Makalah
indeks alfabet: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z -- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
maksimum per halaman: 10 30 50 100
urut berdasarkan: nama
|
tahun terbit
|
update
The Development of The Alternative Dispute Resolution in Indonesia
Dalam Kegiatan Diskusi Publik Dewan Sengketa Bidang Konstruksi FIDIC Conditions of Contract, Clause 3.5 Engineer Determination: If the Contracto ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2017
Dewan Sengketa dalam Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
Dalam Kegiatan Diskusi Publik Dewan Sengketa Bidang Konstruksi. Yang dimaksud dengan dewan sengketa adalah tim yang dibentuk berdasarkan kesepakata ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2017
Filosofi dan Sejarah Pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
Dalam Kegiatan Diskusi Publik Dewan Sengketa Bidang Konstruksi. Dalam UU ini telah diatur terkait penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menggunakan ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2017
Coffee Morning: Reformasi Birokrasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Reformasi Birokrasi adalah: Pembaharuan dan Perubahan Mendasar Terhadap Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Terutama Menyangkut Aspek-Aspek Kelemba ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2017
Keamanan Jaringan Komunikasi di Lingkungan Kementerian PUPR dalam Kegiatan Penyelenggaraan JDIH di Lingkungan Kementerian PUPR
Berisikan: * Konsep jaringan yaitu Input, Media Transmisi, dan Output. LAN (Local Area Network), MAN (Metro Area Network), WAN (Wide Area Networ ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2017
Kebijakan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Kegiatan Penyelenggaraan JDIH di Lingkungan Kementerian PUPR
Pemberian bantuan hukum Bidang ITE dalam penyidikan untuk aparatur penegak hukum seluruh Indonesia. Tindak Pidana ITE berupa: Pornography, Gambling, ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2017
Integrasi Data Perundang-Undangan dan Peranan JDIHN dalam Pengembangan Hukum Nasional dalam Kegiatan Penyelenggaraan JDIH di Lingkungan Kementerian PUPR
Dalam Integrasi Data Per-UU-an perlu memperhatikan Standardisasi berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. 02 Tahun 2013 tentang Standardisasi ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2017
Pelayanan Advokasi Hukum di Kementerian PUPR
Yuli Nuryanti, SH. MM. adalah Kepala Bagian Advokasi Hukum I di Biro Hukum Kementerian PUPR * Pelayanan Advokasi Hukum Berdasarkan Peraturan Men ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2016
BADAPSKI Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia
Hikmad Batara Lubis, SH. MH. adalah Kepala Bagian Advokasi Hukum II di Biro Hukum Kementerian PUPR * BADAPSKI disahkan Berdasarkan Keputusan Menter ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2016
Kiat-Kiat Mengahadapi Masalah Hukum
Hj. Siti Aminah, S.H., M.H adalah seorang Advokat, Kurator dan Pengurus Kepailitan, serta Dosen di Perguruan Tinggi swasta. Apabila mendengar kat ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2016
Kiat-kiat Menghadapi Permasalahan Hukum Kontrak Kerja Konstruksi
Banyak permasalahan yang timbul dalam kontrak kerja konstruksi (K3), hal ini tidak jarang menimbulkan hambatan-hambatan dalam pencapaian target penyel ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2016
Kiat–Kiat Dalam Menghadapi Permasalahan Hukum Perdata, Pidanan, TUN, Arbitrase dan KIP di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Aspek-aspek Penyelenggaraan Infrastruktur: * Aspek Teknis * Aspek Sosial Budaya * Aspek Politik/Kebijakan Pemerintah * Aspek Ekonomi * Aspek H ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2016
Proses Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase dan APS/ADR
Perjanjian Arbitrase : 1. Pilihan Forum 2. Pilihan Rules & Prosedur (Hukum Acara) 3. Pilihan Hukum Material (Substantive Law) ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2016
Pencegahan / Pemberantasan Tipikor dan Sosialisasi TP4D
TUJUAN dari TP4 adalah: * Terserapnya anggaran secara maksimal APBN/D dan penyertaan modal pemerintah *Pengawalan dan pengamanan hendaknya dilakuk ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2016
Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Bidang Pekerjaan Umum serta Perumahan dan Kawasan Permukiman
