepres RI no. 80 Tahun 2003 dalam pengadaan lebih operasional, dan sebagai pedoman panitian ... (selengkapnya)

Tahun terbit [19..].

Pedoman Evaluasi Penawaran Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) untuk Kontrak Harga Satuan

Pedoman ini disusun dengan tujuan untuk mendapatkan penyedia jasa yang diyakini mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik, dengan harga penawaran yang  ... (selengkapnya)

Tahun terbit [19..].

Pedoman Evaluasi Penawaran Penawaran Seleksi Nasional Pekerjaan Jasa Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi (Konsultasi)

Pedoman ini disusun dengan tujuan agar pelaksanaan pengadaan dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil dan akuntabel. ... (selengkapnya)

Tahun terbit [19..].

Pedoman Penilaian Kualifikasi Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan)

Pedoman ini digunakan untuk pelaksanaan penilaian kualifikasi pelelangan nasional pekerjaan jasa pelaksanaan konstruksi (pemborongan) yang dibiayai de ... (selengkapnya)

Tahun terbit [19..].
Prev 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Next