Peraturan Perundang-Undangan


indeks alfabet: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z -- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
maksimum per halaman: 10 30 50 100
urut berdasarkan: nama | tanggal ditetapkan | update

Perjanjian Antara Penyedia Jasa dengan Sub Penyedia Jasa Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konstruksi

Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Tingkat Wilayah Sungai

Transaksi Tol Non Tunai di Jalan Tol

Penetapan Harga Dasar Air Permukaan

Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan

Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung

Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Dan Bangun (Design And Build)

Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Dinas Operasional Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Tata Cara Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran Melalui Whistleblowing System Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Tata Cara Pemilihan Badan Usaha Sebagai Mitra Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air/Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro/Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro/Pembangkit Listrik Tenaga Surya Dengan Mekanisme Sewa

Tata Cara Penggunaan Dana Badan Usaha Terlebih Dahulu Untuk Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan

Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung

Kode Etik Dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Pembentukan Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 18/Prt/M/2016 Tentang Penetapan Dan Tata Cara Penggunaan Dana Talangan Badan Usaha Untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol

Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pembentukan Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional

Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Untuk Pengusahaan Jalan Tol

Perubahan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 720/Kpts/M/2016 Tentang Program Legislasi Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Jangka Menengah Tahun 2016-2019

Program Legislasi Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Prioritas Tahun 2017

Tata Cara Penyampaian Usulan dan Penyusunan Konsep Rekomendasi Penetapan Pemenang Pelelangan/Seleksi/Peringkat Teknis yang Ditetapkan Oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Selaku Pengguna Anggaran (PA)

Penentuan Biaya Langsung Personil (Remuneration/Billing Rate) Dalam Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Jasa Konstruksi

Dewan Sumber Daya Air

Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sekretariat Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

Penetapan Daftar Nama Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi Periode 2016-2020

Penetapan Daftar Nama Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2016-2020

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan

Cetak Biru Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Satuan Tugas Sapu Bersih Pemungkutan Liar Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2016 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur

Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan

Tim Teknis Pemberian Izin Usaha Di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumaha Rakyat Dalam Rangka Pelaksanaan Terpadu Satu Pintu Di Badan Koordinasi Penanaman Modal Periode 2016 - 2017

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kemetnerian Pekerjaan Umum dan Perumah Rakyat

Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 03/Prt/M/2016 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing

Penunjukan Simpul Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Pembentukan Kesepakatan Bersama Dan Perjanjian Kerja Sama Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Penggunaan DAK Tambahan TA. 2016 Bidang Jalan dan Bidang Irigasi serta pemotongan alokasi DAK Bidang Infrastruktur TA. 2016

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uji Kelayakan Dan Kepatutan Dalam Pemilihan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2016 - 2020

Penetapan Unit Layanan Pengadaan Kemetnerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Untuk Mewujudkan Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 Tentang Kemudahan Dan/Atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri Oleh Badan Usaha

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Direktorat Jenderal Cipta Karya

Petunjuk Penyelesaian Likuidasi Naamloze Venootschap Volkshuisvesting

Penyelenggaraan Arsip Dinamis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Batas Sempadan Pantai

Pembentukan Komite Integritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pembentukan Tim Pemutahiran Peta Bahaya Gempa Bumi Indonesia Tahun 2016 Dan Penyiapan Pusat Studi Gempa Bumi Nasional

Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017

Pemberian Dukungan Oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

Penetapan dan Tata Cara Penggunaan Dana Talangan Badan Usaha Untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol

Penyelenggaraan Teknologi Informasi Dan Komunikasi di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Penunjukan Koordinator, Tim Reviu, Dan Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Pengendalian Gratifikasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat 2015-2019

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Penjelasan Persyaratan Klasifikasi Bidang dan Kualifikasi Usaha dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekrjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi

Penyederhanaan Perizinan Pembangunan Perumahan

Kriteria Tipologi Unit Pelaksana Teknis Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Sungai Di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Pembentukan Tim Evaluasi dan Deregulasi Produk Hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Program Penyusunan Peraturan Presiden

Kriteria Tipologi Unit Pelaksana Teknis Di Bidang Pelaksanaan Jalan Nasional Di Direktorat Jenderal Bina Marga

Tabungan Perumahan Rakyat

Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum.

Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Pemanfaatan Infrastruktur Sumber Daya Air Untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air/Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro/Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pemberian Anugerah Litigasi Konstitusi

Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi Pertanggungjawaban Anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pelayanan Advokasi Hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dukungan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018

Penetapan Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Izin Mendirikan Bangunan Gedung

Petunjuk Teknis Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing

Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000

Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air

Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Prev 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Next