Peran Infrastruktur Adalah untuk Mewujudkan Ruang Huni yang Aman, Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan 1. Menyediakan infrastruktur yang menjadi tuga ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2016
Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pekerjaan Umum serta Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Perlu Ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah
Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2016
Prolegda/Propemperda dan Tata Cara Penyusunan Perda
Kedudukan Perda Sebagai Hukum: 1. Sebagai salah satu jenis dan bentuk dalam hirarkhi peraturan Perundang-Undangan, (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Un ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2016
Implementasi NSPK Bidang Pekerjaan Umum Serta Perumahan Dan Kawasan Permukiman Terkait Dengan Kewenangan Pemerintahan Daerah
penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2016
Peraturan Perundang-undangan Bidang Pembiayaan Perumahan. Dalam Acara Kegiatan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan Bidang PUPR dan Bidang Terkait
Solusi efektif dan berkelanjutan serta akan menjadi payung hukum bangsa dalam menyediakan rumah yang layak dan berkelanjutan. Dasar Hukumnya adalah: ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2016
Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Dalam Acara Kegiatan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan Bidang PUPR dan Bidang Terkait
Pembahasan Peraturan Pemerintah ini meliputi: o Family Tree PP No.122 tahun 2015 tentang SPAM o Outline PP No.122 tahun 2015 tentang SPAM o Ketentu ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2016
Kerjasama Pemerintah Dengan Pemerintah Daerah Dalam Bidang Jalan. Dalam Acara Kegiatan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan Bidang PUPR dan Bidang Terkait
Pengelolaan dan penanganan prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum terkait penyelenggaraan jalan telah terbagi antara Pemerintah, Pemerintah Propin ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2016
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air. Dalam Acara Kegiatan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan Bidang PUPR dan Bidang Terkait
6 (Enam) Prinsip Dasar Batasan Pengelolaan Sumber Daya Air (Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013) Berdasarkan Putusan MK, kedepan Pengelolaan SDA harus ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2016
Permen PUPR No.31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi. Dalam Acara Kegiatan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan Bidang PUPR dan Bidang Terkait
Kebijakan pelaksanaan pelelangan tahun Anggaran 2016 di dalamnya lebih banyak mengulas Peraturan Menteri PUPR Nomor 31 Tahun 2015. Peraturan Menteri N ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2016
Implementasi dan Implikasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Dalam Acara Kegiatan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan Bidang PUPR dan Bidang Terkait
a. Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). b. Membangun k ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2016
Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dalam kegiatan Pembinaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan adalah suatu metode/cara berdasarkan keahlian khusus untuk menata peraturan tertulis yang dibentuk oleh ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2015
Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat dalam kegiatan Pembinaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
RUANG LINGKUP o jenis, kerangka, dan materi muatan; o perencanaan produk hukum; o pembentukan produk hukum; o kewenangan penetapan; dan o ev ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2015
Tata Naskah Dinas Kementerian Pekerjaan Umum dalam kegiatan Pembinaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Bahasan dalam Tata Naskah Dinas adalah: 1. Kebijakan Pedoman Tata Naskah Dinas 2. Jenis Dan Format Naskah Dinas 3. Penggunaan Lambang Negara, Logo ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2015
Ragam Bahasa dalam Peraturan Perundang-undangan dalam Kegiatan Pembinaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Bahasa Peraturan Perundang–undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisa ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2015
Praktek Penyusunan Legislasi Semu pada kegiatan Pembinaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Dasar Hukum: 1. Berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa teknik penyu ... (selengkapnya)
Tahun terbit 2015
