Peraturan Perundang-Undangan


indeks alfabet: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z -- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
maksimum per halaman: 10 30 50 100
urut berdasarkan: nama | tanggal ditetapkan | update

Pengelolaan Atas Air Dan atau Sumber Air Pada Wilayah Sungai

Pengendalian Mutu Air Pada Sumber-Sumber Air

Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sangat Sederhana

Perizinan Perwakilan Perusahaan Jasa Konstruksi Asing

Penetapan 6 (Enam) Pedoman Bidang Penataan Ruang

Leger Jalan

Pencabutan Atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 183/KPTS/1987 Tentang Jenis, Materi Muatan, Dan Wewenang Penetapan Produk Hukum Departemen Pekerjaan Umum

Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pada Pemilihan Penyedia Jasa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum

Pedoman Umum Sistem Pengendalian Manajemen (Sisdalmen) Penyelenggaraan Pembangunan Prasarana dan Sarana Bidang Pekerjaan Umum

Rencana Strategis Departemen Pekerjaan Umum Tahun 2005-2009

Kebijakan Dan Strategis Nasional Pengembangan Perkotaan (KSNP Kota)

Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Lampiran 6 Tata Cara Swakelola

Hak Asasi Manusia

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Menyeluruh di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum

Penjualan Rumah-Rumah Negeri kepada Pegawai Negeri

Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar

Lampiran 5 Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya

Blangko Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Irigasi

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/Pmk.02/2009 Tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2010

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susuan Organisasi dan Tata Kerja Departemen

BADAN PENGATURAN JALAN TOL

PENDATAAN PENDUDUK BEKAS PROPINSI TIMOR TIMUR

Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Penyelenggaraan Tata Usaha Keuangan Di Tiap-Tiap Kementerian

mengadakan normalisasi dalam susunan Kementerian-kementerian

Penetapan Zeepatrouille Di Kementerian Perhubungan, Tenaga Dan Pekerjaan Umum Digabungkan Kepada Staf Angkatan Laut Dari Kementerian Pertahanan

Pengangkatan R.s. Darmosoetanto Sebagai Direktur Bank Tabungan Pos Dari Kementerian Perhubungan, Tenaga Dan Pekerjaan Umum Republik Indonesia Serikat.

Pemberian Gaji Kepada Ir. Putu Hena Sebagai Direktur Jenderal Pekerjaan Umum

Pengangkatan Ir. Ukar Bratakusumah Menteri Pekerjaan Umum Dan Tenaga Sebagai Menteri Perhubungan Ad Interim

Susunan Dan Pimpinan Kementerian-Kementerian Republik Indonesia

Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Pekerjaan Umum Kepada Propinsi Propinsi Dan Penegasan Urusan Mengenai Pekerjaan Umum Dari Daerah-daerah Otonom Kabupaten, Kota Besar Dan Kota Kecil

Penetapan Bagian XVI (Kementrian Pekerjaan Umum Dan Tenaga) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953

Penjualan Rumah-Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri

Mengadakan Jabatan Sekretaris Di Kementerian Pekerjaan Umum & Tenaga Dan Kementerian Perburuhan

Penetapan Bagian Xv (Kementrian Pekerjaan Umum Dan Tenaga)Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 Tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri Sebagai Undang-Undang

Penetapan Bagian Xv (Kementerian Pekerjaan Umum Dan Tenaga) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955*)

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Pencabutan Hak-Hak Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya

Tugas-Kewajiban Dan Lapangan Pekerjaan Dokumentasi Dan Perpustakaan Dalam Lingkungan Pemerintah

Pokok-Pokok Perumahan

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 6 Tahun 1962 Tentang Pokok-Pokok Perumahan (Lembaran Negara 1962 No.40) Menjadi Undang-Undang

Penyaluran Aspal Melalui Menteri Pekerjaan Umum Dan Tenaga

Kompartemen Pekerjaan Umum Dan Tenaga

Membebaskan P. Soeparto Dari Jabatannya Sebagai Sekretaris Menteri Koordinator Pembangunan Serta Mengangkat 3 Orang Sebagai Pembantu Menteri Koordinator Pekerjaan Umum

Penunjukan Menteri Pekerjaan Umum Dan Tenaga Listrik Sebagai Menteri Pertambangan Ad Interim

Menunjuk Menteri Pekerjaan Umum Dan Tenaga Listrik Ir. Sutami, Untuk Bertindak Selaku Menteri Pertanian

Keselamatan Kerja

Acara Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan Dengan Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Dan Benda-benda Yang Ada Diatasnya

Perubahan Penetapan Status Rumah Negeri

Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri

Penunjukan Pelaksanaan Wewenang Untuk Perubahan/Penetapan Status Rumah Negeri

Tata Cara Penjualan Rumah Negeri

Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri

Penunukan Pejabat Pelaksana Tata Cara Dan Penetapan Harga Penjualan Rumah Negeri

Pokok-Pokok Kepegawaian

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGAIRAN

Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Keagrarian Bidang Kehutanan,Pertambangan, Transmigrasi Dan Pekerjaan Umum

Pemilikan Tanah Pertanian Secara Guntai (absentee) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri

Perwakafan Tanah Milik

PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PENGELOLAAN, PEMELIHARAAN, DAN PENGADAAN JARINGAN JALAN TOL, SERTA KETENTUAN KETENTUAN PENGUSAHAANNYA

UNDANG-UNDANG TENTANG TINDAK PIDANA SUAP.

Jalan

Iuran Pembayaran Eksploitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan

Prosedur Pokok Pengadaan Bangunan Gedung Negara

Wajib Daftar Perusahaan

Tata Pengaturan Air

Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1974 Tentang Perubahan/Penentapan Status Rumah Negeri

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri

Pedoman Pelaksanaan Pengawasan

Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri

Perindustrian

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG JALAN.

Perikanan

UNDANG-UNDANG TENTANG BEA METERAI.

Mahkamah Agung

UNDANG-UNDANG TENTANG RUMAH SUSUN

Rumah Susun

Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun

Pedoman Penghapusan Barang / Peralatan

Ketentuan Pengamanan Sungai Dalam Hubungan Dengan Penambangan Bahan Galian Golongan C

Pedoman Tata Cara Penggunaan Unit Laboratorium Di LIngkungan Departemen Pekerjaan Umum

Perencanaan Tata Ruang Kota

Kamar Dagang Dan Industri

Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah

Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah

Pedoman Penghapusan Barang Tidak Bergerak

Pelaksanaan Ketentuan Izin Usaha Jasa Konstruksi

RUMAH SUSUN

Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri

Pembagian Wilayah Sungai

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1982

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG JALAN TOL.

Pengendalian Pencemaran Air

Pengendalian Mutu Air Pada Sumber-Sumber Air

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan ekosistemnya

Peremajaan Pemukiman Kumuh Yang Berada Di Atas Tanah Negara

Prev 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Next