Makalah

Proses Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase dan APS/ADR

Perjanjian Arbitrase : 1. Pilihan Forum 2. Pilihan Rules & Prosedur (Hukum Acara) 3. Pilihan Hukum Material (Substantive Law)  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2016

Prolegda/Propemperda dan Tata Cara Penyusunan Perda

Kedudukan Perda Sebagai Hukum: 1. Sebagai salah satu jenis dan bentuk dalam hirarkhi peraturan Perundang-Undangan, (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Un ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2016

Praktek Penyusunan Legislasi Semu pada kegiatan Pembinaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Dasar Hukum: 1. Berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa teknik penyu ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Permen PUPR No.31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi. Dalam Acara Kegiatan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan Bidang PUPR dan Bidang Terkait

Kebijakan pelaksanaan pelelangan tahun Anggaran 2016 di dalamnya lebih banyak mengulas Peraturan Menteri PUPR Nomor 31 Tahun 2015. Peraturan Menteri N ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2016

Perlakuan Terhadap Aset Hasil Kerjasama Pemerintah Pusat Dan Daerah Pada Kegiatan FGD Eksistensi Kerjasama Pemerintah Pusat Dan Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Tahun terbit 2015

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Beberapa ketentuan dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 : * Penyelenggara Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Pasal 6 jo Pasal 11). 1. Pengadaan Tanah un ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2012

Peraturan Perundang-undangan Bidang Pembiayaan Perumahan. Dalam Acara Kegiatan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan Bidang PUPR dan Bidang Terkait

Solusi efektif dan berkelanjutan serta akan menjadi payung hukum bangsa dalam menyediakan rumah yang layak dan berkelanjutan. Dasar Hukumnya adalah:  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2016

Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pekerjaan Umum Serta Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang Perlu Ditindaklanjuti Dengan Perda

Acara Sosialisasi Implementasi NSPK Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Terkait Dengan Kewenangan Pemerintahan Daerah. Norma, standar, prose ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2015

Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pekerjaan Umum serta Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Perlu Ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah

Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2016

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air. Dalam Acara Kegiatan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan Bidang PUPR dan Bidang Terkait

6 (Enam) Prinsip Dasar Batasan Pengelolaan Sumber Daya Air (Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013) Berdasarkan Putusan MK, kedepan Pengelolaan SDA harus  ... (selengkapnya)

Tahun terbit 2016