Beranda
Pencarian
Buku Tamu
Tentang
Hubungi Kami
Login
Kategori Arsip
Artikel Majalah
(7)
Audio Visual
(6)
Makalah
(105)
Monograf
(3120)
Naskah Akademis
(1)
Penanganan Perkara
(11)
Peraturan Perundang-Undangan
(1913)
Risalah Pembahasan Peraturan Perundang-Undangan
(0)
Rumah Negara
(208)
Sering Dikunjungi
Kebijakan Dan Strategis Nasional Pengembangan Perkotaan (KSNP Kota)
(24598)
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur
(11564)
Mahkamah Agung
(11402)
BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT
(9679)
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme
(9529)
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(9474)
Sungai
(8636)
Polling
Menurut Anda, website ini:
baik
(275)
cukup
(99)
kurang
(456)
tidak komentar
(28)
Jumlah Pengunjung
total : 822780
hari ini: 366
kemarin: 522
minggu ini: 160011
bulan ini: 7087
sejak Desember 2010
Peraturan Perundang-Undangan
indeks alfabet:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
--
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
maksimum per halaman:
10
30
50
100
urut berdasarkan: nama
| tanggal ditetapkan
| update
Tabungan Perumahan Rakyat
Tahapan Pemberian Sanksi Daftar Hitam
Tarif Pemotongan Dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang menjadi Beban Anggaran Pendapatandan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Pemanfaatan Infrastruktur Sumber Daya Air Untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air/Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro/Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro
Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air
Tata Cara Dan Persyaratan Izin Penggunaan Air Dan Atau Sumber Air
Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
Tata Cara Mempersiapkan Naskah Produk Hukum di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Perturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan rancangan Peraturan Presiden
Tata Cara Pelaksanaan Dukungan Pemerintah Terhadap Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Yang Dibiayai Oleh Badan Usaha
Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Negara Kementerian Pekerjaan Umum
Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Uang Tunai untuk Rumah Pengganti dan Pemberian Uang Santunan untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede
Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah
TATA CARA PELAKSANAAN KEWENANGAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Untuk Pengusahaan Jalan Tol
Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
Tata Cara Pembentukan dan Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum di Kementerian Pekerjaan Umum
Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah Dari Pemerintah Yang Dananya Bersumber Dari Pinjaman Luar Negeri
Tata Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan
Tata Cara Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai
Tata Cara Pemeriksaan Pemilihan Penyedia Jasa Pelaksanaan Konstruksi/Pemborongan dan Jasa Konsultansi Konstruksi tertentu
Tata Cara Pemilihan Badan Usaha Sebagai Mitra Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air/Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro/Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro/Pembangkit Listrik Tenaga Surya Dengan Mekanisme Sewa
Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Tata Cara Penanganan Masukan Dari Masyarakat Di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
Tata Cara Penanganan Masukan Dari Masyarakat Di LIngkungan Departemen Pekerjaan Umum
Tata Cara Penanganan Masukan Dari Masyarakat Di Lingkungan Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah
Tata Cara Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran Melalui Whistleblowing System Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Tata Cara Penataan Arsip Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Tata Cara Penelitian Awal Masukan dari Masyarakat di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus
TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN DAN/ATAU PENERIMAAN HIBAH SERTA PENERUSAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara
Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara
Tata Cara Pengawasan Jalan
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan
Tata Cara Penggunaan Dana Badan Usaha Terlebih Dahulu Untuk Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan
Tata Cara Penggunaan Dana Badan Usaha Untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol
Tata Cara Penggunaan Dana Bergulir Pada Badan Layanan Umum-Badan Pengatur Jalan Tol Untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol
Tata Cara Penggunaan Paten Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan
Tata cara Penilaian Hasil Evaluasi serta sanggahan dalam pengadaan barang dan jasa yang bernilai di atas lima puluh milyar rupiah.
Tata Cara Penjualan Rumah Negeri
Tata Cara Penyampaian Usulan dan Penyusunan Konsep Rekomendasi Penetapan Pemenang Pelelangan/Seleksi/Peringkat Teknis yang Ditetapkan Oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Selaku Pengguna Anggaran (PA)
Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada Di Dalam Kawasan Hutan
Tata Cara Penyewaan Tanah dan Sarana/Prasarana Kementerian Pekerjaan Umum Untuk Penyelenggaraan Reklame
Tata Cara Penyusunan Dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional
Tata Cara Penyusunan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum
Tata Cara Penyusunan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan
Tata Hutan Dan Penyususnan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan
Tata Kerja Dewan P{ertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden
Tata Pengaturan Air
TATACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Tatacara Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Semesteran dan Tahunan di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
Tatacara Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Semesteran Dan Tahunan Di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN
TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NO:25/KPTS/M/2008, NO:26/KPTS/M/2008 DAN NO:109/KPTS/M/2008 TENTANG PENGANGKATAN PENANGGUNGJAWAB PROGRAM, PELAKSANA PROGRAM, ATASAN LANGSUNG KEPALA SATUAN KERJA, KOORDINATOR WILAYAH, KEPALA SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU/SATUAN KERJA SEMENTARA/KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT YANG MELAKUKAN PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2008
Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air
TIM KOORDINASI TELEMATIKA INDONESIA
Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Di Sidoarjo
TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI
Tim Nasional untuk Evaluasi Keselamatan dan Keamanan Transportasi
TIM PELAKSANA PROJECT MANAGEMENT UNIT (PMU) JAKARTA URGENT FLOOD MIGITATION PROJECT (JUFMP)
TIM PENANGANAN PERMOHONAN UJI MATERIIL TERHADAP PASAL 6b DAN PASAL 39 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (REGISTRASI NOMOR :15 P/HUM/Th.2008)
Tim Teknis Pemberian Izin Usaha Di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumaha Rakyat Dalam Rangka Pelaksanaan Terpadu Satu Pintu Di Badan Koordinasi Penanaman Modal Periode 2016 - 2017
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah
Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah
Transaksi Tol Non Tunai di Jalan Tol
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sekretariat Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
Tugas-Kewajiban Dan Lapangan Pekerjaan Dokumentasi Dan Perpustakaan Dalam Lingkungan Pemerintah
Tunjangan Data Spasial Nasional
TUNJANGAN JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA DI LINGKUNGAN LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA
Tunjangan Jabatan Fungsional
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AGEN
Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian
Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
Tunjangan Jabatan FUngsional Arsiparis Dan Pustakawan
Tunjangan Jabatan FUngsional Arsiparis Dan Pustakawan
Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor
Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor
Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor
Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, Perawatan Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawatan, Radiografer, Perekam Medis, Dan Teknis Elektromedis
Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN DAN PEMERIKSA MEREK
Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN, PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN, DAN PENGAWAS BENIH IKAN
Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN, PENGAWAS BENIH TANAMAN, PENGAWAS BIBIT TERNAK, MEDIK VETERINER, DAN PARAMEDIK VETERINER
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, PEMERIKSA PAJAK, DAN PEMERIKSA BEA DAN CUKAI
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, PENGUJI MUTU BARANG, DAN PENERA
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN
Tunjangan Jabatan Fungsional Perancangan Peraturan Perundang-Undangan
Tunjangan Jabatan Fungsional Perancangan Peraturan Perundang-Undangan
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA DAN TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN
Prev
1
|
2
Next